MENJADI GURU ITU “BUKAN PILIHAN”

Oleh Ahmad Yani

(Pandeglang, Banten, Anggota Komunitas KACI)

Guru merupakan sebuah profesi mulia dan terhormat, tidak hanya mengubah kompetensi peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang sekadar bisa dan tahu menjadi lebih bisa dan lebih memahami. Sehingga kualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tersebut diwujudkan sebagai kompetensi yang dapat diamati melalui perilaku keseharian, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru tercatat sebanyak 2.906.239 orang, dengan status sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.520.354 orang, selebihnya adalah guru dengan status Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Bantu dan guru honorer. (https://referensi.data. kemdikbud.go.id, 19/6/20). Dari jumlah guru tersebut kurang lebih setengahnya tercatat sebagai guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik alias guru yang menyandang predikat guru profesional. Jika diasumsikan sertifikat pendidik sebagai sebuah kelayakan mengajar (bukti profesional), maka masih banyak guru (tenaga pendidik) yang belum dinyatakan sebagai guru yang profesional, yang keahliannya masih diragukan.

Jika standar kualitas pendidikan bersandar pada hasil PISA (The Programme for International Student Assessment) maka kita masih kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura misalnya. Dan mengamati hasil catatan PISA seperti sebuah laga kalah-menang, artinya yang posisi di bawah menujukkan kualitas pendidikannya masih rendah dan sebaliknya. Kenyataan ini tentu akan menjadi cambuk bagi pemerintah dan seluruh stakeholder agar mutu pendidikan bisa lebih baik lagi, tidak hanya memperbaiki peringkat dalam lomba PISA, akan tetapi kualitas pendidikan yang mampu memberikan kemampuan pada anak dalam mengarungi tatanan kehidupan yang semakin plural.

Berbicara kualitas pendidikan, maka sudah tentu yang menjadi fokus utamanya adalah guru. Sehingga sering memunculkan ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuan guru, dengan alasan tidak berkualitas, tidak memiliki kompetensi, tidak profesional, tidak berdedikasi, dan sebagainya.

Andai masih ada sinyalemen negatif tentang profesi dan kinerja guru dari individu ataupun sekelompok orang, itu bukan berarti kegagalan institusi atau lembaga yang telah mengajar dan mendidiknya saat ia berada di bangku kuliah, melainkan kegagalannya dalam memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep keilmuan yang telah diperolehnya.

Jika kondisi guru demikian adanya, apakah guru yang dipersalahkan?

Fakta di lapangan terkait dengan profesi guru masih menyisakan banyak persoalan, baik masalah kinerja (kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi) maupun pemenuhan atas hak-hak guru terutama masalah kesejahteraan.

Banyak regulasi yang telah dibuat dan ditetapkan untuk mengatur profesi mulia ini, mulai standar persyaratan dan kelayakan guru, standar perilaku (kinerja) hingga jaminan kesejahteraan hidup masa depan, dan lain-lain.

Pendidikan Keguruan Harus Tertata dan Berjenjang

Sebelum lahirnya Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, nasib kaum pendidik seperti termarginalkan, nyaris tak diminati kaum muda untuk menjadi penerang jalan bagi terciptanya generasi yang religius, cerdas, berkarakter berjiwa nasionalis dengan semangat gotong royong. Kenyataan ini sederhana dan logis karena pekerjaan guru dengan gajinya yang relatif kecil yang secara konsep ekonomi tidak menguntungkan sehingga profesi guru tak menarik minat kaum milenial.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebelum lahirnya UUGD tidak sedikit lulusan perguruan tinggi diploma maupun sarjana menjadikan pekerjaan guru sebagai sebuah pekerjaan antara (loncatan) sebelum mendapatkan pekerjaaan yang menurutnya lebih layak dan menjanjikan secara ekonomi. Kasus ini menggambarkan bahwa pekerjaan guru yang dilakukannya bukanlah sebuah profesi yang benar-benar menjadi dambaannya.

Jika demikian maka wajarlah bila kualitas pendidikan yang dihasilkan tidak memuaskan banyak pihak.

