BUKU SAKU SUPER TAX DEDUCTION MENGHANTARKAN LINK AND SUPERMATCH

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Kabid. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI-Maju)

Usaha keras yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) dalam usaha menikahkan pendidikan vokasi dengan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) secara masif atau lebih dikenal dengan istilah program link and supermatch, antara lain dengan menggaungkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.10/2019. Maksudnya, supaya pihak DUDI dapat mengerti dan memahami bahwa dengan terlibat dalam urusan peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu adalah menguntungkan pihak DUDI, bukan sebaliknya.

Keuntungan yang bisa diperoleh pihak DUDI yang terlibat langsung dalam usaha peningkatan kualitas SDM Indonesia, sangat banyak. Selain hal yang bersifat finansial, lebih penting dari itu adalah bahwa DUDI Indonesia dapat menunjukkan jiwa patriotismenya dalam membangun bangsa dan negara melalui usaha mencerdaskan kehidupan bangsa agar kualitas SDM bangsa Indonesia dapat diperhitungkan di dunia Internasional.

Buku saku super tax deduction yang dikeluarkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Mitras DUDI – Ditjen Vokasi) Kemdikbud, terdiri dari 60 halaman yang melibatkan Ditjen Vokasi, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dasar hukum kebijakan dalam program super tax deduction, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45/2019 yang mengatur "super deducton tax" Indonesia; Permen Keuangan No. 128/PMK.010/2019, yang mengatur "Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya praktek kerja, pemagangan atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu", di mana pemerintah akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan perusahaan hingga 200 persen dari biaya program vokasi yang dikeluarkan; dan Permen Keuangan No. 153/PMK.010/2020, yang mengatur Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, di mana pemerintah akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pegembangannya.

Dengan terintegrasinya seluruh unsur terkait dalam usaha peningkatan kualitas SDM Indonesia, diharapkan akan dapat menjawab target Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045, yang sekaligus menjawab tantangan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi mulai tahun 2025, di mana jumlah usia produktif berkisar sekitar 270 juta jiwa atau 65% dari total penduduk Indonesia.

Semoga dengan adanya Buku Saku Super Tax Deduction yang menjadi pedoman dalam melakukan usaha link and supermatch antara pendidikan vokasi dan pihak DUDI dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.