PEMBELA GURU HONORER

Penulis: Toto Suharya

Dibaca: 660 kali

Toto Suharya

OLEH TOTO SUHARYA

(Kepala Sekolah, Sekretaris I DPP AKSI/KACI #PASTI BISA#)

Sejak mendapat perkuliahan tentang HAM penulis menyimak ada satu pasal yang membuat guru-guru honorer terdiskriminasi. Bukan diskriminasi ras seperti yang terjadi di Amerika Serikat sekarang. Diskriminasi terhadap guru honorer berkaitan dengan penghasilan sebagai guru. Di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 38 Ayat 3 dan 4 dijelaskan, Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Fakta di lapangan guru honorer dengan ASN mereka sama-sama melakukan pekerjaan yang sama sebanding, setara atau serupa, namun upah dan perjanjian kerjanya berbeda. Guru honorer dengan ASN pekerjaan mereka sepadan dengan martabat kemanusiaannya, namun upahnya tidak adil, prestasinya kurang dihargai dan kelangsungan keluarganya tidak terjamin. Masalah ini sudah berlangsung mungkin sejak republik ini berdiri.

Menyadari adanya fakta di atas, diakui atau tidak pembela guru honorer yang real bekerja untuk guru honorer adalah kepala sekolah. Ketika kepala sekolah memiliki kewenangan mengelola anggaran keuangan sekolah maka kebijakan mensejahterakan atau tidak untuk guru honorer terletak pada pundak kepala sekolah. Beberapa pengalaman melaksanakan tugas di tiga sekolah, setiap ditempatkan selalu mengambil kebijakan pertama adalah menaikkan gaji honorer yang dipandang sangat tidak layak. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang HAM yang saya pelajari ketika kuliah. Sekalipun kenaikan hanya mencapai batas UMR, saya merasa itulah pembelaan kepala sekolah terhadap kesejahteraan guru honorer. Kebijakan ini tentu banyak dilakukan pula oleh rekan-rekan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Hal-hal yang membatasi pembelaan kepala sekolah kepada guru honorer adalah regulasi dan kekuatan anggaran yang dimiliki. Regulasi yang membatasi penggunaan dana pemerintah untuk gaji guru honorer dan keterbatasan dana iuran dari orang tua siswa. Setelah dana operasional pendidikan seluruhnya dibantu oleh pemerintah, nasib guru-guru honorer terancam kembali mengalami penurunan. Hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah memberikan regulasi yang berpihak pada kesejahteran guru-guru honorer.

Setelah biaya operasional sekolah dibiayai oleh pemrintah, hak kesejahteraan honorer hanya terbatas pada gaji honor yang dialokasikan seadanya oleh pemerintah dari dana bantuan operasional. Jika regulasi pemerintah kurang berpihak kepada guru honorer, mereka tidak akan lagi mendapat tunjangan-tunjangan lain selain gaji yang diterima. Pengalaman masa lalu hingga sekarang, akibat kebijakan sekolah gratis (iuran bulanan dan tahunan), gaji guru-guru honorer ditingkat pendidikan dasar terjun bebas. Mereka kembali ke zaman guru Umar Bakri.

Guru-guru honorer di sekolah menengah bisa sedikit bernafas dengan menerima gaji dari dana APBD Provinsi. Namun dengan berhentinya iuran bulan dan tahunan dari orang tua, hal ini akan jadi masalah buat kesejahteraan guru-guru honorer, karena sebelumnya masih ada gaji honorer yang tidak terdanani dari dana APBD. Masalah ini akan kembali sangat tergantung pada kepala sekolah dalam mengelola keuangan. Pendidikan yang baik tentu kita sepakat harus ditangani oleh guru-guru yang baik, berlatarbelakang pendidikan sesuai, dan dengan gaji yang menjanjikan untuk bertahan hidup satu bulan.

Selain pemerintah pusat dan daerah, kepala sekolah adalah bagian dari katalisator pendongrak kesejahteraan guru-guru honorer. Pada saat iuran dana orang tua masih diperbolehkan, berbagai jenis tunjangan kesejahteraan untuk guru honorer bisa diciptakan untuk menghargai semangat mereka dalam melaksanakan tugas. Setelah dilarangnya iuran orang tua dan biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah maka nasib kesejahteraan guru honorer tinggal menghitung hari. Apakah mengalami perbaikan atau terjun bebas kembali seperti nasib guru-guru honorer di pendidikan dasar. Berdoa dan bersiap siagalah, Allah selalu memberi kebaikan di balik takdir-takdir-Nya.Wallahu’alam. ***

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...