UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN: SISTEM DUKUNGAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh Dedy Kustawan (LSE)

A. Urgensi Pengembangan Kapasitas ULD Bidang Pendidikan

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui penguatan fungsi dan kelembagaan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/ Kota, kepala dinas pendidikan bertindak sebagai penanggung jawab ULD Bidang Pendidikan, dengan peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi murid penyandang disabilitas secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, pemerintah daerah yang belum memiliki ULD Bidang Pendidikan diwajibkan untuk membentuk ULD Bidang Pendidikan, sehingga keberadaan unit ini menjadi mandat normatif sekaligus indikator komitmen daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan data hingga cut-off Februari 2025, jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Indonesia mencapai 32 ULD di tingkat provinsi dan 461 ULD di tingkat kabupaten/kota.

Urgensi pengembangan kapasitas ULD Bidang Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah. ULD tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi sebagai pusat layanan, koordinasi, dan advokasi yang menjembatani kebijakan dengan praktik di satuan pendidikan

Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai baik dari aspek sumber daya manusia, tata kelola, kewenangan, maupun dukungan anggaran ULD berisiko menjadi struktur formal yang belum mampu memberikan dampak substantif bagi pemenuhan kebutuhan murid penyandang disabilitas.

ULD yang telah dibentuk seyogyanya melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan secara sistematis sebagai perangkat strategis pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan murid penyandang disabilitas. Pelaksanaan peran ULD Bidang Pendidikan tidak hanya bersifat prosedur dan tata kelola, tetapi juga substantif, operasional, dan strategis, agar kebijakan pendidikan inklusif dapat terimplementasi secara nyata di satuan pendidikan.

Pengembangan kapasitas ULD menjadi krusial untuk memastikan fungsi identifikasi dan asesmen kebutuhan murid penyandang disabilitas berjalan secara akurat dan beretika, serta menjadi dasar bagi perencanaan akomodasi yang layak. Selain itu, ULD yang kuat berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendampingan teknis, pelatihan, dan diseminasi praktik baik pendidikan inklusif. Dalam konteks lintas sektor, ULD juga berfungsi sebagai simpul kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, serta komunitas dan dunia usaha, sehingga layanan yang diberikan bersifat holistik dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pengembangan kapasitas ULD Bidang Pendidikan memiliki urgensi strategis dalam memastikan konsistensi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah. ULD menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian mutu layanan, termasuk pemantauan pemenuhan standar aksesibilitas, penggunaan teknologi bantu, dan penyediaan akomodasi yang layak di satuan pendidikan. Dengan kapasitas yang memadai, ULD mampu bertransformasi dari sekadar unit pelaksana kebijakan menjadi agen perubahan yang mendorong terbangunnya ekosistem pendidikan inklusif yang responsif terhadap keragaman kebutuhan murid, berlandaskan prinsip keadilan, martabat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B.                       Pengertian Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan bukan merupakan lembaga penyelenggara pendidikan, melainkan bagian dari sistem dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memperkuat kapasitas satuan pendidikan agar mampu melayani murid penyandang disabilitas secara inklusif, bermutu, dan berkeadilan. Dalam kerangka sistem pendidikan, ULD tidak mengambil alih kewenangan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, maupun pengelolaan kelas. Sebaliknya, ULD hadir sebagai entitas pendukung yang bersifat strategis dan fungsional, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif di tingkat satuan pendidikan.

