Sang Pemimpin Rakyat

Oleh Eri Fauzi Rahman, M.Pd.

(Guru di SMKN 1 Sukanagara, KCD Wilayah VI/KACI)

“Kesejahteraan itu milik rakyat, bukan milik sang "pemenang" wa ashabihi. Kesengsaraan rakyat adalah bukti pengkhianatan sang “pemenang” terhadap rakyatnya!”.

Perhelatan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 telah berlalu. Sayangnya masih diwarnai praktik-praktik politik transaksional (money politic) serta politik identitas. Money politik (politik uang) atau “serangan pajar”, barangkali gerakkannya terbilang smooth sehingga tidak begitu kentara. Hanya saja walaupun tidak tampak tapi tetap baunya terasa.

Berbeda dengan politik identitas, yang diantaranya menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, Ustadz atau Kyai sebagai corong kampanye. Mereka "memfatwakan" untuk memilih paslon tertentu, sebagai upaya penggiringan opini. Sehingga gerakkanya begitu mencolok dan terbuka.

Sempat viral di media sosial, salah seorang Ustadz kondang mengajak konstituen untuk memilih paslon tertentu. Yang megejutkan ternyata, cara seperti itu justru membuahkan kekalahan. Politik identitas sudah tidak efektif lagi untuk meraih dukungan konstituen. Sekarang ini, masyarakat memiliki nalar tersendiri dalam pilihan politiknya.

Baik politik uang ataupun politik identitas, sama-sama mencederai proses demokrasi pada pilkada serentak pada tahun ini. Keduanya memainkan peran kooptasi hak berpolitik setiap individu. Tidak hanya itu politik transaksional ataupun politik identitas ini, dikhawatirkan melahirkan pemimpin yang tidak memiliki orientasi untuk mensejahterakan rakyat. Bukan lantas kesejahteraan itu hanya milik sang "pemenang" wa ashabihi.

Pilkada itu bukan semata hajatan bongkar-pasang kepemimpinan. Tetapi sejatinya harus dijadikan sebagai momentum untuk menentukan “nasib” rakyat ke arah yang lebih baik lagi. Rakyat menjadi lebih sejahtera karena "sengaja" disejahterakan oleh kebijakan kepala pemerintahan.

Melalui kebijakan-kebijakan yang diciptkananya harus harus betul-betul menyentuh kepada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tashorof al-imaamu al-arroiyah manutun bi al-maslahah (kebijakan kepala pemerintahan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat).

Maslahah harus dijadikan sebagai satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian dalam setiap produk kebijakan. Dalam kajian hukum Islam maslahah dipakai dalam dua pengertian, yaitu maslahah mursalah dan maslahah sebagai maqasid syar’iah.

Maslahah mursalah adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Sedangkan maslahah sebagai maqasid syaria’ah (tujuan-tujuan syariah) menekankan kepada kepentingan primer manusia yaitu memelihara agama (hifdzud diin), memelihara jiwa (hifdzun nafs), memelihara akal (hifdz aql), memelihara keturuan atau kehormatan (hifdzun nasl) dan memelihara harta (hifdzul mal).

Semoga harapan-harapan besar rakyat yang digantungkan kepada kepala daerah terpilih, bisa benar-benar terealisasikan. Kepala daerah yang adil dan amanah adalah mereka yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika demikian mereka pantas disebut pemimpin rakyat.