PENGAWAS BERTUGAS MENILAI KINERJA KEPALA SEKOLAH

Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Ketua MKPS SMA Jawa Barat)

Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibantu pengawas sekolah untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam kurun waktu 1 (satu tahun), 2 (dua tahun) dan 4 (empat tahun). Dan, ini merupakan agenda kedinasan yang rutin dilaksanakan.

Apa saja komponen penilaian kinerja kepala sekolah?

1. Penilaian input, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya. Orientasi penilaian difokuskan pada karakteristik individu sebagai objek penilaian. Dalam hal ini adalah komitmen kepala sekolah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Komitmen tersebut merupakan refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah.

2. Penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Orientasi pada proses difokuskan kepada perilaku kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya. Yakni, melaksanakan fungsi manajerial dan fungsi supervisi pada sekolah yang dipimpinnya.

3. Penlaian output, yaitu penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja sekolah terutama kinerja guru dan staf sekolah lain yang dipimpinnya.

Penekanan penilaian terhadap ketiga komponen di atas memungkinkan terjadinya penilaian kinerja yang obyektif dan komprehensif.

Terkait ketiga komponen penilaian di atas terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian kinerja yaitu:

1. Relevance, artinya aspek-aspek yang diukur dalam penilaian kinerja terkait dengan pekerjaanya baik input, proses, maupun outputnya (hasil kerja yang dicapai).

2. Sensitivity, artinya sistem penilaian yang digunakan peka dalam membedakan antara     kepala sekolah yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah.

3. Reliability, artinya alat dan sistem penilaian yang digunakan dapat diandalkan, dipercaya sebagai tolok ukur yang obyektif, akurat, dan konsisten.

4. Acceptability, artinya sistem penilaian yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh pihak penilai ataupun pihak yang dinilai dan memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif antara keduanya.

5. Practicality, artinya semua instrumen penilaian termasuk pengolahan dan analisis data hasil     penilaian mudah digunakan.

Tujuan pelaksanaan  PPKS untuk:

1. Memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.

2. Memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.

3. Menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.

4. Menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks     peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.

5. Menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karier dan profesinya.

Hasil penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan bagi pengawas sekolah sendiri hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah, dan bahan bagi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan tentang pembinaan kepala sekolah.