Dedi Supandi Ajak Simplifikasi Birokrasi

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Menarik bahkan sangat menarik lompatan pemikiran Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi. Ia melakukan upaya simplifikasi birokrasi di Disdik Provinsi Jawa Barat agar layanan lebih cepat dan lebih baik. Dedi Supandi adalah pejabat pendidikan yang masih muda dan memiliki gagasan segar terkait perbaikan layanan pendidikan.

Benar menurut Prof. Dr. Rhenald Kasali bahwa potensi generasi muda memiliki keunggulan dalam melakukan percepatan. Era disrupsi adalah era percepatan dan tuntutan perubahan yang makin masif. Dedi Supandi sebagai Kadisdik Jawa Barat masih muda, mampu membaca luasnya wilayah Disdik Jawa Barat tidak semua masalah pendidikan bisa diselesaikan di Rajiman.

Pola desentralisasi tatakelola plus dengan anggarannya di birokrasi Disdik Jawa Barat tentu akan sangat efektif. Pola Dedi Supandi dalam tatakelola birokrasi pendidikan sama dengan pola pemikiran Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono saat menggagas reformasi tatakelola Polri. Sarlito berpikir segala urusan Polisi lebih banyak di Polsek bukan di Mabes.

Dedi Supandi pun berpikir urusan layanan pendidikan lebih banyak di lapangan bukan hanya di Rajiman. Ia pun mengatakan, “Kepala KCD adalah Kadisdik”. Ini satu pemikiran yang cocok dengan teori Situational Leadership dari Paul Hersey dan Ken Blanchard. Situasi lapangan menuntut kecepatan layanan sesuai tuntutan.

Dedi Supandi mengatakan, “Pengambilan keputusan akan lebih cepat diselesaikan di setiap wilayah sesuai kondisi permasalahannya dengan desentralisasi kewenangan”. Ini lah dalam terori Paul Hersey dan Ken Blanchard sebagai delegating. Desentralisasi, delegasi wewenang adalah bagian dari upaya percepatan layanan sesuai tuntutan lapangan.

Dalam pernyataan selanjutnya Dedi Supandi  mengatakan betapa pentingnya percepatan dan efektivitas di organisasi. Menurutnya Visi Jabar Juara itu identik percepatan dan efektivitas. Segala hal yang “lelet” menurutnya berpunggungan dengan spirit Jabar Juara. Artinya percepatan, efektivitas dan penyederhanaan layanan  pendidikan adalah bagian dari mentalitas Jabar Juara.

Pemikiran Dedi Supandi terkait simplifikasi layanan birokrasi adalah sebuah tuntutan zamannya. Gagasan ini sama dengan apa yang sering disampaikan Presiden Jokowi bahwa “potong kompas” layanan birokrasi perlu dilakukan untuk upaya percepatan pembangunan. Sudah bukan saatnya lagi budaya lambat karena jenjang birokrasi yang panjang.

Ketika Dedi Supandi mengatakan Cadisdik adalah Kadisdik ini adalah kode keras bahwa layanan pendidikan dalam hal tertentu bisa langsung dilayani oleh Cadisdik, tanpa harus oleh Kadisdik.  Semisal PPDB pun di wilayah Cadisdik menjadi tanggung Jawab para Cadisdik. Kadisdik monitoring bersama pihak terkait lainnya agar PPDB lebih efektif. Lebih objektif dan efektif Dedi Supandi pun menyitir efektivitas PPDB.

Pendapat Dedi Supandi terkait PPDB sebenarnya melekat dengan satuan pendidikan. Satuan pendidikanlah yang punya “kuasa” penuh menentukan sukses PPDB. Ini sangat sesuai dengan PP No 17 Tahun 2010, Pasal 82 Ayat 3 menyatakan “Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan”.

Simplifikasi, efektivitas, inovasi dan meritokrasi birokrasi layanan pendidikan harus menguat. Layanan pendidikan di tingkat makro ada Kadisdik, di tingkat meso ada Cadisdik dan di tingkat mikro ada Kasatdik. Kadisdik, Cadisdik dan Kasatdik adalah aparatur pendidikan yang mewakili negara melayani publik. Hakikatnya “sejajar” sebagai abdi negara pelayan publik pendidikan.

Birokrat atau birokrasi yang paling dekat atau menyentuh langsung publik harus lebih efektif dan proaktif melayani. Simplifikasi birokrasi gaya Kadisdik Dedi Supandi layak kita apresiasi.  Nama Dedi Supandi bagaikan singkatan terkait layanan pendidikan. Dedi adalah Delegasikan  Pendidikan dan Supandi artinya Supaya Pelayanan Dipercepat.