Penulis: Tatang Sunendar

Tatang Sunendar
Oleh Tatang Sunendar
(Widyaiswara Utama LPMP Jabar/Anggota Kaci)
Jumat tanggal 10 Juli 2020 merupakan hari
yang istimewa bagi guru dan kepala sekolah terpilih saat 572 dua orang dilantik
untuk mengemban jabatan kepala sekolah di SMA, SMK, dan SLB seluruh Jawa Barat.
Istiwewa bagi guru yang menanti cukup lama, bahkan ada yang empat tahun dalam
penantian sejak mengikuti diklat calon kepala sekolah akhirnya penantian
panjang tersebut terwujud. Istiwewa bagi kepala sekolah eksisting yang harus
dirotasi ke sekolah baru, meninggalkan jejak langkah capaian yang telah
digoreskan di sekolah sebelumnya. Istimewa karena dengan momen ini tidak ada
lagi sekolah-sekolah kosong dari jabatan kepala sekolah. Apakah ini buah tangan
dingin kepala dinas pendidikan yang baru bapak Dedi Supandi yang menjanjikan
bulan Juli masalah kepala sekolah akan tuntas.
Yang menarik dari moment pelantikan 572
orang kepala sekolah adalah Gubernur Ridwan Kamil yang secara virtual memberi
pengarahan khusus sebagaimana yang dimuat pada Pikiran Rakyat.com dan
media lainnya 11 Juli 2020 menyampaikan dua pesan: pertama , Kang Emil
meminta kepala sekolah yang dilantik untuk berinovasi, bukan
berpolitik. Sebab, kata ia, kepala sekolah adalah abdi negara yang
harus fokus dan loyal pada sistem pemerintahan.
“Indeks pendidikan kita di mata internasional
masih rendah, saya minta para kepala sekolah yang dilantik untuk
selalu berinovasi. Para kepala sekolah jangan berpolitik, karena
sumpah jabatan kita, lencana PNS kita, kita adalah abdi negara.”
Kedua Kang Emil mengimbau kepala sekolah untuk memerhatikan
kegiatan ekstrakurikuler, supaya tidak ada kegiatan nonkelas yang memengaruhi
nasionalisme peserta didik. “Jangan sampai saya mendengar ada kegiatan-kegiatan
yang mengganggu Pancasila di sekolah. Ada orang-orang luar berkampanye,
menjelek-jelekan NKRI dan Pancasila di lingkungan sekolahnya.”
Dari pengarahan tersebut ada tiga kata
kunci yang bisa dicermati yaitu kepala sekolah jangan berpolitik, kepala
sekolah harus berinovasi, dan kepala sekolah memperhatikan kegiatan
ektrakurikuker. Dari tiga kata kunci tersebut Kang Emil mengkonfirmasi bahwa
selama ini 1). terdapat kepala sekolah yang bermain politik atau korban politik
pejabat. Masih ingat bagaimana surat katebelece seorang anggota dewan memberi
rekomendasi agar minta difasilitasi untuk penerimaan peserta didik baru. 2).
Terdapat sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dimanfaatkan untuk tidak
menanamkan rasa cinta pada negara dan Pancasila sebagai asas negara. 3).
Terdapat kepala sekolah yang kurang melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan
sekolah sehingga sekolah hanya sebatas asal jalan.
Dari ketiga konfirmasi tersebut yang
menarik adalah kepala sekolah jangan bermain politik. Pernyataan ini merupakan
pernyataan yang kontradiktif dengan fenomena yang terjadi mengingat jenjang
SMA, SMK sebagai ekosistem pendidikan dengan mayoritas peserta didik yang sudah
mempunyai hak pilih, merupakan suatu ladang subur bagi para calon kepala daerah
maupun calon legislatif untuk mendulang suara.
Selanjutnya apakah Kang Emil tidak mau
memanfaatkan potensi tersebut atau hanya sekadar pencitraan atau merupakan niat
tulus Kang Emil agar kepala sekolah bekerja dengan tenang dan fokus
mengembangkan sekolah sehingga menghasilkan sekolah juara sebagaimana program
unggulannya Kang Emil. Sebagai tambahan tahun 2020 ini ada sembilan kabupaten
kota di Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan
kepala sekolah yang dilantik ada di wilayah tersebut.
