ADA APA SMK DENGAN BMW?

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd., M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Pada Februari 2020 Badan Pusat Statistik merilis sebuah informasi mengenai berita pengangguran yang ternyata masih didominasi oleh lulusan SMK, walaupun tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK memperlihatkan tren yang menurun positif sejak Februari 2018 hingga 2020 yaitu dari 8,92% kemudian turun menjadi 8,63% dan yang terakhir menjadi 8,49%. Walaupun di satu sisi penurunan ini memberikan angin segar bagi para pengelola pendidikan khususnya SMK, akan tetapi kita tetap harus melihat kondisi ini dengan sejernih dan seobyektif mungkin. Jangan cepat merasa berbesar hati atau jemawa dengan berpikir bahwa berarti telah terjadi peningkatan kualitas pada hasil lulusan SMK selama dua tahun terakhir ini. Akan tetapi kita harus tetap mengkaji secara mendalam, betulkah hanya faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya penurunan persentase pengangguran lulusan SMK atau ternyata ada faktor lain.

Terlepas dari apapun alasannya yang menyebabkan terjadinya penurunan persentase pengangguran lulusan SMK, tugas pengelola SMK khususnya pada level tingkat satuan pendidikan itu sendiri yaitu kepala sekolah harus memiliki keberanian untuk memutuskan mau dibawa ke arah mana para peserta didik---agar lulusan yang dihasilkan oleh sekolah kita tidak menjadi penyumbang naiknya jumlah pengangguran pada periode berikutnya, dan akan lebih baik jika lulusan sekolah kita justru menjadi penyumbang semakin turunnya pengangguran lulusan SMK. Arah yang dimaksud adalah orientasi yang selama ini dikenal dengan istilah BMW (Bekerja, Melanjutkan atau Wirausaha). Pemilihan salah satu orientasi sangat diperlukan sebagai landasan atau pijakan dalam menentukan kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan untuk pengembangan SMK selanjutnya sebagai sebuah sistem.

Untuk SMK dengan kategori besar dengan jumlah rombel kurang lebih sekitar 49 hingga 72 mungkin tidak akan mengalami kesulitan untuk memilih atau bahkan tidak perlu memilih, ketiga orientasi tersebut bisa digunakan. Lantas bagaimana dengan orientasi yang akan diambil oleh SMK kecil yang hanya memiliki rombel sekitar 1 hingga 24 rombel? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka ada baiknya satu persatu dibahas terlebih dahulu agar nantinya tidak salah melangkah.

Orientasi “M” yaitu melanjutkan sebenarnya sangat tidak sesuai untuk dijadikan sebagai orientasi lulusan SMK pada umumnya—walaupun bukan berarti menolak bahwa pada faktanya ada lulusan SMK yang mau dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi dengan kuantitas yang tidak sebanyak lulusan SMA—karena bertentangan dengan tujuan SMK seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

Lantas bagaimana dengan orientasi “B” yaitu bekerja, tentunya ini sangat dapat diterapkan oleh suatu SMK karena sesuai dengan tujuan SMK itu sendiri. Akan tetapi jika suatu sekolah memiliki komitmen untuk memilih orientasi “B” ini maka sekolah sebaiknya memang memiliki daya dukung yang tidak murah dan mudah. Sekolah harus memiliki kemampuan finansial yang “cukup” untuk memulai misalnya suatu kelas industri sebagai Teaching Factory bagi jurusan tertentu. Tidak cukup dengan adanya sarana dan prasarana yang memang harus sesuai dengan kondisi industri, bahkan kurikulumnya pun harus bisa sinkron dengan industri itu sendiri. Untuk sebuah sekolah dengan kategori “besar” saja belum tentu tidak akan mengalami kesulitan saat akan melakukan kerja sama dengan suatu perusahaan besar, apalah lagi dengan sekolah kecil, jangankan untuk melakukan sinkronisasi kurikulum, untuk mengadakan MOU tertulis bagi pelaksanaan PKL atau prakerin saja itu sangat tidak mudah.

