REVITALISASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENUJU SMK JUARA

Oleh Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

(Kepala SMKN 1 Sukanagara/KACI)

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, dilakukan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk kesiapan bangsa Indonesia menghadapi tantangan global akibat Revolusi Industri 4.0 di Abad XXI. Sehingga persaingan global yang makin berat dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, menuntut kesiapan sumber daya manusi (SDM yang berkualitas. Dunia pendidikan sebagai salah satu cara yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar dapat mempersiapan sumber daya manusai yang mampu bersaing menghadapi era revolusi industri 4.0 ini.

Sebab dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing melalui pendidikan akan membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga terampil untuk dapat bekerja di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun global, sehingga bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan setara dengan sumber daya manusia di negara lain. SMK sebagai salah satu pendidikan vokasi yang melatih dan mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang terampil, mandiri, dan juga produktif yang langsung dapat bekerja ketika lulus sesuai dengan bidang keahliannya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka pemerintah melakukan revitalisasi SMK yang meliputi beberapa komponen, yaitu kurikulum, kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), kualitas pendidik, perbaikan fasilitas sarana prasarana, dan kualitas lulusan. Dengan adanya revitalisasi ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih menggelembung di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan mendorong mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seperti mengembangkan simulasi komunikasi digital dan merevitalisasi program keahlian SMK. Sehingga bisa meluluskan tenaga kerja yang terampil, siap kerja di berbagai sektor. Demi mendukung terwujudnya revitalisasi SMK tersebut Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 68 Tahun 2019 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuran di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Pergub tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1, dalam rangka revitalisai guru, pemerintah daerah provinsi dapat memberikan akses dan fasiltas terhadap guru kejuruan dengan cara:

a.         Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

b.         Mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas professional

c.         Meningkatkan kompetensi guru melalui sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi profesi

d.         Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada guru kejuruan

Dalam rangka mewujudkan visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, di mana pada misi keduanya yaitu melahirkan guru juara. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mempersiapkan guru yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2003 tenang Guru dan Dosen yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Sertifikasi Guru. Untuk memenuhi ketentuan revitalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK, peran guru produktif juga perlu ditingkatkan dengan memenuhi kompetensi keahlian. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat keahlian dengan menggunakan Skema Sertifikasi Level IV yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) melalui LSP P2 ataupun LSP P3 atau badan profesi lainnya yang diakui untuk melakukan sertifikasi, seperti pada bidang keahlian tertentu yakni Kemaritiman dan Penerbangan.

Untuk mempersiapkan hal tersebut perlu juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan beberapa tahun ke depan banyak guru yang akan memasuki masa pensiun tentu akan berdampak pada ketercapaian program revitalisasi pada tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk itu dalam pengadaan pendidik perlu memperhatikan kemampuan pendidik tersebut menguasai bidang keahlian kejuruan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur semua jenis perekrutan pegawai harus berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi di bidang yang spesifik dengan suatu profesi.

Artinya para tenaga pengajar di SMK harus mempunyai kompetensi di satu bidang untuk mengajar satu mata pelajaran. Seperti contoh, para guru di SMK teknik mesin haruslah orang yang punya kompetensi atau berpengalaman kerja di bengkel dan memiliki sertifikat keahlian yang diakui oleh dunia usaha dan industri. Pada Jurusan Teknologi Pesawat Udara, dan Kemaritiman seorang guru harus memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (DKUPPU) di Direktorat Perhubungan Udara dan sertifikat IMO di Direktorat Perhubungan Laut. Adanya sertifikasi kealian ini akan dapat menciptakan kesetaraan dan kesamaan level kompetensi guru kejuruan dan tenaga kependidikan di SMK baik negeri maupun swasta.

Sehingga dengan adanya revitalisasi yang dilakukan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru, selain ketersediaan, revitalisasi juga menyasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai solusi jangka pendek yang perlu dilakukan, dan secara bertahap melakukan pemenuhan kebutuhan guru produktif di sekolah-sekolah kejuruan baik negeri maupun swasta agar dapat meningkatkan kualitas lulusan nantinya, menuju SMK JUARA.

SMK Bisa!!! ....

SMK Juara ....