Penulis: Dadan Supardan

Implementasi P5HAM di Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku pada Minggu (5/10)
CIANJUR - KemenHAM Jawa Barat lakukan pendampingan kepada DPR RI Komisi XIII guna melihat Implementasi P5HAM di Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku pada Minggu (5/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara KemenHAM dan DPR RI dalam memperluas pemahaman serta penerapan nilai-nilai HAM secara konkret di tingkat desa. Fokus utama dari kegiatan ini adalah penguatan pelayanan publik yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui pendekatan berbasis HAM.
Dalam sambutannya,
Hasbullah Fudail menyampaikan bahwa penerapan P5HAM bukan hanya tugas
pemerintah pusat atau lembaga vertikal, melainkan harus menjadi komitmen
bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa sebagai garda
terdepan dalam pelayanan masyarakat.
“Desa adalah
fondasi pelayanan publik. Ketika nilai-nilai HAM diterapkan mulai dari desa,
maka kita sedang membangun pondasi bangsa yang kuat dan berkeadilan,” ujar
Hasbullah.
Sementara itu,
Isfan Taufik Munggaran menekankan pentingnya pengawasan dan partisipasi
masyarakat dalam memastikan bahwa layanan publik yang diterima benar-benar
berpihak pada rakyat. Ia juga mengapresiasi langkah KemenHAM dalam menjadikan
P5HAM sebagai pendekatan nyata untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah
masyarakat.
“P5HAM adalah
langkah progresif. Saya mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap desa-desa
lain di Jawa Barat juga bisa mengikuti jejak Desa Sirnagalih,” ujar Isfan dalam
sambutannya.
Selain pemaparan
materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan
perangkat desa dan warga. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan
aspirasi, pertanyaan, serta kendala yang mereka alami dalam mengakses layanan
publik.
Melalui kolaborasi
ini, Desa Sirnagalih diharapkan menjadi role model dalam penerapan pelayanan
publik berbasis HAM di wilayah Jawa Barat. Kementerian HAM bersama DPR RI
berkomitmen untuk terus memperluas penerapan P5HAM sebagai bagian dari upaya
membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam acara ini,
turut dibantu oleh Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM Jawa Barat (KOPPETA
HAM Jabar) wilayah Kabupaten Cianjur. Ini sekaligus menjadi upaya peningkatan
peran seluruh pihak termasuk pemuda sebagai penunjang masa depan.

