Revitalisasi Gerakan Pramuka

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Senin tanggal 15 Maret kemarin tercatat sebagai hari kedua penggunaan seragam pramuka di lingkungan pegawai negeri sipil Jawa Barat, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan. Utamanya lagi di seluruh kantor cabang dinas (cadisdik) I – XIII. Penggunaan seragam pramuka itu didasarkan pada Surat Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Nomor: 06/09-E Tanggal 20 Januari 2021 Perihal Imbauan Penggunaan Seragam Pramuka. Awal pelaksanaan imbauan tersebut mulai berlaku 14 Februari 2021, jadi pada bulan Maret ini merupakan penggunaan yang kedua kalinya.

Pertanyaannya apa sesungguhnya dasar filosofis yang menggerakkan kenapa ASN di Jawa Barat khususnya yang berkiprah di bidang pendidikan harus berseragam pramuka minimal satu kali dalam satu bulan tepatnya pada tanggal 14 setiap bulannya? Sepintas hal itu dapat kita pahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengangkat dan menginternalisasi kembali nilai-nilai dan karakter unggul serta positif yang berada dalam gerakan pramuka tersebut kepada semua pihak tak terkecuali para insan pendidikan. Gerakan pramuka sejak lama oleh bangsa ini diyakini dapat menjadi salah satu wadah atau media yang efektif dalam rangka pembinaan dan pembangunan karakter bangsa.

Atas dasar itulah maka menjadi tidak berlebihan apabila semua pihak harus peduli dan bekerja sama untuk memajukan gerakan pramuka tersebut. Gerakan pramuka harus terus melakukan revitalisasi ditengah perubahan jaman sehingga dapat terus diterima, eksis dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya kemajuan sumber daya manusia Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.

Gerakan pramuka diatur dan dijalankan dengan berdasarkan pada regulasi UU RI No. 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa gerakan pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Pada gilirannya UU tersebut telah menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka melakukan upaya revitalisasi tadi maka sebelumnya perlu ada proses evaluasi dan refleksi untuk melihat bagaimana sesungguhnya kondisi objektif gerakan pramuka saat ini. Cakrabuana.com dalam sebuah tulisannya di Kompasiana Beyond Blogging edisi 18 September 2017 mengiventarisasi sejumlah persoalan yang melingkupi keberadaan gerakan pramuka. Beberapa diantaranya ialah: 1). Menurunnya minat peserta didik terhadap pramuka, 2). Jumlah pembina dan pelatih kurang memadai, 3). Masih ada sekolah yang tidak mempunyai nomor Gudep, 4). Sarana dan prasarana kurang mendukung, 5). Soal Citra Gerakan Pramuka, dan 6). Soal sumber pembiayaan.

Berangkat dari keenam sumber persoalan diatas sebenarnya upaya revitalisasi dapat terus dilakukan guna menuju gerakan pramuka yang lebih adaptif, berdaya guna dan berhasil guna, modern dan akuntabel. Pertama, soal menurunnya minat peserta didik terhadap pramuka. Menurunnya minat tersebut sangat dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya soal asumsi dan persepsi, beberapa kalangan  menganggap kegiatan pramuka “tidak kekinian” atau “jadul”. Konten kegiatan banyak didominasi aktivitas bermain,bernyanyi dan menari bersama. Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, dalam hal ini diperlukan upaya inovasi dan modifikasi khususnya yang dilakukan pembina pramuka dengan membangun dan menciptakan motivasi dan suasana latihan yang lebih menarik, kekinian dan tidak monoton hanya berbasis Syarat Kecakapan Umum (SKU) atau Syarat Kecakapan Khusus (SKK) atau pencapaian lainnya.

Kedua, jumlah personel pembina dan pelatih belum memadai. Upaya revitalisasinya ialah dengan menambah dan meningkatkan jumlah personil. Untuk urusan ini Kwartir dan Pusdiklat perlu lebih menggenjot program pengkaderan secara periodik dan berkesinambungan dengan menyelenggarakan berbagai kursus tingkat pembina maupun pelatih pembina seperti KMD, KML, KPD bahkan KPL. Outputnya diharapkan sejumlah kursus tersebut tidak sekedar menggugurkan kewajiban namun benar-benar diimplementasikan di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh peserta didik. Output kursus yang diikuti juga diharapkan tidak terbatas pada pengausaan manajemen pola pembinaan namun juga dapat membentuk keterampilan diri pembina dalam bidang teknik kepramukaan (scoutig skill).

Ketiga, masih ada sekolah yang tidak memiliki nomor Gudep (gugus depan). Hal ini terjadi disebabkan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang melakukan proses registrasi nomor Gudep terlalu birokrasi dan bertele-tele dalam pemenuhan syarat pendirian gugus depan tersebut. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan kebingunan tersendiri bagi gudep bilamana akan mengadakan kegiatan kepramukaan karena masalah nomor Gudep yang belum ada atau belum resmi tersebut. Kedepan proses registrasi tersebut harus lebih fleksibel dan lebih dipermudah dalam rangka pengkondisian gerakan pramuka tersebut.

Keempat, sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasaran yang kurang memadai masih banyak dirasakan di sejumlah gugus depan. Oleh sebab itu peran dan dukungan Kamabigus (Kepala Sekolah) menjadi hal penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Contoh dalam sebuah gugus depan idealnya sudah terpenuhi infrastruktur administrasi gudep yang lengkap, sangggar gudep, dan perlengkapan penunjang seperti Plang gudep, tenda, tongkat serta perlengkapan lainnya.

Kelima, citra gerakan pramuka. Salah satunya terkait dengan siapa yang harus memimpin dalam tingkatan ketua Kwartir. Dalam banyak catatan jabatan ketua kwartir ini lebih sering ditempati para pejabat publik. Muncul anggapan dengan sosok pejabat publik ini akan banyak kemudahan diperoleh khususnya terkait dengan koordinasi dan fasilitas yang didapatkan. Di satu sisi hal itu ada baiknya juga, namun disisi lain apabila kemudian pejabat publik itu tersangkut perkara pidana contoh persoalan praktik korupsi maka situasi itu dipastikan akan menurunkan citra dan nama baik gerakan pramuka tersebut.

Keenam, sumber pembiayaan/keuangan. Dalam BAB VII UU RI No. 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka disebutkan bahwa sumber keuangan gerakan pramuka dapt diperoleh dari iuran anggota, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya sekarang bagaimana kondisi sumber pembiayaan gerakan pramuka di tingkat gugus depan (sekolah) sebagai garda terdepan gerakan pramuka. Jawabannya selama ini dapat dikatakakan sangat berbatas. Namun syukurlah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya revitalisasi itu, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melalui Kemdikbud telah mengalokasikan sejumlah anggaran kegiatan kepramukaan yang berasal dari dana BOS (bantuan operasional sekolah). Persoalannya sekarang, bagaimana mengoptimalkan anggaran yang tersedia tersebut. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah sebagai kamabigus harus lebih responsif dalam pemanfaatan anggaran tersebut agar sesuai dengan peruntukannya yaitu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pramuka di gugus depannya masing-masing.