SLB Resmi Jadi Mitra Utama Pendidikan Inklusif, ULD–TKB Dibuka di Setiap Satuan

Oleh Nuning Sapta Rahayu

(Guru SLBN Tasikmalaya)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui diterbitkannya Kepgub 26860/HK.02.03/PKLK Tahun 2025 menegaskan peran strategis Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

Selain menjadi pembina sekolah reguler di seluruh jenjang, SLB juga ditugaskan membuka Unit Layanan Disabilitas–Tempat Kehumasan Belajar (ULD–TKB) sebagai langkah perluasan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas di setiap wilayah.

Penguatan Kebijakan Melalui Kepgub Baru

Penetapan petunjuk teknis ULD Disdik dan ULD–TKB ini merupakan tindak lanjut dari Kepgub 420/Kep.143-Disdik/2024 tentang Unit Layanan Disabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan. Kebijakan terbaru tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola pendidikan inklusif di Jawa Barat, sekaligus memastikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diakses lebih dekat, lebih cepat, dan lebih berkualitas.

Dengan landasan hukum yang semakin kokoh, Pemprov Jabar berupaya memperluas cakupan layanan inklusi tidak hanya di tingkat sekolah khusus, tetapi juga pada satuan pendidikan reguler.

SLB Jadi Resource Center dan Pembina Sekolah Reguler

Salah satu poin strategis yang ditegaskan dalam kebijakan ini adalah penetapan seluruh SLB sebagai resource center wilayah. Dengan peran baru ini, SLB diharapkan menjadi pusat rujukan dan dukungan bagi sekolah reguler, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat.

Peran pembinaan mencakup pendampingan asesmen kebutuhan peserta didik, konsultasi adaptasi kurikulum, strategi pembelajaran diferensiatif, hingga pemberian layanan intervensi khusus ketika diperlukan. Melalui kemitraan ini, kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler diharapkan meningkat secara signifikan dan konsisten.

SLB Wajib Membuka ULD–TKB sebagai Akses Layanan Disabilitas

Kebijakan ini juga mengamanatkan setiap SLB untuk membuka ULD–TKB sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas. Pembukaan ULD–TKB dilakukan melalui penetapan Kepala Sekolah setelah berkonsultasi dengan pengawas dan Cabang Dinas (KCD).

ULD–TKB berfungsi memberikan layanan asesmen, konseling, konsultasi pembelajaran, hingga pendampingan dalam pelaksanaan asesmen nasional atau asesmen diagnostik. Dengan penguatan layanan ini, peserta didik disabilitas dapat memperoleh dukungan lebih komprehensif sesuai kebutuhannya.

Pokja Pendidikan Inklusif di SMA/SMK

Di tingkat sekolah reguler, terutama SMA dan SMK, Kepgub ini mengamanatkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif. Pokja bertugas mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi layanan inklusif di sekolah.

Pokja juga diarahkan mengoptimalkan sumber daya internal sekolah, seperti guru BK, guru mata pelajaran, guru pendamping, serta tenaga administrasi, sekaligus membangun kolaborasi wajib dengan SLB sebagai mitra pembina dan mitra teknis.

Peran Cabang Dinas sebagai Pengendali Mutu

Cabang Dinas Pendidikan (KCD) mendapatkan mandat kuat dalam pengendalian mutu pendidikan inklusif melalui monitoring dan evaluasi terhadap dua aspek: penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan pelaksanaan layanan ULD–TKB di SLB.

KCD juga didorong memperkuat fungsi research center sebagai basis pengembangan program dan pengambilan kebijakan berbasis data. Penguatan ini diharapkan membantu pemetaan kebutuhan dan tantangan lapangan secara lebih akurat.

Pemetaan SLB Mitra Berbasis Wilayah

Salah satu langkah strategis lainnya adalah arahan kepada KCD untuk memfasilitasi pemetaan SLB mitra inklusif berdasarkan wilayah kecamatan, kelurahan, atau desa. Pemetaan ini akan diperkuat melalui Kepgub khusus yang sedang disiapkan.

Pendekatan pemetaan wilayah ini penting untuk memastikan pemerataan layanan, mempercepat penanganan kasus, serta memberikan rujukan yang lebih jelas bagi sekolah reguler yang membutuhkan pendampingan.

Arah Masa Depan Inklusivitas Pendidikan Jawa Barat

Dengan kebijakan baru ini, Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan disabilitas. Kolaborasi antara SLB, sekolah reguler, dan Cabang Dinas akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memastikan bahwa setiap anak, termasuk peserta didik disabilitas, memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa hambatan. Sinergi kuat lintas satuan pendidikan dan wilayah menjadi langkah konkret menuju cita-cita no one left behind dalam dunia pendidikan.

Sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan ini, para pemangku jabatan di sekolah reguler, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta pengelola layanan peserta didik, diharapkan segera merespons secara aktif dengan membentuk Pokja Pendidikan Inklusif, memetakan kebutuhan peserta didik disabilitas di satuannya, serta membangun kemitraan nyata dengan SLB terdekat. 

Respons cepat dan kolaboratif dari pimpinan sekolah menjadi kunci keberhasilan program, agar kebijakan tidak berhenti pada tataran regulasi, melainkan benar-benar hadir sebagai layanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik dan keluarga.