Penegasan mengenai kedudukan ULD ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa “Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitasi untuk penyandang disabilitas.” Rumusan normatif tersebut secara tegas menempatkan ULD sebagai bagian integral dari institusi atau lembaga induknya, dengan mandat utama pada penyediaan layanan dan fasilitasi, bukan sebagai pelaksana langsung proses pendidikan. Dengan demikian, ULD berfungsi memperkuat, bukan menggantikan, peran satuan pendidikan dalam menjalankan tugas pendidikan.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, ULD Bidang Pendidikan berperan sebagai simpul pendukung yang menjembatani kebijakan pendidikan inklusif dengan praktik pembelajaran di satuan pendidikan. Peran ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan identifikasi dan asesmen kebutuhan murid penyandang disabilitas, pendampingan profesional kepada satuan pendidikan, penyusunan rekomendasi akomodasi yang layak, serta penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, ULD membantu satuan pendidikan menjalankan mandat inklusivitas secara lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan murid. Dengan demikian, satuan pendidikan tetap menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran, sementara ULD memastikan bahwa murid penyandang disabilitas tidak menghadapi hambatan kebijakan, lingkungan, maupun sistem layanan dalam mengakses pendidikan yang bermutu.

Sebagai bagian dari sistem dukungan, ULD juga memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sektor pendidikan. Kolaborasi dengan keluarga, organisasi penyandang disabilitas, serta sektor kesehatan dan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa layanan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas bersifat terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Pendekatan lintas sektor ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan murid penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi kebijakan, layanan, dan praktik di berbagai bidang.

Dengan posisi tersebut, keberadaan ULD Bidang Pendidikan perlu dipahami sebagai mekanisme pendukung yang strategis dan berbasis sistem. ULD berkontribusi dalam membangun ekosistem pendidikan inklusif yang memungkinkan satuan pendidikan menjalankan perannya secara optimal, menjamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh murid. Pendekatan ini menempatkan pendidikan inklusif tidak hanya sebagai kebijakan, tetapi sebagai praktik berkelanjutan yang berakar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman.

Selain mendukung satuan pendidikan umum penyelenggara pendidikan inklusif, ULD Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya juga memberikan manfaat strategis bagi Satuan Pendidikan Khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus (SKh). Dalam konteks ini, ULD berperan sebagai pendukunguntuk memperkuat kapasitas SLB dalam menyediakan kebutuhan akomodasi yang layak untuk murid penyandang disabilitas antara lain melalui penyediaan sarana dan praeasarana yang ramah disabilitas, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan layanan asesmen dan perencanaan pembelajaran, program pendidikan individual, serta pengembangan jejaring kolaborasi dengan satuan pendidikan umum dan dunia kerja. Keberadaan ULD memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, praktik baik, dan sumber daya antara SLB dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif inklusif, sehingga SLB tidak diposisikan secara terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan inklusif di daerah.

C.                 Tujuan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Tujuan ULD Bidang Pendidikan adalah:

1.       Menjamin kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai hak warga negara

ULD Bidang Pendidikan bertujuan memastikan bahwa setiap murid, termasuk murid penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara. Kesamaan kesempatan ini menegaskan bahwa perbedaan kondisi fisik, intelektual, sensorik, sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi, menolak, atau mengurangi hak murid dalam memperoleh pendidikan.

Dalam perspektif ini, kesetaraan tidak dimaknai sebagai perlakuan yang seragam, melainkan sebagai penyediaan dukungan dan akomodasi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui peran ULD, prinsip non-diskriminasi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik layanan yang menjamin keadilan akses, keberlanjutan belajar, serta kesempatan yang sama bagi setiap murid untuk berkembang.

2.       Memperluas akses pendidikan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan

ULD bertujuan memastikan tersedianya akses pendidikan yang tidak hanya terbuka secara administratif, tetapi juga inklusif dan ramah terhadap keragaman kebutuhan murid. Akses pendidikan mencakup keterjangkauan fisik melalui lingkungan sekolah yang aksesibel, keterbukaan informasi yang mudah dipahami, serta kemudahan partisipasi murid penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembelajaran dan aktivitas sekolah. Selain itu, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi bagian penting dari akses yang bermakna, agar murid dapat belajar tanpa rasa takut, stigma, atau perlakuan diskriminatif. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, ULD berperan memastikan bahwa akses pendidikan tidak bersifat sementara, tetapi terjaga secara konsisten sepanjang jenjang pendidikan murid.