Untuk memberikan penguatan akan jaminan kualitas profesi guru, maka selain penerapan secara optimal perundang-undangan yang mengatur tentang guru yang sudah ada, juga harus mengembalikan pondasi pembentukan calon guru yang memiliki karakter kuat. Artinya menjadi guru itu harus timbul atas dasar “niat dan keyakinan” yang kuat serta tidak ada keinginan pekerjaan lain selain menjadi guru. Sederhananya bahwa, jika seseorang dihadapkan dengan dua pekerjaan atau lebih (ganda), maka akan terjadi proporsi pada masing-masing pekerjaan itu sehingga saat tercapai salah satu dari pilihan perkejaan itu, apalagi bukan pekerjaan pilihan pertama, maka apa yang terjadi adalah pekerjaan setengah hati atau bahkan lebih rendah dari itu.

Sebaiknya profesi guru itu diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar bercita-cita “tunggal” dengan penuh “niat dan keyakinan” tidak ada keinginan lain selain menjadi guru. Jika memang demikian maka hati tak akan mendua, jiwa tak akan terbelah sehingga totalitas jiwa dan raga tumbuh menjadi sosok guru sejati.

Untuk mewujudkan “guru sejati”, pemerintah harus menjembatani dan memfasilitasi cita-cita agung seperti yang dijelaskan di atas melalui penyelenggaraan pendidikan keguruan secara tertata dan berjenjang, sehingga tidak terjadi seperti saat ini. Maka sebagai mana usulan beberapa pakar pendidikan agar jenjang pendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Pendidikan Agama (PGA) dan lembaga pendidikan tinggi keguruan diselarasakan, sehingga mereka yang hanya memiliki cita-cita tunggal dan mulia bisa tersalurkan dengan harapan totalitas kerja figur guru yang cerdas dan iklhas.

Melalui penataan jenjang pendidikan keguruan ini akan memangkas anggaran terutama dalam proses penerbitan sertifikat pendidik, karena secara ototomatis kualitas keguruan aspek pedagogis maupun profesionalisme calon guru sudah teruji sejak awal masuk jenjang setingkat SPG atau PGA.

Guru Bukan Pemain Pinjaman

Hal lainnya yang perlu diselaraskan tentang guru adalah status kepegawaian terutama guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Maksudnya saat pengangkatan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui (Badan Kepegawaian Negara), akan tetapi saat “bekerja” dikelola (pengangkatan, mutasi promosi dan lain-lain) oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Kita menyadari betul konsep dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya yaitu peningkatan pelayanan masyarakat agar semakin baik termasuk dalam bidang pendidikan, namun pada prakteknya guru terutama yang berstatus pegawai negeri sering menjadi mesin pendulang suara saat pilkada. Secara tersurat ASN dilarang melakukan politik praktis, namun secara eksplisit hal ini tidak bisa dimungkiri, alhasil banyak kasus guru ASN yang diturunkan pangkatnya atau dimutasi dan lain-lain karena secara terselubung melakukan aktivitas politik praktis.

Untuk menghindari kasus politisasi guru atau kemungkinan terjadi pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka satu-satunya jalan adalah menarik kembali guru menjadi pegawai pusat, sehingga ketentuan mutasi, promosi dan bahkan sanksi diatur secara vertikal oleh pusat. Dengan demikian kesempatan mamanfaatkan guru sebagai mesin politik baik secara perorangan maupun melalui organisasi profesi akan dapat diminimalisir.

Seorang guru bukan berarti tanpa kemungkinan berbuat salah, kinerja yang profesional, berdedikasi penuh tanggung jawab, tutwuri handayani, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas akan mengurangi terjadinya risiko itu.

Semoga mengawali tahun pelajaran baru semua guru memiliki semangat yang sama yaitu semangat dalam mangabdi pada negeri.

Saatnya membuktikan status pemain pinjaman sebagai ajang pembuktian bahwa menjadi guru itu “bukan pilihan”, melainkan karena “niat dan keyakinan”.

Menjadi guru bukan pilihan antara, melainkan karena panggilan jiwa dan cita-cita tunggal.

Semoga.