Wajah Ombudsman RI

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di antaranya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara.

Ombudsman bisa jadi kanal pengaduan publik bila ada “kekecewaan” atas layanan publik yang buruk dari para penyelenggara layanan publik. Tugas utama Ombudsman di antaranya adalah  “Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi yang merugikan publik atau melahirkan ketidakadilan.”

Tugas utama Ombudsman lainnya adalah “Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. ”Ombudsman tentu memiliki tugas mulia dan sangat bermanfaat bagi kepentingan publik. Sejarah kelahiran Ombudsman di negara lain awalnya bertujuan melindungi publik lemah atas kesewenangan penguasa.

Dalam menjalankan kewenangannya Ombudsman RI, etikanya mendengarkan kedua belah pihak yang “bersengketa” dan tidak ada imbalan atau “UUD”. Pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan tidak boleh berujung “UUD” pada pihak oknum Ombudsman. Menarik pendapat Hery Susantyo, S.Pi., M.Si., Ia mengatakan bahwa Ombudsman berfungsi korektif administratif.

Hery Susanto adalah sosok berintegritas yang punya komitmen menegakkan martabat Ombudsman dan tentu semua jenis layanan publik. Ombudsman terhormat bermartabat dan semua jenis layanan publik pun bisa lebih baik. Terhindar dari segala jenis maladministrasi. Sosok Hery Susanto nampak sangat “geram” bila ada okum Ombudsman wilayah yang bermain finansial.

Menurut Hery Susanto Ombudsman itu bersifat korektif. Apalagi bagi entitas pendidik tentu harus lebih mengedepankan wajah edukatif korektif dibanding “edukatif modus”. Bila ada---misal---kepala sekolah “dimodusin” oknum Ombudsman maka ini adalah penyimpangan. Ombudsman dan sekolahan sama-sama lembaga layanan publik. Keduanya harus mutualisma dalam upaya peningkatan layanan publik.

Wajah Ombudsman RI bila dilihat dari performa dan narasi yang dijelaskan Hery Susanto nampak jelas dan tegas. Tegakkan, wujudkan layanan publik terbaik, jauh dari maladministrasi dan tidak ada “UUD” dari pihak mana pun. Bila ada oknum Ombudsman dari wilayah mana pun tidak boleh ada penyelesaian atau teguran berujung “UUD”.

Apalagi bila sampai ada iuran kolektif untuk oknum Ombudsman. Ini sama artinya “Murid Malak Gurunya”. Bukankah semua pejabat, aparatur negara dan warga negara di republik ini adalah murid dari guru-gurunya? Semua aparatur di negeri ini harus lebih baik melayani publik. Semua orang bisa salah, punya salah, bahkan maladministratif. Namun selesaikan secara korektif, edukatif, dan jadikan pembelajaran.

Kecuali bagi aparatur yang sangat terlalu, sangat melawan hukum dan melakukan tindakan  sangat sengaja, terencana, wajib diberi peringatan keras dan sanksi tegas. Di dunia pendidikan wajah edukasi dan humanisme harus menonjol. Apalagi bila ada guru, kepala sekolah maladministrasi, lakukan koreksi secara edukatif. Non modus!