Jika Program BLUD SMK Gagal, Tunjangan Kabid PSMK Dipotong

BANDUNG, beritadisdik.com – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menyatakan jika Kepala Bidang PSMK Disdik Jabar tidak mampu mendorong realisasi program peningkatan status SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka tunjangan Kabid PSMK dipotong.

“Tunjangan Saya, tunjangan Kabid dipotong. Karena saya sudah masukkan BLUD di instruksi khusus dan saya masukkan di indikatpor kinerja disdik. Kalau ngga begitu kita ngga cepat kerjanya,” tutur Dedi Supandi dalam acara "Teras Radjiman Edisi 2" di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Rabu (10/3/2021). 

Namun demikian, Dedi Supandi optimistis tahun ini dipastikan BLUD SMK terwujud. Persiapannya pun sudah matang, tinggal menunggu Pergub.

“Saya targetkan 35 SMK untuk dijadikan BLUD. Mudah-mudahan di tengah semester sudah berjalan.

Seperti diketahui, program BLUD SMK sudah lama digulirkan Kemendikbud. Itulah sosok sekolah menengah kejuruan (SMK) ideal yang sistem pengajarannya lebih berorientasi pada proses produksi layaknya industri. Istilahnya teaching factory.

Lewat sistem pembelajaran teaching factory siswa dilatih melakukan proses produksi. Produk yang dihasilkan tidak lagi sekadar hasil praktik. Akan tetapi menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum. Produk tersebut tentunya sudah memenuhi standar industri. Apalagi selama ini diyakini banyak karya siswa SMK layak paten dan bisa diproduksi massal.

Dengan menjadi BLUD, sekolah dapat melayani jual-beli produk hasil karya siswa kepada publik. Hasil jual-beli yang mereka dapatkan itu tidak perlu disetor ke kas negara, akan tetapi dikelola sendiri oleh pihak sekolah.

Dengan diberikan kebebasan sepertti ini, diharapkan siswa bisa berkarya secara maksimal dan siap menghadapi dunia kerja setelah lulus dari SMK. Mereka akan lebih dinamis dan kompeten untuk menerima bentuk-bentuk pekerjaan nantinya.