3.       Mendukung layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan

ULD Bidang Pendidikan bertujuan mendukung terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dengan menempatkan kebutuhan murid sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan layanan. Mutu layanan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kesesuaian proses pembelajaran dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik individual murid. Melalui pemenuhan akomodasi yang layak, pendampingan profesional, serta rekomendasi adaptasi kurikulum, metode, dan media pembelajaran, ULD memastikan bahwa keadilan dalam pendidikan diwujudkan melalui layanan yang relevan dan bermakna. Dengan demikian, setiap murid memperoleh pengalaman belajar yang setara dalam kualitas, meskipun bentuk dukungan yang diberikan dapat berbeda.

4.       Mendukung pengembangan potensi murid secara optimal dan menyeluruh

Melalui layanan identifikasi, asesmen, dan pendampingan, ULD bertujuan membantu satuan pendidikan mengenali potensi, kekuatan, serta kebutuhan murid penyandang disabilitas secara komprehensif. Pendekatan ini menempatkan murid bukan semata sebagai individu dengan keterbatasan, tetapi sebagai subjek belajar yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi. Pengembangan potensi diarahkan tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek sosial, emosional, kemandirian, dan keterampilan hidup. Dengan dukungan yang tepat, murid didorong untuk mencapai perkembangan optimal sesuai dengan kapasitas dan aspirasi mereka, serta dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

5.       Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif

ULD Bidang Pendidikan bertujuan memperkuat kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu merespons keragaman kebutuhan murid secara profesional dan beretika. Melalui pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan berkelanjutan, ULD mendorong peningkatan pemahaman dan keterampilan pendidik dalam merancang pembelajaran yang adaptif, fleksibel, dan berpusat pada murid. Penguatan kapasitas ini juga mencakup perubahan paradigma, dari pendekatan yang berorientasi pada keterbatasan menuju pendekatan yang menekankan potensi dan kekuatan murid. Dengan pendidik yang kompeten dan reflektif, pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermutu.

6.       Mewujudkan lingkungan pendidikan yang saling menghargai dan bermartabat

ULD bertujuan mendorong terbangunnya iklim pendidikan yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Lingkungan belajar yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan fasilitas, tetapi juga oleh sikap dan budaya yang berkembang di sekolah. ULD berperan dalam memperkuat nilai-nilai penerimaan terhadap perbedaan, mengurangi stigma dan prasangka, serta mendorong interaksi yang positif antara murid, pendidik, dan seluruh warga sekolah. Lingkungan pendidikan yang bermartabat tidak hanya mendukung keberhasilan belajar, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter, penguatan kohesi sosial, dan penumbuhan nilai kemanusiaan.

7.       Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor secara terpadu

ULD Bidang Pendidikan bertujuan menjadi simpul koordinasi yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, dunia kerja, serta sektor kesehatan, sosial, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memastikan layanan pendidikan bersifat terpadu dan holistik. Melalui koordinasi yang efektif, kebutuhan murid dapat ditangani secara lebih komprehensif, mulai dari aspek akademik (pembelajaran) hingga dukungan nonakademik. Pendekatan lintas sektor ini juga memperkuat keberlanjutan layanan dan mencegah terjadinya fragmentasi kebijakan dan praktik di lapangan.

8.       Mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif secara konsisten dan berkelanjutan

ULD bertujuan memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak berhenti pada tataran normatif atau regulatif, tetapi terwujud secara nyata dalam praktik di satuan pendidikan. Melalui fungsi pemantauan, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan, ULD berkontribusi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah. Selain itu, ULD berperan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan data, refleksi praktik, dan umpan balik dari satuan pendidikan serta masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif berkembang sebagai sistem yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan murid.

