Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Kepala SMAN1 Parungpanjang dan Ketua PB PGRI/KACI)
Sejak tahun 2015
PGRI sudah memprotes adanya diskriminasi terhadap guru honorer di sekolah
negeri. Setiap guru honorer di sekolah negeri saat itu tidak bisa mendapatkan
TPG. Maka tidaklah heran banyak guru
honorer di negeri yang memiliki sertifikat pendidik pindah ke
sekolah swasta. Ini manusiawi sebagai
bentuk ikhtiar memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Kisah sedih guru
honorer di sekolah negeri tak bisa mendapatkan TPG sudah tidak ada lagi. Pekan
ini ratusan guru honorer di sekolah negeri yang bersertifkat pendidik mulai
tersenyum manis. Mereka pekan ini sudah bisa mendapatkan tunjangan profesi guru
(TPG) yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ini sebuah anugerah dari pemerintah
bagi para guru honorer.
Dalam WAG para
guru honorer negeri bersertifikat pendidik banyak mengucap syukur dan ucapan
terimakasih pada Gubernur Jabar, DPRD Provinsi, Kadisdik, FAGI dan PGRI. Mereka
entitas guru honorer yang sudah lama mengabdi dan berkontribusi pada dunia
pendidikan. Khususnya di Jawa Barat. Mereka layak mendapatkan “bintang” dalam
wujud cairnya TPG.
Cairnya TPG bagi
guru honorer SMA/SMK/SLB di sekolah negeri sudah lama diperjuangkan. Sejak
Kadisdik Dr. Dewi Sartika, MSi dan kini di zaman Kadisdik Dedi Supandi menjadi
kenyataan. Mantan Kadisdik lama dan Kadisdik baru nampak berpihak pada para
guru honorer. Ini sangat positif bagi kemajuan pendidikan di Jawa Barat.
Dahulu saat
diskusi dengan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum di Gedung KAA, sebelum
pelantikan sebagai Gubernur Jawa Barat, Saya sampaikan, “Jabar Juara Lahir
Batin dalam dunia pendidikan bagi guru
honorer dimulai dari peningkatan kesejahteraan”. Bila semua guru honorer SMA/SMK/SLB di Jawa Barat sudah mayoritas sejahtera maka
Jabar Juara Lahir Batin akan lebih mudah diraih.
Nah, sekarang
tinggal para Bupati dan Walikota di setiap daerah “menyelamatkan” nasib guru
honoerer TK SD SMP. Sebaiknya para
Bupati dan Walikota “meniru” Ridwan Kamil dan Kadisdik Jawa Barat untuk memberi
SKKD bagi mereka. Terutama yang sudah lolos PPG. Bila para kepala daerah memberi SK atau SKKD
maka para guru honorer akan lebih berpeluang memperbaiki kesejahteraannya.
Di tempat Saya
bekerja ada empat guru honorer yang lolos PPG, dapat SKKD dan kini bersiap
mendapatkan dana TPG dari APBN. Ini satu anugerah luar biasa bagi para guru
honorer di sekolah negeri yang selama ini tak bisa mendapatkan TPG. Semoga
setiap guru di negeri ini bertumbuh kompetensinya, kesejahteraannya dan
prestasinya dalam melayani anak didik.
Guru kompeten
dan sejahtera sangat penting bagi loncatan prestasi anak didik. Tidaklah mungkin guru bergaji dibawah UMR/UMP/UMK dapat mensejahterakan
anak didiknya. Untuk kesejahteraan dirinya saja sulit. Pemerintah harus
mengerti ini. Mengerti teori kesejahteraan!
Hanya manusia sejahtera yang dapat mensejahterakan manusia lainnya.
Wajib hukumnya setiap guru di negeri ini sejahtera lahir batin!
Finlandia dan
sejumlah negara maju sangat mengutamakan kesejahteraan para guru. Jangan sampai
para guru banyak yang sulit secara
ekonomi dan suramnya jaminan masa depan.
Ada ungkapan yang menggelitik berbunyi, “Untuk melihat masa depan sebuah
bangsa, lihat kesejahteraan gurunya”. Bila profesi guru dianggap tak penting
dan tidak sejahtera maka bangsa itu akan terus terpuruk!