Penulis: KAMAJAYA, M.Pd

KAMAJAYA, M.Pd
Oleh KAMAJAYA, M.Pd
(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI
BISA#)
Sungguh
sangat beruntung keberadaan SMK yang tidak jauh dari kawasan industri yang memiliki berbagai jenis industri multi nasional terkonsentrasi dalam satu kawasan. Posisi yang sangat strategis tersebut akan dapat memudahkan pihak
pengelola SMK dalam melakukan jalinan kerja sama (MoU) dengan berbagai industri di sekitar kawasan, yang
tidak mudah dilakukan oleh rekan SMK lainnya yang jauh dari kawasan.
Kerja sama dengan pihak industri dalam berbagai hal bisa saja dilakukan lebih mudah, seperti kerja sama dalam bidang:
tempat penyelenggaraan praktik kerja lapangan
(PKL), menjadi salah satu anak perusahaan dalam mengerjakan bagian tertentu dari produk industri yang bisa dikerjakan oleh SMK, megadakan
proses rekrutmen bagi siswa kelas XII yang akan menjadi freshgraduate di industri tersebut, dll.
Sehingga
tidak heran bila siswa SMK kelas XII yang akan menjadi freshgraduate atau lulusannya memiliki kesempatan lebih besar untuk
memasuki industri dibanding dengan teman lainnya yang jauh dari kawasan. Selain itu juga mereka dengan sangat
mudah menemukan industri pilihannya untuk bekerja di sana.
Pemerintah Indonesia
sendiri terus melakukan pembangunan kawasan industri. Tidak hanya itu, guna
meratakan ekonomi di Indonesia, Pemerintah juga sedang gencar melakukan
pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa.
Ke
depannya, kawasan industri di Pulau Jawa akan difokuskan pada pengembangan industri
teknologi tinggi, industri padat karya dan industri dengan konsumsi air rendah. Saat ini terdapat 58 kawasan industri di
Pulau Jawa, 33 kawasan industri di Pulau Sumatera, 8 kawasan industri di Pulau
Kalimantan, dan 4 kawasan industri di Pulau Sulawesi. Status dari deretan
kawasan industri itu sebanyak 15 kawasan dalam proses kontruksi, 103 kawasan
beroperasi, serta 10 kawasan tahap perencanaan.
(Okefinance, Senin 16 Desember 2019)
Perkiraan
kebutuhan tenaga kerja yang diserap oleh suatu kawasan industri dapat pula dilakukan dengan pendekatan luasan areal. Ini
merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan
Industri yang menyatakan, satu hektar (ha)
kawasan industri
dapat menyerap 100
tenaga kerja langsung.
Sementara
bagi SMK yang keberadaannya jauh dari kawasan industri
menjadi dilema tersendiri dalam usaha untuk menempatkan para lulusannya. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak
yang cukup jauh, memerlukan ekstra
tenaga dan biaya yang tidak sedikit
yang harus ditanggung oleh calon freshgraduate
atau lulusan dalam melamar kerja. Demikian pula dengan SMK sendiri untuk
melakukan kerja sama (MoU) dalam berbagai hal dengan
salah satu industri saja memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga itu sebabnya mengapa
SMK yang jauh dari kawasan
tidak selincah SMK yang berada dekat
dengan kawasan dalam menempatkan lulusannya di
industri.
Permasalahan
demografi ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak terkait bagaimana
cara mengatasi faktor jarak yang jauh dengan
kawasan jangan sampai menjadi kendala dalam usaha
menempatkan calon freshgraduate atau
para lulusan untuk bisa bekerja di industri multi
nasional dalam dan atau luar negeri sekalipun. Sebenarnya
banyak cara yang dapat dilakukan oleh pihak SMK untuk mengatasi masalah
demografi ini, misalnya dengan meminta pada pemerintah daerah setempat melalui
Dinas Tenaga Kerja supaya mengadakan proses rekrutmen melalui program Jobfair
yang dilaksanakan secara rutin, bekerja sama langsung
dengan pihak industri yang dapat melaksanakan proses
rekrutmen di sekolah (sistem ijon), atau pihak SMK bersama
pemerintah daerah setempat
mengusahakan pengadaan rumah singgah sementara
bagi freshgraduate atau
lulusan pencari kerja di daerah sekitar kawasan supaya mereka memiliki kesempatan lebih besar dan cukup waktu dalam melamar
atau mengikuti proses rekrutmen yang diselenggaran oleh
pihak industri.
Semoga dengan
aktifnya SMK melakukan kerja sama (MoU) dengan berbagai industri
dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan di atas
dapat sedikit membantu meringankan beban pikiran pengelola SMK yang selama ini terbebani faktor demografi yang tidak menguntungkan dalam usaha
menempatkan para lulusan di industri.