D. Penguatan Fungsi ULD pada Pemerintah Daerah sebagai Mekanisme Dukungan Sistemik Pendidikan Inklusif

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riste, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini mengandung makna strategis bahwa ULD tidak dimaksudkan sebagai entitas kelembagaan baru yang berdiri terpisah, melainkan sebagai mekanisme penguatan fungsi dalam struktur pemerintahan daerah yang telah ada.

Pendekatan penguatan fungsi tersebut mencerminkan paradigma tata kelola pendidikan inklusif yang berorientasi pada integrasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan menempatkan ULD sebagai bagian dari perangkat daerah bidang pendidikan, negara menegaskan bahwa layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab inheren sistem pendidikan, bukan layanan tambahan yang bersifat ad hoc atau residual. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip bahwa pendidikan inklusif adalah arus utama (mainstream) kebijakan pendidikan, bukan kebijakan pinggiran.

Dalam konteks kewenangan pemerintahan daerah, penguatan fungsi ULD memungkinkan adanya penyesuaian peran dan layanan sesuai dengan karakteristik, kapasitas, serta kebutuhan daerah masing-masing. ULD dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi layanan disabilitas bidang pendidikan yang mengintegrasikan proses identifikasi dan asesmen kebutuhan peserta didik, perumusan rekomendasi akomodasi yang layak, pendampingan teknis kepada satuan pendidikan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui fungsi tersebut, ULD membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak berhenti pada tataran regulatif, tetapi terimplementasi secara operasional di satuan pendidikan.

Lebih lanjut, Pasal 22 PP Nomor 13 Tahun 2020 juga menegaskan relasi fungsional antara ULD dan satuan pendidikan. ULD tidak mengambil alih kewenangan pedagogis satuan pendidikan, melainkan berperan sebagai sistem pendukung yang memperkuat kemampuan satuan Pendidikan baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Bagi satuan pendidikan inklusif, ULD menjadi sumber rujukan dan pendampingan profesional dalam mengelola keberagaman kebutuhan belajar. Sementara bagi SLB, ULD berkontribusi dalam penguatan layanan, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan praktik baik yang dapat direplikasi atau disinergikan dengan satuan pendidikan lain.

Dengan demikian, pembentukan ULD melalui penguatan fungsi perangkat daerah tidak hanya mencerminkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga membangun fondasi sistemik bagi pemenuhan hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. ULD berperan sebagai simpul kebijakan dan layanan yang menjembatani regulasi nasional dengan praktik pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Keberadaan ULD memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas tidak menghadapi hambatan kebijakan, lingkungan, maupun sistem layanan dalam mengakses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Secara konseptual, ketentuan Pasal 22 PP Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan bahwa pendidikan inklusif menuntut perubahan sistem, bukan sekadar penyesuaian individu. ULD hadir sebagai instrumen transformasi sistem pendidikan agar semakin responsif terhadap keberagaman, menghormati martabat kemanusiaan, serta menjamin keadilan substantif bagi seluruh peserta didik. Dalam kerangka tersebut, penguatan fungsi ULD merupakan langkah strategis negara untuk memastikan bahwa prinsip inklusivitas tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terwujud nyata dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menegaskan bahwa fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan dinas pendidikan sebagai aktor kunci dalam pengembangan dan pengelolaan sistem dukungan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas. Dengan demikian, pembentukan ULD tidak dipahami sebagai pendirian unit baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses institusionalisasi fungsi layanan disabilitas ke dalam struktur pemerintahan daerah yang telah ada sesuai dengan kewenangannya.

