KAKANWIL KEMENHAM JAWA BARAT PAPARKAN KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH PADA RAKER BIDANG 2025 HAM DI SINGKAWAN

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat (Kakamwil Kemenham) Hasbullah Fudail memaparkan berbagai sinergi yang telah dilakukan antara Kanwil Kementerian Ham  dengan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Kota se Jawa Barat yang telah berlangsung selama ini. Demikian disampaikan Hasbullah ketika perumusan Rekomendasi Rapat Kerja Pemerintah Daerah Bidang HAM Tahun 2025 dalam diskusi kelompok Kanwil KemenHAM Jawa Barat yang mewakili Provinsi di Pulau Jawa, Bali, NTT dan NTB Kamis, 13/Nov/2025 di Singkawan Kalimantan Barat.

Menurut Hasbullah, sejak menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM sampai terjadinya rekstrukrisasi menjadi Kementrian HAM, maka kesuksesan dalam pelaksanaan tugas Kanwil dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) sangat ditentukan hubungan harmonis berupa dukungan  pemerintah daerah.

Berbagai program di Kanwil Jawa Barat selama ini sangat mendapat atensi dan dukungan dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota di Jawa Barat. Program itu antara lain: Rencana Aksi HAM (Ranham), Kabupaten Kota Peduli HAM, Bisnis dan HAM, Penguatan HAM Bagi ASN dan lain-lain.

Menurut Hasbullah, saat ini telah bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk menjawab stigma Jawa Barat sebagai Provinsi Intoleran di Indonesia. Untuk itu  maka dilakukan kampanye dan Gerakan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan  berupa program “Jawa Barat Tolerant”.

Selain itu juga akan mendorong pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang sedang berkembang dengan pesat akibat banyaknya investasi di sektor industri. Sejalan dengan visi Bupati untuk memberikan akses kepada para penyandang disabilitas agar bisa diterima dan bekerja di berbagai Perusahaan yang ada di Majalengka. Kanwil KemenHAM dan Kabupaten Majalengka berkolaborasi dalam program “Majalengka Bisnis Ramah Disabilitas”.

Acara Raker rencana belangsung 2 hari (13-14 Nov 2025) dan dibuka oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto dengan menhadirkan naras sumber Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Staf Khusus Menteri HAM serta Walikota Singkatan Thai Chui Mie serta Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM Harniayati.