SEKELUMIT TENTANG SMK PUSAT KEUNGGULAN

Oleh KAMAJAYA, M.Pd

SMK Pusat Keunggulan atau lebih dikenal dengan SMK PK tampak exlusive dibandingkan dengan SMK lainnya yang belum mendapatkan bantuan. Bantuan pengembangan yang bersifat multiple dalam kelengkapan sapras dan pengembangan SDM dimaksudkan supaya dalam proses pelaksanaan SMK PK dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional.

Pengertian Pusat Keunggulan SMK adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan IDUKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bisa dicapai secara efektif.

Pengembangan SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Centre of Excellence) dilakukan secara holistik yang mencakup:

1.         Keterlibatan IDUKA yang menyeluruh dalam pengembangan SMK;

2.         Guru berkapasitas dan bersertifikasi yang diakui IDUKA;

3.         Kepala SMK yang inovatif dan mampu mengembangkan SMK menjadi Pusat Keunggulan yang diakui IDUKA;

4.         SMK memiliki sarana dan prasarana yang berstandar IDUKA;

5.         SMK memiliki rekam jejak tingkat penyerapan lulusan di IDUKA yang baik;

6.         SMK menjadi rujukan (antara lain metode pembelajaran peserta didik, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, spesifikasi sarana dan prasarana, dll) bagi SMK lainnya;

7.         SMK menjadi pusat pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMK lainnya.

Program Bantuan Pemerintah ini bertujuan untuk mengembangkan SMK menjadi pusat keunggulan/Centre of Excellence (SMK CoE) agar:

1.         Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pendidikan Kejuruan sesuai dengan standar Kompetensi Keahlian dan Standar IDUKA, sehingga menjadi pusat keunggulan yang lebih berkualitas dan berdaya saing;

2.         Terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis fasilitas Pendidikan Kejuruan, oleh pengguna dan pengelola SMK sesuai dengan kebutuhan IDUKA;

3.         Membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik kejuruan yang berkualitas sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya sesuai dengan kebutuhan IDUKA.

Penyelenggara SMK CoE:

1.         Direktorat SMK;

2.         Dinas Pendidikan Provinsi;

3.         Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian yang relevan dengan prioritas sektor Hospitality;

4.         Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)/Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknik Informasi dan Komunikasi (BBPPMPV KPTIK) yang relevan;

5.         Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) yang relevan dengan prioritas sektor Pemesinan dan Konstruksi;

6.         Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) yang relevan dengan prioritas sektor yang akan dikembangkan sekolah penerima bantuan CoE;

7.         Yayasan Pendidikan (SMK Swasta);

8.         Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

9.         IDUKA (Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja).

Untuk Tahun 2020-2024, akan dilaksanakan program berupa Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) di SMK, yang dalam implementasinya diharapkan dapat membantu memperkuat tata kelola pembelajaran sekolah berbasis industri, peningkatan kualitas dan mutu guru melalui sasaran intervensi untuk 1) Sarana; 2) Prasarana; 3) Penerapan Pembelajaran Industri; 4) Sertifikasi dan 5) Budaya Kerja. Bidang Prioritas Revitalisasi SMK yang menjadi lokal pengembangan adalah 1) lokal mesin dan konstruksi, 2) ekonomi kreatif, 3) keperawatan dan 4) perhotelan.

Bidang prioritas ini disesuaikan dengan perubahan kebutuhan serta tren perkembangan dunia kerja sehingga SMK mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan. Program ini juga merupakan salah satunya upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Implementasi program tersebut berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, al:

1.         Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2020

2.         Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Hospitality Tahun 2020

3.         Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2020

4.         Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Pemesinan Dan Konstruksi Tahun 2020

5.         Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 20 Tahun 2020.

Ketentuan penyelenggaraan SMK PK yang diatur dalam Perdirjen Diksi, dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Masyarakat; di mana pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.

Sementara sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Fasilitas SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (Center of Excellence) yang dapat merugikan Negara dan/atau satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Semoga SMK yang telah ditetapkan sebagai SMK PK dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMK agar dapat menghasilkan lulusan bermutu sesuai dengan kebutuhan IDUKA.