Penulis: SULEHA

SULEHA
Oleh SULEHA
(Guru PPKn SMA Negeri 1 Darma Kab.
Kuningan)
Dulu
saat Ujian Nasional (UN) menjadi penentu kelulusan siswa, ada sikap yang salah
kaprah bahwa seolah mata pelajaran yang penting adalah mata pelajaran yang
di-UN-kan saja. Sekolah berupaya melaksanakan pengayaan dan pemantapan mata
pelajaran yang di-UN-kan. Bahkan di setiap
sekolah dibentuk “tim sukses” untuk dapat menghantarkan
siswa lulus UN. Sehingga mata pelajaran yang tidak di-UN-kan di mata siswa seolah dipandang sebelah
mata, diremehkan, tidak penting katanya, termasuk mata pelajaran PPKn.
Siapa
sangka, di masa pandemic Covid 19 yang belum ada
tanda-tanda akan berakhir, Guru PPKn justru menjadi tranding topic di twiter.
Hal ini dipengaruhi oleh “strategi” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Pemerintah yang mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang. Hal ini menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian besar elemen
masyarakat termasuk elemen buruh. Karena isi UU tersebut dianggap merugikan dan
tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Berbagai kecaman dan sumpah serapah
dialamatkan khususnya kepada DPR, yang dianggap seolah buta dan tuli atas
kehendak rakyat yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
Saat
ini Guru PPKn sedang sibuk menjawab pertanyaan siswanya terkait tugas dan
fungsi DPR. Beragam pertanyaan dan komentar para
siswa; “ibu bohong ya...ko fungsi DPR tidak sama dengan yang
dijelaskan ibu di kelas”, “ kan
DPR wakil rakyat tapi kenapa sekarang malah meresahkan rakyat, adalagi siswa
yang bilang “saya capek belajar PPKn hapalin Fungsi DPR...eh
ternyata fungsinya nyusahin rakyat. Bahkan ada siswa yang berani bicara “ Pa...
kata Presiden jangan bikin gaduh dan polemik, tapi kenapa malah pemerintah dan
DPR yang bikin rakyat gaduh dan berpolemik“, saat seperti inilah kegalauan hati
mendera guru PPKn, di mana
nilai-nilai ideal yang diajarkan di kelas
tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.
Kemampuan
pedagogis Guru PPKn diuji, bagaimana menjawab dan menjelaskan
pertanyaan-pertanyaan nakal dan kritis dari siswanya, yang terpenting bagi guru
ada batas yang jelas tentang nilai-nilai kebaikan dan keburukan yang ada di kehidupan keseharian di lingkungan siswa. Guru PPKn harus tetap ajeg untuk
menanamkan nilai-nilai ideal kepada siswanya. Zaman boleh edan tapi siswa didik
kita tidak boleh terbawa ikut-ikutan edan.
Di sisi lain Guru PPKn merasa “bangga” atas
perbincangan Guru PPKn, walau hanya di dunia
maya, paling tidak langsung atau tidak eksistensi Guru PPKn masih terasa di masyarakat.
Sebab
tujuan pembelajaran PPKn dalam Depdiknas
(2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi agar siswa mampu:
1). Berpikir kritis, rasional, dan kreatif
dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2) Berpartisipasi secara cerdas dan
tanggung jawab, serta bertindak secara sadar
dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Berkembang secara positif dan
demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di
Indonesia agar dapat hidup dengan bangsa-bangsa lain.
Berdasarkan
hal tersebut penulis simpulkan bahwa PPKn sebagai program pengajaran tidak
hanya menampilkan sosok program dan pola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang
mengacu pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor, melainkan mencakup aspek
PPKn sebagai pendidikan nilai. Sebagai
pendidikan nilai maka PPKn bukan hanya sebatas diajarkan akan tetapi lebih dari
itu harus dipraktikkan yang diharapkan menjadi pembiasaan
baik dalam pola tingkah laku keseharian. Dalam pola penanaman nilai-nilai
kepada siswa, sosok teladan dan panutan seorang guru PPKn mutlak diperlukan.
Ketaatan siswa akan berbagai aturan yang berlaku di sekolah
akan mencontoh perilaku gurunya khsusnya guru PPKn. Sebab apa yang dilihat
siswa, itulah yang akan mereka lakukan.
Bagi
guru PPKn, besarnya harapan masyarakat akan eksistensinya, hendaknya menjadi
pemacu untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas diri sehingga mampu
menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi, berpikir kritis, serta peduli akan hak dan kewajibannya,
merupakan salah satu kontribusi pembelajaran PPKn.
Izinkan
saya memproklamirkan “Saya Bangga Jadi
Guru PPKn”.