Pemerintah Sangat Baik

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Dua kali Saya dapat kesempatan beasiswa belajar ke Australia. Dari siapa? Dari Pemerintah. Bukan dari pihak swasta atau perseorangan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentu terkait pemerintah pusat. Pemerintah sangat baik. Walau pun dua kali beasiswa itu tidak didapatkan secara gratis, tetapi terkait seleksi dan prestasi.

Sebagai ASN Saya bersyukur mendapatkan perhatian dari pemerintah dan wajib membalas dengan prestasi. Setidaknya membalas dengan apresiasi dan mendoakan agar pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat mulai Gubernur dan Presidennya sehat dan diberkati selalu. Para pemimpin yang sehat dan diberkati akan berdampak pada rakyatnya.

Hal lainnya rasa terimakasih Saya pada pemerintah adalah saat Ibu tercinta di usia 85 tahun masih diberi  “rezeki” oleh pemerintah. Ia pensiunan guru SD. Ia mendapatkan pensiunan tiap bulan, mendapatkan  THR---sebelum Jokowi tidak ada---dan mendaptkan gaji ke-13. Ini satu bentuk kebaikan pemerintah yang harus ditasyakuri oleh para PNS khususnya.

Utang diri dan keluarga pada pemerintah tentu sangat besar. Bisa jadi prestasi diri para PNS belum sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Sungguh akan sangat beruntung seseorang bila apa yang Ia berikan lebih besar dari apa yang Ia dapatkan. Memberi itu jauh lebih terhormat dibanding mendapatkan.

Tuhan itu maha memberi. Tuhan tidak mendapatkan dan tidak butuh diberi. Sifat memberi (prestasi, solusi, apresiasi, mencintai NKRI dan bangga pada pemerintah) adalah sebuah hal yang positif. Walau pun demikian, kritik atau asupan pada pemerintah pun bisa diberikan para ASN dengan cara dan gayanya masing-masing. Saya pun puluhan kali menulis kritik tajam terkait nasib guru honorer.

Sejumlah tulisan pedas sering Saya lontarkan pada pemerintah, terutama terkait layanan pendidikan dan kebudayaan. Kritik dan apresiasi adalah hal biasa. Hal yang “luar biasa” adalah hujatan, nyinyiran, dan menganggap pemimpin pemerintah selalu salah. Apalagi bila ada ASN yang selalu simpati pada ormas terlarang. ASN yang lebih bangga pada ormas terlarang dibanding pada pemerintah tentu aneh.

Wawasan kebangsaan bagi para ASN harus di atas wawasan keormasan. Kebangsaan, kemanusiaan, konstitusi harus ditempatkan di atas idola keormasan dan politik identitas lainnya. Konstitusi, aturan pemerintah di atas segalanya dalam ketatanegaraan kita. Kecuali “tidak lulus” wawasan kebangsaan masih bisa ditolerir. Mengapa? Namanya juga tidak lulus, ya tak bisa dipaksa.

Ke-NKRI-an, Ke-Nusantara-an, Ke-Indonesiaan harus menjadi prioritas. Pemerintah kita sudah sangat baik. Tidak sedikit negara diatur secara represif dan otoriter. Bahkan bukankah zaman Suharto negeri kita sangat sulit mengekspresikan kritik yang tajam dan menjadi oposisi dengan pemerintah? Saat ini sangat santuy kita memberi kritik pada pemerintah. Bahkan terlalu santuy dan terbuka.

Zaman Suharto banyak orang hilang. Walau pun demikian tentu setiap zaman atau setiap rezim akan selalu ada lemah dan “kejelekannya”. Namanya juga rezim, di dalamnya penuh dengan intrik politik, modus kelompok, modus partai politik dan hal ekstrem lainnya. Dinamika pemerintahkan dari zaman ke zaman akan selalu tercatat hal negatif dan hal positifnya.

Sebagai pendidik Saya bersyukur dan mengajak pada publik tetap kritis tapi daya kritis itu dibangun di atas mental TTM (tasyakur, tafakur, dan muhasabah) bukan di atas kecewa, sakit hati, dan ketidaklulusan wawasan kebangsaan. Pepatah bijak mengatakan, “Banyak orang cerdas dan pintar tapi yang punya integritas sedikit”. Sedikit? Ya, faktanya tidak banyak.

Dalam sejarah umat manusia Indonesia ada tiga orang yang integritasnya teruji. Pertama Hoegeng, kedua Jenderal Sudirman, dan ketiga Habibie. Tentu masih ada tokoh berintegritas lainnya dalam versi masing-masing. Bagaiman diri kita? Punya integritas untuk  diri kita, organisasi kita dan negara kita?  Setidaknya bagi entitas ASN bantu pemerintah bukan membebani pemerintah dengan nyinyiran!