Penulis: IDRIS APANDI

IDRIS APANDI
OLEH IDRIS APANDI
(Penulis Buku
Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif di Era Revolusi Industri 4.0)
Kepala sekolah
merupakan ujung tombak peningkatan mutu satuan pendidikan dalam rangka mencapai
8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Diperlukan sosok yang selain kompeten,
juga memiliki visi, jiwa kepemimpinan, dan kematangan emosional dalam memimpin
sekolah. Apalagi di saat sekolah dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan
lulusan yang kompeten, kompetitif, dan memiliki karakter yang kuat.
Seleksi substansi
calon kepala sekolah merupakan sebuah upaya untuk menghasilkan figur calon
kepala sekolah yang potensial menjadi seorang pemimpin yang berkualitas di
satuan pendidikan. Sebelum dilaksanakan seleksi substansi, terlebih dahulu
dilaksanakan seleksi administrasi dari para pendaftar calon kepala sekolah.
Para pendaftar calon kepala sekolah pada umumnya adalah wakil kepala sekolah
atau guru yang direkomendasikan oleh kepala sekolah di unit kerjanya
masing-masing dan juga mendapat rekomendasi dari pengawas pembinanya.
Saringan awalnya
sebenarnya diharapkan dari kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang tahu
bagaimana kinerja seorang guru di sekolah yang dipimpinnya tentunya bisa
memutuskan untuk merekomendasikan atau tidak seorang guru untuk mendaftar
menjadi bakal calon kepala sekolah. Begitu pun pengawas sekolah tentunya bisa
memberikan masukan atau rekomedasi kepada kepala sekolah terkait dengan
kelayakan seorang guru mendaftar bakal calon kepala sekolah.
Berdasarkan
Permenikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah,
kepala sekolah saat ini bukan lagi tugas tambahan, tetapi telah menjadi jabatan
sebagai bagian dari peningkatan karir guru. Oleh karena itu, jabatan kepala
sekolah diharapkan menjadi sebuah penghargaan dan promosi bagi guru-guru yang
berprestasi.
Sebelum seorang
guru diangkat menjadi kepala sekolah memilik banyak pengalaman dalam membantu
tugas-tugas kepala sekolah sehingga saat yang bersangkutan menjadi kepala
sekolah, dia tidak bingung melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Kalau perlu
seorang guru sebelum dipromosikan menjadi kepala sekolah pernah tour of duty
menduduki jabatan wakil kepala sekolah yang berbeda, seperti bidang kurikulum,
kesiswaan, sarana, dan humas. Pernah juga menjadi pembina OSIS, pernah menjadi
pembina ekstrakurikuler, pernah menjadi pembimbing lomba/olimpiade, dan
sebagainya sehingga benar-benar tahu “dapurnya” sekolah.
Seleksi
administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi. Hal yang
menjadi fokusnya adalah kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pasal
7 ayat (4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa seleksi
admnistratif merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
b. fotokopi sertifikat pendidik;
c. fotokopi surat keputusan pangkat dan
jabatan
d. terakhir bagi Guru yang diangkat oleh
pemerintah daerah;
e. fotokopi surat keputusan pengangkatan
atau
f. perjanjian kerja bagi Guru bukan
Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat;
g. surat keterangan pengalaman mengajar
yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
h. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja
pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. fotokopi surat keputusan atau surat
keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi
sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;
j. surat keterangan sehat jasmani,
rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
k. surat keterangan tidak pernah dikenakan
hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
l. surat pernyataan tidak sedang menjadi
tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
m. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Peserta yang lolos
seleksi aministrasi lanjut mengikuti seleksi substansi. Seleksi tersebut dilaksanakan oleh Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau lembaga penyelenggara
lain yang disetujui oleh Direktorat GTK Kemdikbud atas supervisi dari LPPKS.
Tujuan dari
seleksi ini adalah untuk mengetahui potensi kepemimpinan dari seorang bakal
calon kepala sekolah. Seleksi substantif terdiri dari 2 (dua) jenis test,
yaitu: (1) test tertulis dan (2) test wawancara. Melalui dua jenis test tersebut,
para peserta digali potensi kepemimpinnya. Pada test tertulis peserta seleksi
diminta untuk menjawab atau merespon skenario/soal yang tercantum pada 4
(empat) jenis instrumen, yaitu; (a) instrument 1A, (b) instrument 1B, (c)
instrument 2, dan (d) instrumen 3.
Setiap instrumen
test tulis memiliki fokus dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tetapi pada
intinya adalah menuntut para peserta seleksi calon kepala sekolah untuk
berpikir secara kritis, analitis, mampu mengindentifikasi masalah utama atau
masalah yang perlu mendapat prioritas untuk diselesaikan. Mampu menyusun
alternatif langkah-langkah penyelesaian masalah, dan memilih alternatif yang
paling efektif dan efisien, mampu menyusun skenario kegiatan peningkatan mutu
satuan pendidikan secara logis, rasional, dan sistematis melalui tahap
perencanaan, pelaksanaan, evauasi, dan pelaporan yang mencerminkan 4M
(Memengaruhi, Menggerakkan, Mengembangkan, dan Memberdayakan) sebagai karakter
seorang pemimpin.
Respons dari test
tertulis akan diperdalam melalui sesi wawancara, karena kadang ada peserta
seleksi yang kesulitan atau kurang lancar saat menulis respon secara tertulis
tapi yang bersangkutan begitu lancar saat menyampaikan jawaban secara lisan.
Hal ini, menurut saya tidak lepas dari kemampuan komunikasi seorang peserta.
Ada yang komunikasi tulisan dan lisannya bagus, tapi ada yang kemampuan
komunikasi lisannya lebih lancar dibandingkan dengan komunikasi tulisan. Budaya
tutur yang masih dominan pada masyarakat menyebabkan komunikasi lisan lebih
mudah dilakukan dibandingkan dengan budaya tulis, termasuk dikalangan akademisi
sekalipun.
Hasil dari seleksi
substansi calon kepala sekolah akan menjadi modal penting bagi seorang peserta
yang lolos untuk melaju pada proses berikutnya, yaitu diklat calon kepala
sekolah sebanyak 300 JP.