DIGDAYA BKK SMA

Oleh Drs. H. Dede, M.Pd.

(Kepala SMAN 1 Tempuran Kabupaten Karawang)

Satu pagi di SMA tempat bertugas, seorang siswa ditanya. “Di---siswa namanya Adi---setelah lulus SMA rencana kamu bagaimana?” Pertanyaan tersebut keluar setelah ngobrol agak panjang terkait pembelajaran di SMA Tempuran.

Adi menjawab sekenanya, “Belum tahu Pak.”

“Lho, kok belum tahu, kan kamu kelas dua belas. Harus sudah punya rencana Di, menasihati Adi yang masih terdiam.

“Terus maumu apa?”

“Maunya bekerja sih Pak, tapi bingung, harus ke mana mencari pekerjaan? Mana Karawang masih zona merah pak, yang kerja juga banyak yang di-PHK. Ada tetangga yang nawarin bantu cari kerja, tapi katanya harus pake uang pak, saya kan gak punya uang.” Adi terus menumpahkan keluhanya tentang keinginan bekerja.

Adi hanya sebagian kecil potret siswa SMA yang galau pascalulus sekolah. Bak fenomena gunung es, siswa bernasib sama jumlahnya banyak. Sebagai Kepala Sekolah, nurani terus berkata, “Segera bergerak atasi masalah.” Tentu tak gampang mendapatkan jalan, meski hanya dalam ranah pemikiran. Sebagai pemimpin, tak boleh berhenti cari solusi meskipun sulit bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Langkah kesatu mengadu pada sang penentu, Allah sang pemilik segala sesuatu. Akhirnya, ditunjuki Sang Pencipta satu pintu keluar, buat BKK (Bursa Kerja Khusus).

Bursa Kerja Khusus (BKK) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya. Di pasal tiganya kita bisa baca bahwa penempatan tenaga kerja bertujuan untuk penempatan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Aspek legalitas BKK sangat jelas dan lugas, tidak hanya untuk SMK tapi bisa juga dibentuk di Lembaga Pelatihan Kerja dan SMA.

BKK di SMK sudah biasa. Hampir semua SMK memiliki BKK bahkan beberapa BKK SMK mengembangkan sayap, di luar sekolah membentuk Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Lantas bagaimana dengan SMA? Apakah semua lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi? Jawabnya pasti, Tidak! Lantas ke mana mereka yang tidak melanjutkan harus diarahkan. Satu di antara solusi adalah bekerja di perusahaan. Data siswa kelas dua belas SMAN 1 Tempuran Tahun 2021, dari 252 siswa hanya 38 orang yang terdeteksi masuk akun LTMPT. Artinya yang akan mengikuti seleksi ke Perguruan Tinggi hanya lima belas prosen. Itu pun belum tentu semuanya lolos. Kalaupun ditambah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Swasta diperkirakan tak bergeser jauh. Untuk kondisi SMA Tempuran tahun ini, berarti akan ada lebih kurang delapan puluh prosen lulusan yang mencari kerja. Data tahun 2016 di Kabupaten Karawang hanya 30 prosen lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan enam puluh prosenya bekerja.

Tak mau ketinggalan momentum, proses pembentukan BKK SMAN 1 Tempuran dimulai. Sesuai dengan prinsip kami, dengarkan-pikirkan-koordinasikan-laksanakan, maka ide pembentukan BKK segera “dilempar” kepada warga sekolah. Tanggapan mulai muncul dari wakasek Sarana yang pernah mengelola BKK, prinsipnya sangat setuju. Masalahnya, siapa yang mau dan mampu untuk mengelola BKK. Tidak gampang menentukan pilihan, karena harus memilih orang yang peduli, berjiwa wirausaha, dan siap bekerja sama. Lewat sebuah diskusi kecil dengan para wakasek, pilihan jatuh pada sosok pak Heri Kurniawan S,Pd., guru matematika sekaligus “Juragan Baso”. Seorang pengusaha yang bersahaja dan peduli pada sesama.

Diskusi bersama “Juragan Baso” cukup menyenangkan. Setelah dua kali bertemu, beliau ditugaskan untuk berkonsultasi ke Disnaker Kabupaten Karawang. Tanggung jawab dan filing wirausaha yang baik, Pak Heri tidak hanya berkonsultasi dengan Disnaker, tapi memanfaatkan networking-nya untuk bersiap menerima amanah. Pesan WhatsApp masuk dari pak Heri tanggal 6 Februari 2020 mengabarkan bahwa ia dipertemukan oleh temanya dengan HRD kawasan Industri MM2100. Bahkan pihak luar sudah bertanya tentang BKK SMA Tempuran, dengan harapan bisa langsung bekerja sama. Sebuah harapan untuk dapat membantu alumni mulai muncul ke permukaan.

Selagi semangat tinggi proses pembentukan BKK terus  berlanjut. Sesuai arahan pejabat Disnaker Kabupaten Karawang, SMA Tempuran berupaya memenuhi persyaratan yang diminta yaitu:

1.         Ijin pendirian satuan pendidikan

2.         SK Pembentukan BKK (Dari Kepala Sekolah)

3.         Struktur Organisasi BKK

4.         Rencana Kegiatan 1 tahun ke depan

5.         KTP Ketua BKK

6.         Pas Foto Ketua BKK Ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar

7.         Surat pernyataan tidak merekrut di luar alumni sekolah

8.         Surat Permohonan pendaftaran BKK

Pada tanggal 17 Februari, SMA Tempuran menerima tamu kehormatan dua orang pejabat dari Disnaker Karawang. Mereka memberikan arahan bagaimana tata kelola BKK yang baik, bagaimana sinergi dengan Disnaker, bekerja sama dengan DUDI serta banyak hal lain. Hal paling urgen dari pertemuan dengan Disnaker adalah kesungguhan untuk mensuport BKK SMAN 1 Tempuran secara maksimal. Misalnya, pejabat Disnaker yang datang menyatakan kesedianya jika diminta untuk mempersiapkan calon pencari kerja agar siap menghadapi tes yang diselenggarakan dalam berbagai saringan masuk perusahaan. Menurut beliau, materi tes masuk ke perusahaan, sering kali luput dari perhatian waktu belajar di sekolah, makanya penting ada penguatan.

Menjelang akhir tahun pelajaran 2020-2021, warga SMAN 1 Tempuran bisa sedikit bernafas lega. Meskipun siswa tidak banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, BKK siap berbuat untuk mereka. Pada tahap awal, BKK SMAN 1 Tempuran sedang merespons program ijon yang dikoordinasikan oleh SMK PGRI 2 Karawang. Dengan penuh harap pada sang kuasa, semoga terwujud nyata Digdaya BKK SMA.