Keadilan dalam PPKKS

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah khususnya Pasal 18 mengamanatkan tentang Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) secara berkala setiap tahun. Dalam pasal tersebut tidak ada keterangan mengenai syarat seorang kepala sekolah akan dikenakan kegiatan PPKKS atau tidak berdasarkan durasi waktu menjabat saat melaksanakan tugas di suatu sekolah. Artinya seseorang yang bahkan belum menginjak satu tahun menjabat sebagai kepala sekolah sekalipun tetap harus melaksanakan PPKKS.

Bagi mereka yang mengalami rotasi dari jabatan kepala di suatu sekolah A lalu ditugaskan ke sekolah B, mungkin tidak akan terlalu merasa beban dengan kegiatan PPKKS ini, karena setidaknya mereka telah memiliki pengalaman di sekolah sebelumnya. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan bukti fisik penilaian. Walau bagaimanapun pengalaman tetap merupakan guru yang terbaik. Lantas bagaimana dengan para kepala sekolah baru yang berasal dari guru dan menjabat sebagai kepala sekolah belum genap satu tahun? Tentu akan menjadi tantangan yang membuat adrenalin meningkat lebih cepat.

Bisa jadi bagi kepala sekolah baru yang berasal dari guru dan ditempatkan di sekolah dengan fasilitas sarpras yang lengkap, guru-guru dan manajemen yang berpengalaman akan lebih tenang hatinya saat mempersiapkan diri menghadapi PPKKS, minimal akan ada keyakinan bahwa nilai “Baik” sudah di tangan. Sedangkan bagi kepala sekolah yang masih menumpang di sekolah lain sebagai akibat kebijakan pemerintah kabupaten sebelum alih kelola, dengan kondisi guru-guru dan manajemen yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam hal PPKKS, memiliki keinginan mendapat nilai “Baik” itu membutuhkan suatu keberanian dan mungkin merupakan suatu kemewahan tersendiri.

Melihat dan mencoba memahami isi dari aplikasi PPKKS yang diperoleh saat rapat MKKS dengan para pengawas pembina, membuat saya setidaknya mendapatkan gambaran apa saja yang akan dinilai dan bukti fisik apa saja yang harus tersedia untuk bisa memperoleh nilai tertentu. Sebagai pimpinan sekolah dengan kategori kecil, saya berharap semoga akan ada kebijakan lain yang diberikan, selain kebijakan mengenai penilaian kehadiran akibat pandemik ini. 

Kebijakan lain itu adalah bahwa akan ada penurunan grade atau ada kelonggaran dalam hal rubrik penilaian PPKKS terutama dalam hal kualitas penilaian suatu komponen. Saya berharap akan ada perbedaan penggunaan rubrik penilaian PPKKS baik dari segi pengalaman sebagai kepala sekolah maupun dari segi level sekolah yang dipimpin. Semoga rubrik penilaian PPKKS yang sesungguhnya lebih proporsional dengan tetap mengacu kepada 8 SNP dan kompetensi wajib kepala sekolah, sehingga nilai yang dihasilkan bisa berbasis pada keadilan bagi semua kepala sekolah dengan kondisi yang berbeda-beda.

Saya juga berharap semoga hasil pemikiran ini bisa menjadi perhatian dan masukan bagi pemangku kebijakan saat akan menentukan kebijakan proses kegiatan PPKKS, sehingga diharapkan standar PPKKS yang diterapkan pada kami para kepala sekolah yang baru belajar memimpin dan berada di sekolah tanpa bangunan sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa khawatir mendapat nilai PPKKS di bawah kata “Baik”. Semoga, Insyaalloh.