Refleksi Hari Guru Sedunia

Oleh Indra Yusuf

(Guru SMA Negeri 7 Cirebon)

Profesionalisme dan kesejahteraan guru adalah dua hal yang selalu mengemuka dalam membenahi persoalan guru (baca: pendidikan). Guru sendiri adalah ujung tombak untuk membangun generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu bangsa. Karenanya itu persoalan guru adalah persoalan masa depan sebuah bangsa dan sudah semestinya pemerintah segera merealisasikan aspirasi guru yang setiap saat disampaikan melalui demonstrasi maupun melalui PGRI dan organisasi guru lainnya. Demikian juga dengan tulisan ini yang bermaksud mengkaji profesionalisme dan kesejahteraan guru dalam menyambut peringatan Hari Guru Sedunia (world teachers day) yang jatuh pada tanggal 5 Oktober.

Sebagian besar guru di ditanah air mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 5 Oktober merupakan Hari Guru Sedunia (International teacher day). Hal ini dapat dimaklumi karena memang atas pertimbangan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) terkait Hari Guru Sedunia yang bertepatan dengan Hari ABRI maka tidak diperingati pada tanggal tersebut. Melainkan disatukan dengan Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November mendatang.

Hari Guru Sedunia sendiri sebenarnya berkaitan dengan suatu peristiwa bersejarah pada tanggal 21 September – 5 Oktober 1966. Yaitu diselenggarakannya konferensi antar pemerintah di Paris yang dihadiri oleh wakil dari 76 negara anggota UNESCO termasuk Indonesia dan 35 organisasi internasional. Konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi tentang status guru yang dikenal dengan “ILO/UNESCO, Recommendations Concerning the Status of Teachers”. Isi rekomendasi tersebut diantaranya menekankan pada profesionalisme dan kesejahteraan guru khususnya dinegara-negara berkembang.

Profesionalisme dan kesejahteraan guru memang sangat mempengaruhi terhadap mutu pendidikan. Oleh karenanya membenahi profesionalisme dan kesejahteraan guru juga akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan dengan sendirinya. Guru dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya sementara guru pun balik menuntut akan peningkatan kesejahteraannya, ini adalah suatu hal yang logis.

Karena bagaimanapun profesionalitas harus ditopang dengan tingkat kesejahteraan dan memenuhi unsur well educated, well trained, well paid. Dimata masyarakat profesionalisme guru belum begitu diakui sebagaimana profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Ini terjadi akibat kebijakan pemerintah sendiri dalam bidang pendidikan yang tidak mempunyai konsep dan arah yang jelas serta berkesinambungan. Seseorang yang tidak belajar ilmu pendidikan (pedagogis), asalkan mau mengajar dapat saja menjadi guru. Banyak diantara guru yang tidak mencintai profesinya secara total dan tulus, karena pada umumnya mereka memilih profesi guru adalah merupakan pilihan kedua (baca : keterpaksaan) di tengah sulitnya mencari pekerjaan.

Padahal guru menurut UU No. 14 tahun 2005 adalah pekerjaan profesional yakni pekerjaan atau kegiatan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh sesorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Lebih lanjut dalam pasal 7 undang-undang tersebut dijelaskan beberapa prinsip profesionalitas yang meliputi : (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan ,mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuia prestasi kerja (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dangan belajar sepanjang hayat (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Jika kita melihat salah satu prinsip profesionalitas yang menyangkut kualifikasi akademik maka, derajat profesionalitas guru di Jawa Barat masih tergolong rendah terutama bagi guru SD yakni hanya 17,15 persen yang telah berijazah sarjana. Bahkan di Kota Bandung sendiri masih ada sekitar 3.600 guru yang belum memenuhi kualifikasi standar minimal S1 (Republika, 17/09/19) . Sedangkan untuk guru SLTP dan SMA masing-masing 62 dan 82, 5 persen. Terlebih lagi daerah di luar Jawa, yang sebagian besar anak sekolah disana diajar oleh guru yang bukan sarjana atau bahkan bukan kompetensinya.

Beberapa tahun silam ada sebuah film yang berjudul ”Laskar Pelangi”, yang merupakan film garapan sutradara terkenal Riri Riza. Film ini diadaptasi dari novel best seller karya Andrea Hirata. Sekiranya tidak terlalu berlebihan jika film tersebut merupakan cerminan sebagian kecil dari kondisi pendidikan di Indonesia yang sesungguhnya.

Kembali terkait soal kesejahteraan, di beberapa daerah masih banyak guru yang tingkat kesejahteraanya sangat minim. Terutama adalah mereka yang berstatus guru honorer, guru kontrak dan guru bantu. Bahkan mereka seringkali terlambat menerima gaji dalam beberapa bulan. Sehingga kita seringkali mendengar banyaknya para guru yang mencari pekerjaan sambilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Tentu hal ini akan mengakibatkan terganggunya konsentrasi dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

Amanat untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru melalui UU No 14 Tahun 2005 belum sepenuhnya dilaksanakan pemerintah. Tentunya kita terus berharap agar pemerintah dapat segera mewujudkan amanat tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada profesi guru.