Penulis: Redaksi

Hasbullah Fudail bersama Istri
Setelah sekian lama menunggu kepastian, siapa gerangan yang akan menjadi nahkoda perahu baru Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Penantian ini seakan menimbulkan marwah kegairahan akan berkembangnya nilai-nilai HAM setelah Hasbullah Fudail diangkat sebagai Pimpinan di Bumi Priangan.
Sebagai bentuk
tanggung jawab dari konsekuensi pecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3
(tiga) pasca Pelantikan Presiden R.I. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka yaitu: Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan, hari ini (Kamis, 13/03/2025) Kementerian Hak Asasi
Manusia R.I melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Kantor
Wilayah KemenHAM di seluruh Indonesia serta Pejabat Eselon III yang dihadiri
Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia dilaksanakan
secara Hybrid dari Graha Hak Asasi Manusia Jln. H. R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.
Pejabat Kantor
Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat kini terisi lengkap dengan
susunan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Hasbullah Fudail, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Petrus Polus Jadu,
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nurjaman, serta Kepala Bagian Tata
Usaha dan Umum Raden Gempur Nanang Prasetya Wibowo.
Menteri Hak Asasi
Manusia R.I Natalius Pigai dalam sambutannya menyampaikan Pejabat yang dilantik
sekarang adalah 99% yang dari awal sudah berkarier di Hak Asasi Manusia,
sehingga kita berharap Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama.
Ditambahkan lebih
lanjut, kita sekarang sudah siap melayani masyarakat sepenuhnya, Kantor Wilayah
yang merupakan perpanjangan tangan dari KemenHAM harus mulai terjun ke lapangan
untuk menangani segala permasalahan yang ada kaitannya dengan HAM. Saya
mendorong kepada wilayah yang belum memiliki Kantor Wilayah KemenHAM di
Indonesia untuk mendorong terbentuknya Kantor Wilayah KemenHAM di setiap
Provinsi di Wilayah Indonesia.
Perlu diingat dan
dicamkan bahwa Pelantikan ini saya jamin bebas dari KKN, karena saya mengangkat
pejabat ini tidak ada satu pun yang saling kenal. Saya pastikan ini berdasarkan
kemampuan yang dimiliki yang bersangkutan bukan berdasarkan faktor kedekatan
apalagi uang.
Natalius Pigai
mengingatkan bahwa Pimpinan secara tidak langsung adalah pelayan masyarakat.
Pigai menitipkan kepada Jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia jangan pernah
mundur untuk membumikan Hak Asasi Manusia di seluruh Wilayah Indonesia.