Berkaca dari kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh SMK kecil pada umumnya yang bahkan ada yang masih belum memiliki bangunan sendiri, maka kepala sekolah sebagai nakhoda haruslah berani memutuskan untuk memberi kepastian dengan memilih orientasi yang terakhir yaitu orientasi “W” atau wirausaha. Pilihan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Guru Besar Universitas Pendidikan Said Hamid Hasan bahwa kurikulum SMK bisa memiliki dua orientasi, yakni pertama mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang terkait dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan yang kedua kewirausahaan. SMK berukuran kecil yang kesulitan berhubungan dengan dunia usaha dan industri bisa fokus mendidik siswa berwirausaha.

Selain alasan di atas, pemilihan wirausaha sebagai orientasi sekolah dalam membentuk para lulusan dikarenakan adanya fakta bahwa Indonesia saat ini masih membutuhkan 4 juta wirausaha baru agar bisa menjadi negara maju, sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1% atau sejumlah 8,06 juta jiwa dari total populasi penduduk sekitar 260 juta jiwa. Meskipun rasio wirausaha di Indonesia telah melampaui standar Internasional yaitu sekitar 2%, akan tetapi rasio wirausaha yang dimiliki oleh Indonesia tetap berada di bawah negara tetangga seperti Singapura sekitar berada di level 7% dan Malaysia berada di level 5%. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa Indonesia harus mampu menembus 14% rasio jumlah pengusaha dan rasio 14% atau lebih jumlah pelaku wirausaha merupakan syarat untuk menjadi negara maju seperti yang dikatakan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto.

Melihat fakta di atas jelaslah sudah bahwa pemilihan orientasi wirausaha sangatlah tepat bagi sekolah kecil mengingat peluang yang ada begitu luas dan dukungan pemerintah bagi para pelaku wirausaha juga terus diberikan dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh melalui program-program ekonominya.

Dengan penetapan orientasi wirausaha sebagai orientasi lulusan sekolah maka semua unit yang ada di sekolah harus digerakkan ke arah mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dimulai dengan adanya sosialisasi mengenai keputusan pemilihan orientasi ini pada semua guru sebagai tenaga yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik sebagai calon lulusan SMK. Bagaimana sosialisasi ini diharapkan akan mengubah mindset atau pola pikir guru atau tenaga pendidik agar mau memberikan proses pembelajaran yang lebih bisa menumbuhkan motivasi wirausaha, memberi pelatihan sikap wirausaha melalui pembiasaan, serta melatih skill dan kemampuan wirausaha para peserta didik melalui modifikasi kurikulum produktif, agar para siswa lebih siap terjun ke masyarakat sebagai problem solver saat mereka lulus dari sekolah. Para guru juga harus terbiasa dengan memberikan proses penilaian dengan penyajian masalah pada siswa yang dapat menggali pemikiran kritis dan solusi yang kreatif dari siswa.

Kemudian sekolah juga harus mendorong para kepala program untuk dapat melakukan modifikasi kurikulum agar bisa menentukan kompetensi apa yang dianggap paling penting untuk bisa dikuasai oleh para peserta didik pada setiap tingkatnya---mengingat begitu banyak kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mata pelajaran produktif sehingga akan sangat menjadi tidak produktif bagi siswa jika semua kompetensi dasar tersebut harus diberikan semuanya---agar hasilnya bisa lebih terukur. Dengan target yang jelas terukur maka proses dan penilaian pembelajarannya pun akan fokus sehingga label “Kompeten” atau “Sangat Kompeten” bisa diperoleh para peserta didik untuk suatu kompetensi tertentu.

Pada akhirnya para lulusan yang dihasilkan diharapkan siap bersaing baik di dunia kerja dan khususnya lagi bisa menjadi percaya diri untuk siap memberikan pelayanan pada masyarakat sekitarnya melalui kegiatan wirausaha yang dilakukannya. Insya Alloh, Aamiin.