SERTIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN SMK MELALUI LSP P1 SMK

Oleh Muhamad Alwi, M.Tr. Pi

(Kepala SMKN 1 Sukanagara/Asesor Kompetensi LSP-KP-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI/KACI)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu institusi pendidikan yang mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya, maka sudah seharusnya SMK memfasilitasi peserta didik dalam pemilihan, penempatan dan penyesuaian jurusan/kompetensi keahlian yang dipilih agar mampu mempersiapkan dan mengembangkan potensi tersebut pada dunia kerja sehingga mampu mengikuti perkembangan IPTEK.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

“SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didikagar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.”

Mengacu pada isi penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di atas, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaran pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya dan banyak sekolah yang tidak memperhatikan hasil output dari kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, dalam bentuk sertifikasi profesi. Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang susah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, dikarenakan kemampuan yang di milikinya tidak dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan bidangnya sehingga hal ini menyebabkan pengangguran.

Lulusan SMK selain memiliki Ijazah mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi yang didapatkan setelah menyelesaikan ujian kompetensi keahlian (UKK), sertifikat kompetensi berguna bagi lulusan SMK untuk mencari kerja di dunia usaha atau dunia industri. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang. Bagi lulusan SMK sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP-P2), dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3). Untuk mendukung program ini sampai dengan Tahun ini di data website http://psmk.kemdikbud.go.id/lsp data SMK sudah mendirikan LSP P1 sebanyak 915 sekolah sekitar 4.773 jejaring yang dapat memberikan akses sertifikasi kompetensi. Jumlah ini tentunya masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah lulusan SMK setiap tahunnya. Pemerintah tentunya akan mendorong agar SMK yang belum menjadi LSP untuk berbenah sehingga bisa segera mendapatkan lisensi LSP.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah kepanjangan tangan dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebuah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah, hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Untuk melaksanakan instruksi tersebut Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dengan melakukan pengembangan standar kompetensi dan melakukan uji kompetensi profesi. Karena keterbatasan BNSP, maka BNSP memberikan ijin kepada lembaga di luar BNSP untuk melakukan proses uji kompetensi.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi, LSP dibagi menjadi 4 yaitu LSP-P1 untuk industri adalah LSP yang diberikan kewenangan untuk melakukan uji kompetensi bagi karyawan mereka sendiri, LSP P1 untuk dunia pendidikan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP, LSP-P2 adalah LSP yang melakukan uji komoetensi kepada karyawan dari organisasi/lembaga/perusahaan lain, dimana organisasi/lembaga/perusahaan lain tersebut merupakan suplier atau agen yang memasok kebutuhan, dan LSP-P3. LSP-P1 LSP yang diberikan kewengan oleh BNSP untuk melakukan uji kompetensi kepada karyawan organisasi/lembaga/perusahaan lain untuk kepentingan nasional.

Adanya Sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK bukan hanya tren semata untuk memenuhi syarat memasuki ERA MEA. Namun juga sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi para lulusan SMK, karena seiring berkembangnya zaman, ijazah yang mereka dapatkan dari pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keahlian yang meraka ambil ternyata tidak cukup untuk menghadapi persaingan, dibutuhkan pengakuan akan keahlian yang mereka miliki berupa sertifikat kompetensi. Adanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi akan memberikan keuntungan bagi lulusan SMK yaitu;

a.         kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat,

b.         Mempunyai bukti bahwa komptensin yang dimiliki telah diakui,

c.         Bertambahnya niali jual dalam rekrutmen tenaga kerja,

d.         Kesempatan berkarir yang lebih besar dan,

e.         Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK, maka Kemendikbud berupaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK antara lain dengan mengembangkan Skema Sertifikasi KKNI Level Il yang dapat digunakan oleh LSP P1 SMK. Kerja sama antara Kemendikbud dan BNSP untuk menyusun skema sertifikasi telah dilakukan sejak tahun 2015 dimana terdapat 64 skema sertifikasi yang telah digunakan oleh LSP P1 SMK. Skema sertifikasi merupakan pengemasan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan dan keterampilan tertentu.

