Penulis: Hasbullah Fudail

Kanwil Kemenkumham memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Pangadaran
Kolaborasi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) dengan 27
Kabupaten Kota se Jawa Barat telah berhasil meng upload/mengirimkan data dukung
dan Dokumen Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM 100% dari seluruh Kabupaten
Kota se Jawa Barat.
Kepala Bidang Hak
Asasi Manusia, Hasbullah menjelaskan Penilaian KKPHAM di tahun 2023 ini adalah
capaian kinerja pemerintah pada tahun sebelumnya yakni Januari - Desember 2022
yang memenuhi 10 Indikator Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan 120
pertanyaan. Semua data dukung yang terkumpul telah diverifikasi terlebih dahulu
oleh verifikator dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
sebelum diinput dalam aplikasi KKPHAM
sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen sinergisitas Pemerintah daerah
dengan Instansi Vertikal Pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM dalam
rangka P5HAM".
Kanwil Kemenkumham
bersama seluruh Kabupaten Kota se Jawa Barat melaksanakan Pengiriman Data dan
Dokumen Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pemantauan dan Evaluasi
Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 di ruang Sanggabuana Biro Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Senin, 29/05/2023). Kegiatan ini dilaksanakan
sesuai dengan arahan Kepala Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya
dan Kadivyankumham Andi Taletting Langi.
Koordinasi dengan
Pemprov Jabar ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail dan
Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari beserta staf Bidang HAM.
Kepada Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Hasbullah menyampaikan bahwa
pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di tahun 2023 lebih spesial karena lebih
transparan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasbullah juga menginformasikan
bahwa 25 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah melaksanakan pengiriman
Data dan Dokumen Penilaian KPP HAM tahun 2023.
Hasbullah menyampaikan
ucapan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Hukm dan HAM Setda Provinsi Jawa
Barat atas dukungan kolaborasinya dengan berbagai program di Kemenkumham.
Selain itu kerja sama dari seluruh
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kota se Jawa Barat karena untuk pertama kalinya
dalam sejarah seluruh kabupaten kota di Jawa Barat behasil mengirimkan data
dukung dan penilaian KKP HAM sebelum batas akhir pengiriman data 31 Mei 2023.
Dalam pelaksanaan
Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun ini Kanwil Jabar menargetkan agar minimal
setengah dari seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat berhasil mendapatkan
penghargaan KPP HAM tahun 2023. Selain itu juga diharapkannya kehadiran
pimpinan dan staf Biro Hukum Pemprov Jabar untuk berdialog bersama dengan
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia.
Pada acara tersebut Kanwil Kemenkumham memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Pangadaran sebagai kabupaten kota yang tercepat 1, 2, dan 3 dalam mengirimkan data dan penilaian KKP HAM.


