Penulis Neneng Harti Suswati, S.Pd, M.M., M.Si.

Neneng Harti Suswati, S.Pd, M.M., M.Si.
Oleh Neneng Harti
Suswati, S.Pd, M.M., M.Si.
(Kepala PSP SMPN 2
Babelan, Bendahara APKS-PGRI Kabupaten Bekasi, APKS Guru Menulis)
Program Sekolah
Penggerak adalah upaya pemerintah mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan kepribadian melalui terciptanya
Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil
belajar siswa secara holistic yang mencakup kompetensi (Literasi dan Numerasi)
dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (Kepala Sekolah dan Guru).
Program sekolah
penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya.
Program sekolah penggerak akan mengakslerasi sekolah negeri/swasta di seluruh
kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap
dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi
program sekolah penggerak. Ada 5 intervensi dalam sekolah penggerak, yaitu: Pendampingan
konsultatif dan Asimetris, Penguatan Sumber Daya Manusia di Sekolah, Pembejaran
dengan paradigma baru, Perencanaan Berbasis data dan Digitalisasi sekolah
Manfaat program
sekolah penggerak bagi sekolah adalah sebagai berikut: Meningkatkan hasil mutu
pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, Percepatan digitalisasi sekolah, Percepetan
pencapaian profil pelajar Pancasila, Memperoleh tambahan anggaran untuk
pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dalam paradigma baru, Mendapat
pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, Kesempatan untuk menjadi
katalis perubahan bagi sekolah lain, Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan
guru
Pelaksanaan
program Sekolah Penggerak di kabupaten Bekasi merupakan angkatan ke-2
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan keputusan Dirjen PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, No. 0301/C/HK.00/2022 Tentang Penetapan
Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II. SMPN 2
Babelan dengan nomor urut 212 merupakan salah satu sekolah yang ditetapkan
sebagai Sekolah Penggerak Angkatan II.
Untuk menjadi
sekolah penggerak berbeda dengan program sekolah pemerintah sebelumnya. Pada
program sekolah sebelumnya adalah melalui jalur penunjukan langsung oleh
pemerintah. Sedangkan untuk menjadi sekolah penggerak seorang kepala sekolah
harus melalui beberapa seleksi yang mengukur besarnya kompetensi yang dimiliki
dan kemampuan dalam berliterasi dan berdigitalisasi. Seleksi sekolah penggerak
terbuka untuk semua sekolah yang ada di Indonesia.
Kegiatan seleksi
awal sekolah penggerak dimulai dengan kemampuan kepala sekolah dalam
berliterasi dalam menjawab soal yang diberikan pemerintah secara online.
Pertanyaan dalam soal menggali semua potensi dan kemampuan sekolah dalam
mengelola berbagai permasalahan di sekolah cara penanggulan dan kebijakan yang di
keluarkan sebagai seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Banyaknya karakter yang ditentukan dalam setiap jawaban, merupakan gambaran bahwa
kepala sekolah harus mampu berliterasi dengan baik.
Setelah seleksi
awal berupa kemampuan menjawab soal secara online adalah seleksi simulasi
mengajar dan wawancara secara online. Kegiatan yang dinilai oleh 2 orang
pendamping seleksi yang ditunjuk oleh kementerian pendidikan. Kegiatan memantau
secara online performan atau kecakapan seorang kepala sekolah dalam berbicara
dan mengambil sikap dalam menjawab semua pertanyaan yang di berikan. Kompetensi
mengajar yang dilaksanakan selama 10 menit, mengukur kemampuan kepala sekolah
sebagai guru dan pemimpin pembelajaran. Penguasaan ilmu pengetahuan terhadap
mata pelajaran yang diampu dan kemampuan mengkondisikan kegiatan simulasi
mengajar secara online dan ketepatan pelaksana pembelajaran sesuai dengan waktu
yang diberikan. Seleksi yang menunjukan kemampuan kepala sekolah dalam
melaksanakan semua kompetensi yang harus di miliki oleh seorang kepala sekolah.
Kegiatan pelatihan
dan pembelajaran sebagai sekolah penggerak dilaksanakan secara online bersama
fasilitator yang ditunjuk dan 4 orang guru mata pelajaran dan 1 orang guru
bimbingan konseling sebagai komite pembelajaran sekolah. Kemampuan
berdigitalisasi dalam melaksanakan pembelajaran menjadi sarat penting
terlaksananya kegiatan tersebut. Kepala sekolah didampingi komite pembelajaran berkolaborasi
melaksanakan pembelajaran selama 6 bulan penuh. Pembelajaran mandiri melalui
pelatihan mandiri pada platform merdeka mengajar atau PMM merupakan tugas
asinkronus yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah dan komite pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran
online yang dilaksanakan memberikan informasi penting apa saja yang harus
dilaksanakan sebagai sekolah penggerak. Pelatihan yang dilakukan merupakan
upaya pemerintah dalam rangka menyampaikan informasi dan kebijakan yang
berkaitan dengan sekolah penggerak kepada kepala sekolah dan komite
pembelajaran. Tugas kepala sekolah dan komite pembelajaran selanjutnya adalah
melakukan pengimbasan pada seluruh stake holder yang ada di sekolah.
Kolaborasi antara
kepala sekolah, komite pembelajaran dan seluruh stakeholder untuk sama
sama berkomitmen membanguan kualitas pendidikan di sekolah 1 atu 2 tingkat
lebih baik lagi dari waktu sebelumnya. Meningkatkan kemampuan berdigitalisasi
dalam pembelajaran dan melaksanakan kurikulum merdeka sebagai transformasi
pendidikan menjadi lebih baik lagi dan berkualitas menciptakan peserta didik
yang memiliki profil pelajar Pancasila. Membentuk komunitas belajar sebagai
upaya peningkatan kompetensi semua guru yang ada di sekolah.
Dalam pelaksanaan
Sekolah Penggerak setiap sekolah yang ditunjuk mendapatkan intervensi baik
dalam segi pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Salah satu bentuk intervensi dari pemerintah pusat adalah
pemberian dana BOS Kinerja sebesar Rp. 120.000.000 juta pada Tahun pertama
sekolah penggerak. Berdasarkan
Permendikbud Ristek No.2 Tahun 2022 Lampiran 1 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dana BOS penyelenggara PAUD, Bantuan Operasional Sekolah dan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Pemanfaatan dana BOS
Kinerja yang diberikan diharapkan dapat mendanai 4 kegiatan pokok kegiatan
sekolah Penggerak, yaitu: Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Pembelajaran dengan paradigma baru, Perencanaan Berbasis
Data dan Digitalisasi sekolah. Penyusunan anggaran dan kegiatan sekolah disusun
berdasarkan rapor mutu pendidikan sebelumnya, analisis kegiatan tahun
sebelumnya dan kondisi lingkungan pada saat itu. Tujuan perencanaan anggaran
kegaiatan tersebut adalah agar kegiatan dapat terencana dan terarah
meningkatkan kualitas sekolah 1 atau 2 tingkat pada tahun berikutnya.