MAS MENTERI TIDAK PUNYA VISI MISI

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Sebutan Mas Menteri yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama kali muncul disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyapa akrab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan sebutan 'Mas' di hadapan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ini terjadi ketika Jokowi membuka acara diskusi bertajuk 100 CEO Forum Kompas di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Kamis (28/11/2019). (CNN Indonesia, 28/11/2019).

Ir. H. Joko  Widodo  atau  Jokowi (lahir di Surakarta,  Jawa  Tengah,  21  Juni 1961;  umur  58 tahun) memang dari sisi usia jauh lebih tua dari Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. (lahir di Singapura, 4 Juli 1984; umur 35 tahun). Jadi pantas saja menyapa menterinya yang masih muda dengan sebutan Mas. Namun rupanya panggilan Mas Menteri pada Mendikbud ini menjadi sangat populer sampai ke peloksok daerah. Memang panggilan Mas terasa lebih akrab dan lebih dekat dengan seluruh insan pendidikan yang ada di seluruh tanah air, tidak seperti masa menteri menteri pendidikan sebelumnya yang dipanggil Bapak Menteri yang terasa ada jarak dan terlalu bersifat formalistis.

Kenapa Mas Menteri tidak punya Visi dan Misi sendiri, padahal beliau adalah lokomotif maju mundurnya pendidikan di Indonesia?

Memang pada Kabinet Indonesia Maju, Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta mengatakan tidak ada Visi Misi Menteri yang ada hanya Visi Misi Presiden.

Visi itu, antara lain:

1.         Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan

2.         Pembangunan sumber daya manusia

3.         Investasi harus diundang seluas-luasnya

4.         Reformasi birokrasi

5.         Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

Dari kelima Visi Misi yang terkait erat dengan bidang pendidikan adalah yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang akan menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintahan Jokowi, dimulai dari menjamin kesehatan ibu hamil-sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan.

Selain itu kualitas pendidikan juga akan terus ditingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lahir Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang baru pertama kali ada semenjak Indonesia Merdeka. Di mana dalam Bagian Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

Pasal 16

(1)       Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)       Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.

Pasal 18, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

a.         Perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

b.         Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan,  dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

c.         Pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;

d.         Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

e.         Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

f.          Pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;

g.         Perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;

h.         Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

i.          Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

j.          Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mas Menteri yang Visi Misi-nya menginduk kepada Presiden, dalam pembangunan SDM Indonesia masa depan yang diprediksi akan mengalami bonus demografi pada 2030-2040. Yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (liputan6.com - 20/10/2019).

Agar bonus demografi ini dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia seluruhnya, maka Mas Menteri melalui Kemendikbud harus berhasil menghasilkan Sumber Daya Manusia yang maju. Maju dalam berpikir, berkarya dan bekerja.