Penulis: IDRIS APANDI

IDRIS APANDI
Oleh IDRIS APANDI
(Praktisi dan
Pemerhati Pendidikan/KACI)
Surat Keputusan
Bersama (SKB) 4 Menteri akhirnya disesuaikan (direvisi). Awalnya, kegiatan
belajar tatap muka hanya boleh dilakukan di sekolah pada zona hijau (tentunya
setelah mendapatkan izin dari berbagai pihak terkait), sekolah yang berada di
zona kuning pun dibolehkan untuk melakukan KBM tatap muka dengan syarat harus
ada izin berbagai pihak terkait dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Keputusan ini bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang berani sekaligus
agak berspekulasi, karena sebanyak 276 kabupaten/kota berada (43%) masih
berstatus zona hijau dan kuning Covid-19.
Hal ini pun menuai
pro dan kontra di kalangan pengamat dan praktisi pendidikan. Pihak yan pro
dengan KBM tatap muka beralasan bahwa jika siswa terlalu lama belajar di rumah,
maka dikhawatirkan mereka semakin malas belajar dan terjadi kesenjangan dalam
kualitas belajar di rumah antara siswa yang dilengkapi dengan sarana yang
memadai dengan siswa yang kurang didukung oleh sarana yang memadai. Kasus-kasus
Covid-19 masih terus bertambah setiap hari. Belum ada yang bisa memastikan
kapan pandemi ini akan berakhir. Vaksin Covid-19 pun masih dalam proses
penelitian. Jadi, kalau misalnya KBM tatap muka menunggu kondisi normal pun,
entah kapan bisa dilakukan.
Pihak yang kontra
beralasan bahwa keputusan membuka KBM tatap muka di sekolah di saat kondisi
masih pandemi adalah hal yang sangat berisiko. Sekolah jangan sampai jadi
cluster baru penularan pandemic Covid-19. Mereka menyitir kalimat iklan sebuah
produk, “Untuk anak kok coba-coba.”
Menurut saya,
Kemendikbud sebenarnya galau untuk membuka KBM tatap muka di zona kuning karena
berisiko, tetapi karena mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya KBM tatap muka
di zona kuning dibolehkan. Banyak guru, siswa, dan orang tua siswa yang
mengeluhkan dengan terlalu lamanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Rasa bosan,
jenuh, lelah, kendala sarana dan prasarana, dan beban kuota internet menjadi
keluhan yang paling banyak muncul. Berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak
pun, PJJ dinilai kurang efektif, utamanya bagi mengalami kendala sebagaimana
yang saya sebutkan.
Seorang tokoh
pendidikan menyampaikan bahwa kalau pembelajaran hanya untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan, google lebih hebat dari guru. Siswa dapat dengan mudah mencari
ilmu atau informasi yang diperlukannya. Dengan kata lain, peran guru bisa kalah
oleh teknologi. Tetapi, belajar bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan
(transfer of knowledge), tetapi juga menamamkan nilai budi pekerti
(transformation of value). Hal tersebut yang tidak dapat dilakukan oleh mesin.
Perlu peran dan sentuhan guru dalam melakukannya. Pembelajaran daring secara
teknis bisa saja dilakukan, apalagi didukung berbagai aplikasi pembelajaran,
tetapi kurang ada sentuhan pedagogik antara guru dan siswa. Berbeda kalau
pembelajaran dilakukan secara tatap muka, guru dapat dapat berinteraksi secara
langsung, dan ada sentuhan pedagogik dar seorang guru kepada siswanya. Dengan
demikian, maka peran guru tidak dapat tergantikan oleh mesin.
Menurut saya,
daripada para pengelola sekolah disuguhi berita-berita berkaitan dengan
kasus-kasus Covid-19 yang terjadi di sekolah, walau kasus tersebut benar adanya
dengan tujuan untuk mengingatkan dan tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi akan lebih baik jika sekolah justru
diberikan motivasi dan pendampingan untuk menyiapkan protokol kesehatan sebagai
salah satu prasyarat dibukanya kembali KBM tatap muka di sekolah. Berita-berita
tentang kasus Covid-19 di sekolah itu perlu dilihat atau dibaca, tapi bertujuan
untuk membangun kewaspadaan jangan sampai hal tersebut terjadi di sekolah
lainnya, bukan untuk menyebabkan paranoid.
Sebelum sekolah
membuka KBM tatap muka, maka dinas pendidikan melalui pengawas harus memastikan
bahwa sekolah memang sudah benar-benar siap untuk melaksanakan KBM tatap
melalui invetarisasi kelengkapan protokol kesehatan seperti memiliki alat
pengukur suhu tubuh (thermo gun), tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker,
face shield, jaga jarak, pengaturan ruang kelas, pengaturan jadwal belajar bagi
peserta didik, dan sebagainya.
Saya termasuk yang
percaya bahwa sekolah pun jika suatu saat boleh melakukan KBM tatap muka,
mereka akan menyiapkannya dengan serius, karena mereka juga sadar bahwa KBM
tatap muka disaat kondisi masih pandemi memiliki risiko yang cukup tinggi.
Kepala sekolah bertanggung jawab untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan para
peserta didiknya. Para kepala sekolah pun tentunya setuju bahwa sekolah jangan
sampai menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.
KBM tatap muka
adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, sekolah tidak
perlu memaksakan diri jika memang kurang siap atau risikonya terlalu tinggi.
Pemerintah pun sudah memberikan rambu, jika di sekolah terjadi kasus Covid-19,
maka KBM tatap muka wajib dihentikan.