NARAPIDANA HARUS DIBEKALI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Oleh Dr. KUSNIDA INDRAJAYA, M.Si

(Dosen Prodi Penmas FKIP Univ Palangkaraya/KACI #PASTI BISA#)

Pendidikan nonformal seharusnya bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Keterampilan dari pendidikan tersebut diharapkan mudah diterapkan dalam kehidupannya sekaligus membuka peluang peningkatan mutu hidup, perubahan pola pikir.

Secara antropologis dan sejarah, aktivitas pendidikan yang dilakukan umat manusia adalah kegiatan kebudayaan untuk mewariskan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, khususnya dari generasi terdahulu kepada generasi yang kemudian. Konkretnya, pendidikan pada mulanya adalah upaya warisan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari orangtua kepada anak-anak mereka. Pewarisan 'budaya' itu tidak saja dimaknai sebagai dari orangtua biologis kepada anak-anak mereka, melainkan juga dilakukan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi muda dalam sebuah komunitas melalui interaksi keseharian. (Suprioyono, 2006).

Harapan tersebut ternyata perlu direkonstruksi ulang. Faktanya, pendidikan nonformal terus berkembang seiring dengan kebutuhan belajar masyarakat dan seiring pula dengan keterbatasan kemampuan sekolah formal dalam melayani kebutuhan belajar masyarakat. Untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman, supaya bisa keluar dari kubangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan seoptimal mungkin, pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatnya dalam menghadapi problem kehidupan dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan.

Berdasarkan pemikiran tentang perlunya rekonstruksi, (khususnya cakupan sasaran didiknya), sasaran pendidikan nonformal itu juga bisa menyentuh kepada mereka yang berstatus sebagai narapidana, khususnya bagi narapidana yang berstatus akan menyelesaikan masa hukumannya. Mereka patut mendapat sentuhan pendidikan nonformal. Para narapidana harus membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan program kecakapan hidup atau life skills.

Seperti diketahui bahwa kecakapan hidup merupakan orientasi pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, untuk meningkatkan mutu hidupnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kecakapan hidup (life skills) merupakan kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari untuk membekali narapidana dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat jika mereka keluar dari penjara. Kelak mereka yang kembali di tengah masyarakat tersebut tidak lagi tergoda untuk melakukan kejahatan.

Kesadaran diri merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran diri lebih merupakan sikap, namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi informasi menjadi nilai-nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku keseharian. Kecakapan kesadaran diri tersebut dapat dijabarkan menjadi: (1) kesadaran diri seagai hamba Tuhan, makhluk sosial, serta makhluk lingkungan, dan (2) kesadaran akan potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik fisik maupun psikologik.

Jika pembekalan program pendidikan kecakapan hidup kepada para narapidana yang akan menyelesaikan masa hukumannya bisa dilaksanakan maka sedikit demi sedikit program pendidikan nonformal akan tampak peran sertanya dalam upaya mencegah kembalinya para mantan terpidana ke dunia kriminal. Kecakapan sosial yang mereka miliki dapat digunakan untuk menata kehidupannya misalnya dengan membuka lapangan kerja atau bekerja pada orang lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup, di antaranya dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik. Diharapkan potensi itu dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Seperti tersurat dalam tujuan pendidikan nonformal yang berupaya untuk (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (Ditjen PLSP, 2003).

Kiranya upaya rekonstruksi yang terkait dengan sasaran pendidikan nonformal, untuk narapidana sebagai sasaran pendidikan perlu menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan. Jika perlu, meninjaklanjuti ini harus secara keroyokan antardepartemen. ***