Oleh Ahmad Yani

(Pandeglang, Banten/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Belajar dari peristiwa sejarah yang terjadi 112 tahun silam, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, sebagai tonggak kebangkitan nasional yang dicetuskan melalui gerakan “Boedi Oetomo” oleh Dr. Soetomo atas dorongan Dr. Wahidin Soedirohoesodo, seharusnya menjadi api pemantik yang senantiasa membakar dada semua jiwa yang merasa dirinya “Poetra dan Poetri Indonesia”.

Boedi Oetomo terlahir bukan untuk kepentingan polotik praktis, tetapi semata-mata hanya untuk mengubah keadaan masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera terutama bidang pendidikan dan budaya. Boedi Oetomo melalui pemikiran-pemikirannya yang nasionalis dan patriotis banyak memberikan inspirasi dan semangat bagi kaum muda untuk bangkit dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

Walau pun Boedi Oetomo bukan merupakan pergerakan pemuda yang pertama, tetapi kehadirannya sangat memberikan perubahan pada kaum muda di era pergerakan nasional saat itu, sehingga tak heran banyak organisasi pergerakan pemuda yang lahir, misalnya saja Serikat Islam pada tahun 1912.

Gagasan dan pemikiran Boedi Oetomo di masa pergerakan nasional sangat efektif membangkitkan gelora (semangat) anak bangsa untuk melakukan perubahan, bukan hanya sejahtera, akan tetapi terbebas dari belenggu penjajah. Sehingga peran pergerakan Boedi Oetomo sangat kentara dalam mengantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Lalu, siapakah yang mesti meneladani dan meneruskan semangat pergerakan Boedi Oetomo saat ini?

Tentu kita semua adalah jawabannya, yang merasa “Poetra dan Poetri Indonesia”.

Semangat Boedi Oetomo para Birokrat

Adalah sebuah kemunafikan, jika mengatakan Saya adalah putra dan putri terbaik bangsa, sesuai dengan kududukan dan jabatan masing-masing berperan aktif dalam meneruskan dan mewujukan cita-cita bangsa, bekerja tanpa pamrih, ikhlas lahir batin. Bahkan bersumpah atas nama Tuhannya akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

Jika kita telisik, janji-janji pejabat banyak yang terbukti, namun tidak sedikit yang tidak ada buktinya alias bohong bin dusta, laksana kacang lupa kulitnya, siapa yang turut menghantarnya sehingga menjadi seperti saat ini, apa fungsi dan kewajibannya. Semua seperti terlupa, lelap dalam gemerlap jabatan dan kedudukannya.

Momen Ramadhan dan kondisi Negara saat ini yang terguncang karena wabah pandemic Covid-19, mestinya dijadikan kesempatan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kesatria yang di dalamnya berkobar jiwa dan semangat Boedi Oetomo dengan memanfaatkan kekuatan jabatan dan kedudukannya sebagai pemimpin untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Mestinya semua perkataannya adalah apa yang dikatakan rakyat, apa yang diperbuatnya itulah perilaku rakyat, dan apa yang diwujudkannya itu benar-benar keinginan rakyat.

Seluruh kebijakan dibuat dan ditetapkan bukan untuk yang lain, tetapi semata-mata untuk rakyatnya.

Sudahkah pemimpin kita berbuat sejalan dengan semangat Boedi Oetomo?

Lalu apa pentingnya belajar sejarah?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Dan sejarah mencatat, bahwa peringatan kebangkitan nasional kali pertama dilakukan masa presiden Sukarno pada tahun 1948 di Yogyakarta.

Jika kita perhatikan, acap kali penyelenggaraan peringatan hari kebangkitan nasional menyuguhkan pesan (pidato) pemimpin yang sangat membanggakan dan menyenangkan hati masyarakat sebagai representasi bangsa dan negara, dan sepertinya tak satu kali pun peringatan hari kebangkitan nasional terlepas dari tujuan dan kerangka pemikiran Boedi Oetomo. Semua terkesan hebat, heroik dan patriotis.

Sebenarnya sangat sederhana bagaimana mengimplementasikan cita-cita luhur Boedi Oetomo dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik saat ini, lusa dan masa mendatang, yakni dengan berpegang teguh dan merealisasikan secara utuh dan menyeluruh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.