LULUSAN SMK YANG AKAN MENJADI CPMI PERLU UPSKILLING DIKLAT BAHASA

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Penulis pada Selasa, 28 November 2019 diundang untuk mengikuti Video Converence oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Peserta lainnya yang hadir terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Kedua lembaga tersebut memiliki peluang kesempatan kerja (demand) dan dihadiri juga dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Subdit. Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri (Lasjurin) Ditpsmk, serta perwakilan SMK sebagai penyedia tenaga kerja level menengah bidang vokasi (supply).

Rapat koordinasi melalui video converence tersebut membahas masalah rencana penempatan lulusan SMK ke luar negeri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan disalurkan ke beberapa negara. Terungkap bahwa lulusan SMK secara skill telah cukup memadai, namun dari sisi penguasaan bahasa masih perlu ditingkatkan (upskilling), karena umumnya mereka belum menguasai bahasa Negara yang akan dituju sebagai tempat bekerja, seperti penguasaan bahasa Jepang/Korea untuk program bekerja atau magang melalui skema G to G. Demikian pula dengan perlunya penguasaan bahasa Inggris bagi CPMI yang akan ditempatkan di Negara Malaysia dan Negara lainnya yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melalui jalur swasta.

Landasan hukum dalam masalah usaha penempatan pekerja migran Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terlihat dalam: BAB VII Tentang Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49 Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

a)       Badan

b)       Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

c)       Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50

(1)     Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a), dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

(2)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3Mi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (b) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a)       Mencari peluang kerja

b)       Menempatkan Pekerja Migran Indonesia

c)       Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Program Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker dimaksudkan untuk menciptakan calon pekerja yang memenuhi standar dan kualifikasi pasar kerja. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, pemerintah Indonesia juga menggalakkan program pemagangan di perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Konsep yang diusung oleh BLK yaitu triple skilling (skilling, upskilling, dan reskilling). Program Skilling berarti mendorong dan memfasilitasi para angkatan kerja untuk berpartisipasi dalam program pelatihan vokasi, reskilling (pelatihan kemampuan baru) dan upskilling (peningkatan kemampuan) menjadi kunci   pengembangan SDM yang berkualitas          untuk pembangunan SDM/peserta pelatihan.

Berdasarkan kemampuan pribadi masing-masing lulusan SMK yang dirasa masih kurang, mereka boleh saja mengikuti salah satu dari program BLK tersebut. Karena umumnya hal terkait dengan masalah penguasaan kompetensi vokasi lulusan SMK telah cukup memadai, maka untuk menutup kekurangan CPMI dari lulusan SMK yang menyangkut penguasaan bahasa, mereka perlu mengikuti program upskilling diklat bahasa.