Bupati Garut dan PPDB

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Guru dan Penulis/KACI)

Pagi hari Saya mendaptkan japri dari Prof. Dr. Cecep Darmawan terkait PPDB dan putra bungsu Bupati Garut yang tidak lolos. Dalam RadarPriangan.com yang berjudul “Anak Bupati Garut Tidak Diterima di Sekolah Favorit”, Prof. Cecep Darmawan mengatakan, “Pentingnya tertib positif, yakni ada upaya pencegahan dan penegakan aturan dari para penguasa yang berwenang.”

Pernyataan Prof. Cewan, sebutan Cecep Darmawan substansinya adalah betapa pentingnya menegakkan tertib positif di PPDB. Para kepala daerah dan para pejabat sebaiknya menjadi “endorse” tertib positif terkait PPDB. PPDB adalah layanan publik tahunan di satuan pendidikan yang selalu ricuh dan kisruh. Bagi Prof. Cewan, kekisruhan itu akan semakin berkurang bila apa yang dilakukan Bupati Garut ditiru oleh kepala daerah lainnya. Bupati Garut sudah memberi contoh baik.

Menurut Prof. Cewan, sosok yang akhir-akhir ini selalu menjadi narasumber webinar hampir setiap hari, peristiwa ini sebenarnya peristiwa biasa saja. Seperti halnya anak presiden tidak lulus CPNS, anak gubernur tidak masuk sekolah negeri. Termasuk berita ini anak bupati tidak masuk sekolah negeri, sebenarnya biasa-biasa saja dalam tertib positif. Mungkin kisah anak bupati ini menjadi luar biasa bila faktanya para pejabat identik menitipkan anaknya, bila tidak intervensi menjadi aneh.

Adalah Ronggowarsito yang mengatakan, "Hidup di zaman edan, gelap jiwa bingung pikiran, turut edan hati tak tahan, jika tak turut batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan, tapi janji Tuhan sudah pasti, seuntung apapun orang yang lupa daratan lebih selamat orang yang menjaga kesadaran". Ya, di zaman edan yang waras dianggap edan yang edan dianggap waras. Terkait PPDB yang selalu “edan” bupati yang baik dianggap aneh. Itulah dunia ketika anomali menjadi dominan.

Kasihan para kepala sekolah dan para guru panitia bila saat PPDB tidak hadir suasana “tertib positif” sebagaiman pemikiran Prof. Cewan. Jangan sampai yang hadir dalam suasana PPDB menjadi “tertib negatif” yakni PPDB yang berjalan dengan tidak sesuai prinsip dasar keadilan, nondiskriminasi, transparan dan objektif. Bila PPDB terus mengulang dalam “tertib negatif” sungguh sangat disayangkan. Tertib negatif itu identik dengan adanya budaya negatif dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan prosedural normatif PPDB.

Ada pepatah yang mengatakan, “Tidak ada Gedung yang tak retak”. Apalagi PPDB merupakan “Gedung kepentingan” pasti akan ada retakan-retakan kecil, semoga tidak menganga dan tidak membolongi sakralitas kedaulatan dunia pendidikan. Para pejabat, politisi, LSM, Ormas dan semua pihak semoga mampu berkolaborasi positif untuk kebaikan pendidikan kita. Hargai kepala sekolah dan guru dengan segala kelelahan dan keterbatasannya dalam melayani calon anak didik di PPDB. PPDB adalah wajah kita semua. Bila PPDB baik, maka kita semua yang terlibat adalah orang-orang baik. ***