Hari Kebangkitan Nasional dan Menumbuhkan Kesadaran Kolektif

Oleh SULEHA

(Kepala SMAN 1 Subang Kabupaten Kuningan/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Pondasi dasar lahirnya republik ini adalah tumbuhnya kesadaran kebangsaan dari rakyatnya. Adalah anggota Organisasi Boedi Oetomo yang menjadi peletak dasar lahirnya kesadaran tersebut. Walaupun Boedi Oetomo bukan organisasi pergerakan nasional yang pertama, tapi anggota kelompok ini yang terdiri dari anak muda yang belajar dinegeri Belanda yang terus memikirkan bagaimana agar bangsanya memiliki kesadaran pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Bahkan Bapak Proklamator kita, Mohamad Hatta dalam tulisannya pada Majalah Star Weekly pada tanggal 17 Mei 1958, tidak ragu lagi menyebut bahwa Organisasi Boedi Oetomo sudah mengandung “ Kecambah semangat Nasional”.

Buah dari perjuangan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara,  maka tumbuhlah semanagat persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa melalui kongres pemuda yang berwujud sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan kesadaran penuh para pemuda saat itu untuk menanggalkan ego kedaerahan dan mengedepankan persatuan diatas keberagaman. Berbekal semangat sumpah pemuda, puncak perjuangan bangsa Indonesia ditakdirkan Alloh Tuhan Yanag Maha Kuasa bisa memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam upaya mempersiapkan berdirinya negara yang berdaulat, para Faunding Father pendiri negeri ini telah mempersiapkan dengan penuh ke-arifan dan kebijaksanaan terkait merumuskan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai pra syarat berdirinya suatu negara.

Dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, merupakan kesepakatan sebagai jalan tengah dari keragaman serta kemajemukan Bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar  oleh berbagai komponen tokoh bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) saat itu, dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kesadaran mengutamakan kepentingan bagsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Bukti nyata yang lain menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat mau mengesahkan Pancasila hasil Piagam Jakarta, salah seorang yang mengatasnamakan warga masyarakat Indonesia bagian timur, yang tidak setuju dengan sila pertama dari Piagam Jakarta, maka Bung Karno, K.H.Agus Salim dkk sebagai tokoh Muslim dengan penuh kesadaran legowo mencoret tujuh kata dalam sila ke-satu Pancasila sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, mengalami pasang surut dan dinamika sesuai dengan fase rezim pemerintahan yang berkuasa dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Pemerintahan pada masa Orde Lama (ORLA) dengan berbagai sistem pemerintahan yang silih berganti sehingga stabilitas keamanan dan politik yang cenderung tidak stabil, yang diakhiri dengan peristiwa tragedi pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui G 30 S PKI. Berakhirnya Pemerintahan ORLA, andil besarnya adalah kesadaran rakyat yang bersatu dengan TNI untuk mengakhiri pemerintahan yang dianggap sudah tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Berganti dengan rezim Orde Baru (ORBA) pemerintahan berjalan dengan dominasi pemerintah dalam hal ini Presiden, sebagai kekuatan sentral hampir selama 32 tahun, sehingga demokrasi seolah bias dan cenderung otoriter.Perlawanan rakyat terhadap penguasa ORBA, tidak lain karena kesadaran rakyat tentang nilai-nilai kemanusian dan demokrasi yang saat itu seolah dirampas oleh negara.

Kini setelah, 22 tahun era reformasi telah dilalui, dari sisi demokrasi kita akui mengalami kemajuan. Perlindungan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dengan berbagai jaminan pasal-pasal dalam UUD 1945  serta Undang-Undang turunannya yang menjamin dan melindungi HAM warga negara. Begitu pula lahirnya komisi perlindungan HAM (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) serta pengadilan pelanggaran HAM. Euporia jaminan HAM dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang kebablasan, dimana masyarakat cenderung mengedepankan hak nya tanpa mengedepankan kewajibannya menghormati hak orang lain. Sehingga dalam kehidupan keseharian kita dihadapkan pada kenyataan alih-alih menghormati dan menjunjung tinggi HAM, malah justru terjadi pelanggaran pelanggaran HAM.

Dari bergantinya kepemimpinan dan pemerintahan baik dari ORLA ke ORBA kemudian ke Orde Reformasi, tentu dengan latar belakang dan situasi yang berbeda. Tapi dari semua itu ada benang merah yang bisa kita tarik, bahwa semua itu karena ada kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat tentang arti penting kehidupan kebersamaan, kerukunan, persatuan serta gotong royong mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongannya.

Menumbuhkan Kesadaran Dimasa Pandemik

Kini Bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sedang berjibaku berhadapan dengan wabah pandemik Covid 19, yang berdampak pada krisis multi dimensional. Seluruh sendi kehidupan masyarakat mengalami masalah yang mengancam integritas sebagai suatu bangsa. Menurut para ahli medis, yang bahaya dari Covid 19 adalah penyebaran virus yang menular antar sesama manusia secara masif melalui interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, melalui Social Distancing, Physical Distancing dan peningkatan kebiasan budaya hidup sehat dari seluruh elemen masyarakat. Tentu dengan pembatasan-pembatasan kehidupan sosial akan terasa berat, karena dilematis disatu sisi kita ingin menyelamatkan diri dari wabah virus dengan memutus penyebarannya, tapi disisi lain akan berdampak kepada kehidupan ekonomi. Mana yang harus didahulukan, sementara pemerintah sendiri punya keterbatasan anggaran untuk menjamin jumlah penduduk yang sangat banyak ketika penerapan warga masyarakat diminta tinggal dirumah.

Oleh karena itu, disaat kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei, yang diperlukan saat ini  ditumbuhnya kesadaran secara kolektif dari seluruh elemen dan komponen bangsa untuk bersatu padu melawan Covid 19. Kesadaran untuk berperan aktif bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawab masing-masing. Pemerintah ketika menerapkan aturan sudah semestinya mempertimbangkan serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan rakyat. Konsistensi dan tidak ambigu atas peratuaran yang telah dibuat, akan menjadi pertaruhan wibawa dan kepercayaan rakyat akan pimpinan negaranya. Kekompakan dan sinegritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu keniscayaan. Tinggalkan ego dan pencitraan diri dan kelompok sehingga menimbulkan silang pendapat diantara pemangku kepentingan yang membuat gaduh dan menimbulkan maslah baru.

Di sisi lain masyarakat juga harus bisa menahan diri, untuk bisa patuh dan disiplin terhadap berbagai ketentuan yang telah digariskan oleh pihak yang berwenang dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Bulan Ramadhan adalah bulan ujian bagi umat Muslim khusunya untuk menahan diri dan menahan hawa nafsu, termasuk menahan diri untuk tidak banyak beraktifitas diluar rumah. Ironi hari ini adalah ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa nya yang membatasi aktifitas kegiatan berkumpul dalam kegiatan keagamaan secara berjamaah di mesjid dan mengalihkannya untuk beribadah dirumah. Akantetapi disisi lain di pasar, di Mall dan di bandara orang berjubel berdesak-desakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan penanggulangan Covid 19. Kita yakin dan percaya bahwa wabah ini bisa kita akhiri, kita harus bangkit dan oftimis melalui kesadaran koletif dari seluruh penduduk negeri seraya berdoa serta berserah diri kepada Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa berharap pertolonganNya. ***