Secara konseptual, penguatan fungsi pada dinas pendidikan mencerminkan pendekatan tata kelola yang efisien dan berkelanjutan (institutional strengthening approach). Dinas pendidikan diposisikan sebagai simpul kebijakan, koordinasi, dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan, sehingga penempatan fungsi ULD di dalamnya memungkinkan layanan disabilitas terintegrasi langsung dengan perencanaan, penganggaran, pembinaan, serta pengawasan satuan pendidikan. Pendekatan ini menghindarkan fragmentasi kelembagaan dan memastikan bahwa layanan ULD berjalan searah dengan kebijakan pendidikan daerah.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (4) menjelaskan bahwa penguatan fungsi tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di ULD melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan. Rumusan ini menegaskan bahwa ULD bukan struktur tambahan yang berdiri di luar sistem birokrasi pendidikan, melainkan fungsi layanan yang dilekatkan pada unit kerja yang relevan dan telah ada. Penambahan fungsi ini memungkinkan fleksibilitas kelembagaan sekaligus memperkuat efektivitas layanan tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Dari perspektif administratif dan manajerial, penambahan fungsi ULD pada unit yang telah terbentuk memberikan ruang bagi optimalisasi sumber daya manusia, anggaran, dan mekanisme kerja yang sudah tersedia. Unit organisasi pada dinas pendidikan dapat mengintegrasikan fungsi layanan disabilitas ke dalam tugas pokok dan fungsinya, misalnya dalam bidang pembinaan satuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, atau layanan pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, layanan ULD tidak bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari siklus kerja reguler dinas pendidikan.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan proyek (project-based approach) menuju pendekatan sistem (system-based approach) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. ULD dipahami sebagai sistem dukungan yang melekat pada tata kelola pendidikan daerah, bukan sebagai program sementara atau unit ad hoc. Hal ini memperkuat keberlanjutan layanan serta memastikan konsistensi implementasi kebijakan akomodasi yang layak di seluruh satuan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, penguatan fungsi dinas pendidikan melalui ULD juga berimplikasi pada meningkatnya daya dukung satuan pendidikan, baik satuan pendidikan reguler penyelenggara pendidikan inklusif maupun satuan pendidikan khusus atau SLB/SKh. Dinas pendidikan melalui ULD berperan dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, rekomendasi teknis, serta koordinasi lintas sektor, sehingga satuan pendidikan memiliki rujukan dan dukungan yang memadai dalam melayani murid penyandang disabilitas.

Dengan demikian, Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menegaskan bahwa keberadaan ULD merupakan hasil dari penguatan fungsi kelembagaan dinas pendidikan. Ketentuan ini memperlihatkan komitmen negara untuk membangun sistem dukungan pendidikan inklusif yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sehingga pemenuhan hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkeadilan di tingkat daerah.

E. Strategi Pengembangan Fungsi ULD Bidang Pendidikan dalam Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pengembangan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan merupakan prasyarat strategis dalam memastikan terselenggaranya pendidikan inklusif yang berkeadilan dan bermutu. ULD diposisikan sebagai simpul kelembagaan yang mengintegrasikan kebijakan, layanan teknis, dan praktik pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi Murid Penyandang Disabilitas. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, diperlukan strategi pengembangan fungsi ULD yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

1.       Penguatan Fungsi Identifikasi dan Asesmen Kebutuhan Akomodasi

Strategi pertama diarahkan pada penguatan kapasitas ULD dalam melakukan identifikasi dan asesmen kebutuhan Murid Penyandang Disabilitas secara sistematis dan multidisipliner. ULD berperan memfasilitasi satuan pendidikan dalam memahami ragam disabilitas, hambatan belajar yang dialami murid, serta jenis akomodasi yang dibutuhkan, baik pada aspek fisik, kurikulum, pembelajaran, asesmen, maupun lingkungan sosial. Asesmen yang komprehensif menjadi landasan ilmiah dalam penetapan akomodasi yang layak, sehingga layanan yang diberikan bersifat individual, kontekstual, dan tidak diskriminatif.

2. Pengembangan Kapasitas Teknis Satuan Pendidikan ULD perlu mengembangkan fungsi pendampingan teknis bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam merancang serta menerapkan akomodasi yang layak. Pendampingan ini mencakup bimbingan adaptasi kurikulum, modifikasi strategi pembelajaran, diferensiasi asesmen, serta pemanfaatan teknologi bantu dan media pembelajaran adaptif. Melalui peran ini, ULD tidak hanya menjadi penyedia rekomendasi, tetapi juga mitra profesional satuan pendidikan dalam membangun praktik pembelajaran inklusif yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan murid.