Kepala sekolah sebagai ASN harus memahamai
bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara. Fungsi ASN 1) Pelaksana kebijakan publik; 2) Pelayan
publik; dan 3) Perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya 1 ) Melaksanakan
kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Memberikan pelayanan publik yang
profesional dan berkualitas; dan 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala sekolah yang seorang ASN
sebagaimana fungsinya sebagai perekat pemersatu bangsa patut bersyukur dengan amanah
yang diembannya untuk mengelola sebuah komunitas berupa lembaga sekolah yang
terdiri dari peserta didik, guru, tata usaha serta stakeholder lainnya
karena dengan jabatan yang diemban kepala sekolah mempunyai peluang untuk
mengekspresikan diri dalam mewujudkan visi, misi pribadi dalam membangun
sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Dalam wawasan wiyata mandala kepala
sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan
pendidikan dalam lingkungan sekolah...
Selanjutnya Kang Emil meminta kepala
sekolah untuk memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler. Nampaknya hal ini sejalan
dengan fungsi sekolah sebagai wawasan wiyata mandala agar sekolah memiliki
ketahanan sekolah, ketahanan sekolah yang lebih menitikbertakan pada upaya
preventif, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah.
Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin adanya kegitan dan tindakan yang
mengganggu proses belajar mengajar, dengan mengedepankan pembinaan dan
pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan
santun dan berdisplin.
Program ini penting dilakukan mengingat
temuan Komnas HAM dan Setara Institut dalam lima tahun terakhir Provinsi Jawa
Barat merupakan salah satu provinsi yang tingkat intoleransinya tinggi.
Kepala sekolah sebagai pimpinan utama dan
bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina
peserta didik, guru dan stakeholder lainnya senantiasa membina hubungan
kerja sama dan peran serta masyarakat, dipandang perlu melakukan inovasi-inovasi
sebagaimana yang diharapkan oleh Kang Emil. Untuk melakukan inovasi dibutuhkan
suasana sekolah yang kondusif. Oleh karena itu kepala sekolah hendaknya
melakukan hal berikut: 1) Melakukan tindakan preventif sebagai upaya untuk
meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah.
2) Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan
sekolah dan ketertiban agar peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan dan
tidak memberi peluang untuk peserta didik berbuat negatif. 3) Menciptakan
suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan peserta didik serta penduduk
sekitar sekolah. 4) Membentuk jaring-jaring pengawasan terhadap kegiatan
lingkungan sekolah. 5) Meningkatkan kegiatan ektrakurikuler pada masa awal, akhir
semester, dan masa liburan dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif. 6)
Menetralisir hoax hoax yang berkembang di lingkungan sekolah. 7)
Mengikutsertakan para ahli dan praktisi untuk mengadakan bimbingan dan
penyuluhan tentang isu-isu aktual seputar pengembangan potensi peserta didik
seperti pengembangan kewirausahaan, kemampuan IT atau potensi lainnya agar
peserta didik siap menghadapi tantangan persaingan global dalam hidup dan
kehidupan.
Situasi yang kondusif sekolah memberi
peluang untuk kepala sekolah dalam mewujudkan mimpinya seperti ungkapan dari Sergiovani
ini, “Tidak ada peserta didik yang tidak
berhasil dididik, yang ada adalah
guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil dibina,
yang ada adalah kepala sekolah yang tidak berhasil membina . Oleh karena
itu anjuran Kang Emil agar kepala
sekolah untuk tidak berpolitik merupakan suatu keniscayaan. Namun penulis
berpandangan kepala sekolah hendaknya berpotilitik namun bukan politik paktis
tetapi politik adiluhung yang mampu memberi perubahan pada pola pikir dan pola
tindak peserta didik agar saat lulus dan berkiprah dalam kehidupan menjadi
warga negara yang melek politik serta berkarakter Semoga ada cahaya terang....