UNTUK ROLE MODEL NASIONAL, KABID HAM PRESENTASIKAN FPSH HAM JAWA BARAT KE TIM BAPPENAS

Bertempat di ruang rapat Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mewakili Kepala Kanror Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fudail (Kabid HAM) menerima Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melaksanakan Rapat Finalisasi Struktur Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses terhadap Keadilan, Rabu (22/06/22).

Tanti Dian R

Hasbulah menyampaikan bahwa, Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar saat ini telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar secara intens dalam beberapa program kegiatan. Salah satunya peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang berjumlah 5.953 Desa/Kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2957 desa/kelurahan telah ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

“Tentunya ini menjadi torehan prestasi bagi kami karena Jabar menjadi provinsi terbesar jumlah Desa/Kelurahan sadar hukumnya se-Indonesia. Tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan BPHN serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang selalu optimal dalam menjalankan program ini,” ujar Hasbullah.

Hasbullah Fudail

Setelah sukses dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat, program ini kemudian  sasarannya dikembangkan ke pelajar melalui pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) tahun 2012 dan para pelakunya dinobatkan menjadi Duta Hukum dan  HAM berada di tingkat SMA atau sederajat. Demikian dikatakan Hasbullah setelah hampir 10 tahun menjadi Pembina FPSH HAM, dengan membentuk organisasi ini mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai di tingkat sekolah SMA.

Setelah 10 tahun terbentuk dengan pola bottom up, Hasbullah berharap FPSH HAM dan Duta Hukum dan HAM ini bisa menjadi role model secara nasional dalam pembinaan Kesadaran Hukum di kalangan pelajar.

Untuk meyakinkan Tim Bappenas atas eksistensi FPSH HAM, Hasbullah menyampaikan  berbagai legalitas yang dimiliki mulai dari: Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta Kepala Sekolah atas pembentukannya. Selain itu, juga memutarkan berbagai produk program FPSH HAM melalui media sosail dalam Youtube, FaceBook, Instagram, Podcast mencakup: Pengukuhan oleh Menteri Hukum dan HAM, apresiasi  dari berbagai Menteri Kabinet Jokowi  atas FPSH HAM, Ajakan para Duta Hukum dan HAM dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah serta berbagai pemberitaannya. Saat ini keanggotaan dan alumninya di Jawa Barat  hampir 10.000 pelajar dan tersebar di 27 kabupaten kota.

Tim Bappenas Perencana Ahli Utama Arif Christiono, Fungsional Madya/Koordinator Tanti Dian R. sangat mengapreasiasi inovasi dan terobosan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika dan Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan. Tim Bappenas menilai model FPSH HAM bisa dijadikan role model dalam pembinaan kesadaran hukum sejak dini bagi kalangan pelajar di seluruh Indonesia.

Kunjungan Tim Bappenas Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas saat ini ke Kanwil dalam rangka mengembangkan dan melakukan penghitungan terhadap dua indeks yaitu Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Akses terhadap Keadilan (A2J). IPH dan A2J merupakan indikator bidang pembangunan hukum dalam RPJMN 2020-2024 untuk mengukur capaian kinerja pembangunan bidang hukum serta akses terhadap keadilan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.