KERJA SAMA DAN MEMBANGUN JARINGAN DALAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN BAGI SEMUA ANAK

Oleh Dedy K Ardhita dan Fey Rahmat

(Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Sebuah Illustrasi tentang Anak yang terlambat masuk sekolah

Pada awal tahun pelajaran 2018/2019, personal dari Save The Children yaitu salah satu lembaga mitra yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif menemukan anak yang usianya sudah 9 (Sembilan) tahun namun belum bersekolah. Rumah anak tersebut di Kampung Rantau Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Usia anak tersebut sudah melebih ketentuan usia masuk SD. Keterlambatan ini karena awalnya orang tua anak merasa malu untuk menyekolahkan anaknya ke SD karena anaknya berbeda. Anak tersebut memiliki hambatan penglihatan (tunanetra/disabilitas netra).

Setelah menemukan anak tersebut, personal Save The Children menghubungi salah seorang guru SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya yang bernama Bapak Rahmat Safei, M.Pd. Beliau adalah seorang guru yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan studi ke S2 Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus (Pendidikan Khusus) UPI Bandung. Setelah lulus S2, sesuai dengan MoU penerima bantuan biaya pendidikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus bersedia dipindahkan ke salah satu SLB yang ditunjuk sebagai Lembaga Pendukung Pendidikan atau SLB Pusat Sumber (Resource Centre) Pendidikan Inklusif dengan tugas tambahan harus bersedia menjadi Kepala Pusat Sumber/Resource Centre atau mengelola Pusat Sumber/Resource Centre yang telah diatur dengan Peraturan Gubernuer Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Ketika personal dari Save The Children mengontak atau menghubungi Bapak Rahmat Syaefi, M.Pd. untuk mengidentifikasi dan mengasesmen anak tersebut adalah tepat, karena di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan khusus secara inklusif adalah sesuai dengan peran dan fungsi SLB yang ditunjuk sebagai Pusat Sumber/Resource Centre atau Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif.

Setelah disepakati waktunya maka personal Save The Children dan Bapak Rahmat Syaefi, M.Pd. berkunjung ke rumah anak yang memiliki jenis kekhususan hambatan pelinghatan  dengan kategori kurang penglihatan atau low vision guna membicarakan pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pendaftaran masuk sekolah ke SD atau SLB.

Sesuai dengan permintaan personal Save The Children, Bapak Rahmat Syafei, M.Pd. melaksanakan identifikasi dan asesmen perkembangan dan akademik dengan instrumen informal kepada anak tersebut. Berikutnya menjelaskan kepada orang tua tentang pentingnya semua anak untuk masuk sekolah, bisa ke SLB atau ke SD. Memahamkan pentingnya memeperoleh pendidikan yang bermutu adalah hak setiap warga Negara yang telah dijamin peraturan perudang-undangan (UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 tahun 2002, UU No 20 tahun 2003, dan UU No 8 Tahun 2016).

Sebagai guru SLB, Bapak Rahmat Syaefi, M.Pd. menawarkan agar anak tersebut dapat masuk ke SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya atau ke SLB Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Namun orang tuanya merasa keberatan kalau masuk sekolah ke SLB sebab lokasinya sangat jauh. Kalau bisa masuk sekolah, orang tua anak yang memiliki hambatan penglihatan tersebut lebih memilih memasukan anaknya ke SD saja. Dengan adanya keinginan orang tua tersebut, personal Save The Children, Bapak Rahmat Syafie, Orang Tua Anak dan Anak yang memiliki hambatan penglihatan tersebut mendatangi SD yang terdekat dengan tempat tinggalnya sehingga bisa pulang pergi setiap hari dengan naik ojek.

Walaupun belum paham cara menangani anak yang memiliki hambatan penglihatan atau tunanetra, kepala sekolah dan guru di SD tersebut langsung terbuka (welcome) mau menerimanya. Setelah menyatakan kesiapan menerima anak yang memiliki hambatan penglihatan, kemudian Bapak Rahmat Syaefi, M.Pd. menjelaskan mengenai profil anak tersebut dan cara mengakomodasi (modifikasi dan adaptasi) kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Dari illustrasi di atas sepertinya adanya anak-anak yang terlambat masuk sekolah adalah hanya hal sepele atau hal kecil saja. Persepsi ini tergantung dari sudut pandang, sudut hati atau dari kacamata mana melihatnya. Namun kalau melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ada hak-hak azazi warga Negara yang terabaikan. Ada anak-anak yang rentan dan terdiskriminasi, salah satunya adalah anak-anak penyandang disabilitas yang perlu mendapat akomodasi yang layak seperti diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Bahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 menjelaskan secara tegas bahwa: “Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.” Untuk mengatur lebih teknis mengenai SPM Pendidikan Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat yang sekarang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan.

Amanat penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Provinsi dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah penyelenggaraan Pendidikan Khusus secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus (Sekolah Luar Biasa). Ditegaskan pula pentingnya akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan adanya lembaga pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.  Mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.”  Agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya sistem dukungan atau komponen pendukung antara lain seperti dijelaskan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: “Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.” Berikutnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

(1)       Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggararnya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2)       Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif rnaupun khusus.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun bukan waktu yang singkat tetapi waktu yang cukup lama, anak tersebut di atas belum masuk sekolah. Mungkin bukan hanya anak ini saja, tapi banyak lagi anak-anak yang lainnya. Mengapa dalam kurun waktu 2 tahun dari usia 7 tahun masuk SD, atau 5 (lima) tahun dari SPM Pendidikan Khusus, tidak ada pihak-pihak yang mengingatkan orang tua tersebut agar menyekolahkan anaknya? Berarti ini ada masalah? Apakah masalah tentang kesadaran orang tua tenntang pentingnya semua anak harus masuk sekolah tanpa kecuali untuk memperoleh layanan pendidikan? Apakah masih kurang dipahaminya lembaga-lembaga yang dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas?

Mengubah paradigma atau mindset guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat pada gagasan pendidikan inklusif sangatlah penting. Berbagai upaya atau terobosan untuk mencari solusi perlu dilakukan oleh pemerintah/pemerindah daerah agar penyelenggaraan pendidikan inklusif mampu memberikan semua kebutuhan terkait pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali sehingga tidak menemui kendala baik teknis maupun nonteknis.

Semua guru dan tenaga kependidikan yang ada pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal dan mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul di satuan pendidikan.

Satuan pendidkan penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat layanan pendidikan inklusif atau pusat sumber (resource centre), kelompok kerja pendidikan inklusif, unit layanan disabilitas, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik atau pusat terapi, dunia usaha, organsiasi profesi, wadah-wadah professional, organsiasi masyarakat, dan yayasan pendukung pendidikan inklusif, serta dengan masyarakat secara lebih luas lagi. Pentingnya Kerjasama dan membangun jaringan dijelaskan pada Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa: “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.”

Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif maka perlu adanya kerjasama, fasilitasi, dan dukungan yang utama dari pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.

Semoga SLB yang telah ditunjuk sebagai Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber (Resource Centre) dapat memberikan dukungan kekuatan (supporting power), dan dukungan profesional (professional support) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang harus dilaksanakan secara terpadu/terkoordinasi dari berbagai instansi terkait di bidang pendidikan. Sehubungan   dengan hal tersebut maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif di setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.

Pentingnya keberadaan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif dijelaskan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 1990 tentang Pendidikan Inklusif…, menjelaskan: “(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperolah bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri…”

Semoga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah mendeklarasikan sebagai Provinsi Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan sudah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif akan berkembang lebih baik lagi dan merata di setiap cabdisdikwil dan di setiap kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. ***