3.       Penguatan Peran Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Layanan

Penyediaan akomodasi yang layak sering kali membutuhkan dukungan lintas sektor, seperti layanan kesehatan, rehabilitasi, psikologi, maupun sosial. Oleh karena itu, ULD perlu dikembangkan sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan satuan pendidikan dengan perangkat daerah terkait, lembaga layanan disabilitas, organisasi profesi, serta komunitas dan keluarga murid. Koordinasi lintas sektor ini memperkuat ekosistem layanan pendidikan inklusif dan memastikan bahwa akomodasi yang disediakan bersifat holistik dan berkelanjutan.

4.   Pengembangan Sistem Rujukan dan Layanan Pendampingan Berkelanjutan

Strategi selanjutnya adalah penguatan fungsi ULD dalam membangun sistem rujukan dan pendampingan yang berkelanjutan. ULD berperan mengarahkan satuan pendidikan untuk mengakses tenaga ahli, alat bantu, atau layanan khusus yang tidak tersedia di sekolah. Selain itu, ULD perlu memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas akomodasi yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kebutuhan murid.

5.  Advokasi Kebijakan dan Penguatan Tata Kelola

ULD juga memiliki fungsi strategis dalam melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah. Melalui data dan praktik baik yang dihimpun dari satuan pendidikan, ULD dapat memberikan masukan berbasis bukti kepada pengambil kebijakan terkait penganggaran, pengadaan sarana prasarana aksesibel, serta regulasi pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penguatan tata kelola ULD meliputi kejelasan kewenangan, prosedur operasional standar (POS), dan dukungan anggaran menjadi kunci agar fungsi fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan berdaya ungkit tinggi.

6.       Penguatan Fungsi Diseminasi Pengetahuan dan Praktik Baik

Sebagai pusat sumber daya, ULD perlu mengembangkan fungsi dokumentasi, diseminasi pengetahuan, dan replikasi praktik baik terkait penyediaan akomodasi yang layak. Melalui pelatihan, forum berbagi praktik, serta pengembangan panduan teknis, ULD dapat mendorong peningkatan kapasitas kolektif satuan pendidikan dalam menyelenggarakan lpendidikan inklusif yang bermutu dan berkelanjutan.

F. Penutup

Pada akhirnya, keberhasilan strategi pengembangan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana Pemerintah Daerah hadir secara nyata dan menunjukkan komitmen yang konsisten. Kehadiran tersebut tidak cukup diwujudkan dalam bentuk regulasi formal semata, tetapi harus tercermin dalam penguatan kelembagaan, alokasi anggaran yang memadai, pengembangan sumber daya manusia, serta keberpihakan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pemenuhan hak pendidikan Murid Penyandang Disabilitas.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan fungsi ULD Bidang Pendidikan perlu dipahami sebagai investasi kelembagaan jangka panjang dalam membangun sistem pendidikan inklusif yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. ULD menjadi instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan mandat konstitusional dan kebijakan nasional ke dalam praktik layanan pendidikan yang nyata di satuan pendidikan. Tanpa dukungan dan komitmen Pemda yang kuat, ULD berisiko kehilangan daya ungkitnya sebagai pusat fasilitasi dan advokasi pendidikan inklusif.

Sebaliknya, dengan komitmen Pemerintah Daerah yang kokoh dan berkelanjutan, ULD dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak perubahan, memastikan bahwa setiap Murid Penyandang Disabilitas memperoleh akomodasi yang layak sebagai prasyarat utama untuk berpartisipasi, belajar, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui Pemerintah Daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perwujudan tanggung jawab moral dan keadilan sosial dalam menjamin pendidikan yang bermartabat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Bandung, 23 Januari 2026