Staf Khusus Menteri HAM bersama Kakanwil Pantau Kesiapan Mudik di Stasiun Bandung

Staf Khusus Menteri HAM dalam peninjauan dan dialog bersama manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Stasiun Bandung, Sabtu (28/2/26).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan menjelang arus mudik tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, memberikan apresiasi atas transformasi layanan yang dilakukan KAI dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi tersebut dinilai tidak hanya tampak dari pembenahan fasilitas, tetapi juga dari sistem pelayanan yang semakin tertata, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan (sustainable). Peningkatan volume penumpang saat mudik menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan pelayanan tetap optimal.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyoroti perjalanan panjang transformasi KAI yang dinilai mengalami perubahan signifikan sejak era kepemimpinan Ignasius Jonan. Jika pada masa sebelumnya layanan kereta api masih menghadapi berbagai keterbatasan, kini sistem pelayanan dinilai jauh lebih baik dan terkelola secara profesional. KAI bahkan dipandang sebagai salah satu moda transportasi terbaik, khususnya dalam aspek keberlanjutan sistem dan konsistensi peningkatan kualitas layanan.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas dinamika pemanfaatan lahan milik KAI yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Secara kepemilikan, lahan tersebut merupakan aset KAI, namun penyikapan terhadap persoalan yang muncul tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan prinsip HAM. Turut mendampingi Kakanwil Kabag TU Prita serta perwakilan Koppeta Jabar (Naufan dan M.Chandra).

Dari sisi operasional, Kepala Stasiun Bandung, Pak Yeri, bersama Wakil Kepala Stasiun Pak Ridho, memaparkan kesiapan teknis menjelang arus mudik. Pengamanan di area luar stasiun melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI melalui penempatan personel di sejumlah titik serta posko pelayanan. Sementara itu, pengelolaan area dalam stasiun, khususnya yang berkaitan dengan teknis perjalanan kereta, menjadi tanggung jawab internal KAI.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, disiapkan dua unit tambahan kereta. Peningkatan kualitas pelayanan juga diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan keamanan serta pembinaan pelayanan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Dukungan layanan kesehatan turut melibatkan Unit Kesehatan Kota Bandung.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan pusat di nomor 121 yang akan diteruskan kepada unit terkait. Dari sisi sumber daya manusia, tercatat sebanyak 206 personel bertugas, dengan 23 di antaranya merupakan pegawai internal atau organik. Pelayanan khusus bagi kelompok rentan juga menjadi bagian dari kesiapan yang disiapkan.

Untuk evaluasi tahun sebelumnya, disoroti keterbatasan kapasitas ruang tunggu yang berpotensi menjadi tantangan saat puncak arus mudik. Sebagai langkah penyesuaian, area feeder timur (lama) akan dipindahkan ke sisi barat mulai 4 Maret sehingga ruang di sisi timur dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas. Potensi kepadatan parkir juga menjadi perhatian untuk dikelola secara lebih optimal.

Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara KOPPETA HAM, Kementerian HAM, dan manajemen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang profesional, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai HAM menjelang mudik 2026.