Saat ini Skema sertifikasi untuk LSP P1 SMK yang telah di buat Kemendikbud dan telah diverifikasi oleh BNSP sebanyak 142 skema sertifikasi kompetensi yang digunakan oleh SMK akan melakukan pendirian LSP P1 SMK ataupun penambahan ruang lingkup LSP P1 SMK yang sudah diberi lisensi oleh BNSP. Dengan semakin meningkatnya akses sertifikasi melalui LSP P1 SMK diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Sehingga menjadi tantangan bagi kepala SMK yang belum mendirikan LSP P1 di sekolahnya atau menjadi jejaring dari LSP P1 yangs sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya untuk mempersiapkan sekolahnya.

Hal utama yang harus dipersiapkan oleh sekolah yang akan mendirikan LSP P1 adalah kesiapan sarana prasarana di setiap kompetensi keahlia yang ada di sekolah tersebut harus dapat memenuhi standar pelaksanaan Uji kompetensi berdasarkan klaster/unit yang akan di ujikan, selanjutnya guru-guru produktif harus di ikutkan diklat Asesor Kompetensi terlebih dahulu, agar memahami lebih mendalam alur pendirian LSP P1 dan dapat mempermudah sekolah dalam mempersiapkan Materi Uji Kompetensi yang sesaui dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BNSP, selanjutnya sebelum sekolah melangkah untuk mendirikan LSP P1 secara mandiri alangkah baiknya mengajukan dulu sekolahnya untuk menjadi Jejaring Kerja dari LSP P1 yang sudah berlisensi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah tersebut, sehingga peserta didik di sekolah tersebut dapat juga di ikutkan dalam sertifikasi Uji Kompetensi menggunakan skema sertifikasi yang ada di LSP P1 yang sudah berlisensi.

Adapun prosedur untuk menjadi jejaring kerja LSP P1 yaitu pertama-tama Kepala SMK mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bidang PSMK untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai Jejaring kerja LSP P1 yang sesuai dengan kompetensi keahlian di sekolah tersebut, surat rekomendasi dinas akan di gunakan sebagai bahan lampiran permohonan kepada Direktur Pembinaan SMK untuk membentuk jejaring kerja LSP P1. Kemudian Direktur Pembinaan SMK menetapkan jejaring kerja LSP SMK, sehingga sekolah akan masuk dalam database PSMK sebagai salah satu sekolah jejaring pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP P1. Akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat menetapkan suatu sekolah sebagai jejaring kerja LSP P1, sehingga apabila jejaring kerja LSP SMK ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi, maka tembusan surat keputusan tersebut dikirim kepada Direktur Pembinaan SMK. Untuk mendirikan LSP P1 di sekolah ada bebarap hal yang harus dipahami oleh Kepala Sekolah dan Tim pendirian LSP P1 yaitu Pedoman Mutu, Panduan mutu, SOP, Form-form, dan Instrumen Pendukung dimana semua dokumen ini akan dapat dipahami apabila sekolah sudah memiliki Asesor Kompetensi dan pada saat melaksanakan bimbingan pendirian LSP.

Semoga dengan uraian yang dibuat oleh penulis ini bisa membuka pemahaman kepala-kepala SMK dalam mempersiapkan langkah awal untuk mendirikan LSP P1, sehingga dapat mempersiapkan sekolahnya baik menjadi Jejaring kerja dari LSP P1 yang sudah berlisensi atau akan mendirikan sendiri LSP P1, adanya LSP P1 yang berlisensi merupakan lembaga yang legal untuk melaksanakan sertfikasi di sekolah. Harapannya dengan terbentuknya LSP P1 di sekolah akan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di sekolah kita, dengan memiliki kemampuan yang disertai dengan adanya bukti.

SMK Bisa.!!!

SMK Juara..

Indonesia Kompeten.