SMK YANG TIDAK BERMITRA DENGAN INDUSTRI SEBENARNYA BUKAN SMK

Oleh Drs. KAMAJAYA, MPd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

SMK yang tidak bermitra dengan industri sebenarnya bukan SMK, karena kita bicara tentang masalah kebekerjaan dan tenaga kerja, tentu harus bicara dengan para penggunanya yaitu pihak dunia usaha dan industri (DUDI). SMK harus didorong untuk bermitra dengan industri (M. Bakrun, Direktur Ditpsmk).

Memang terasa aneh bila SMK yang salah satu tujuan utamanya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja serta asosiasi asosiasi profesi bidang teknik yang relevan dan mampu bersaing di pasar global, tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pihak dunia DUDI.

Pihak Direktorat Pembinaan SMK (Ditpsmk) sendiri sampai dengan saat ini program utamanya adalah mengembangkan SMK agar bermitra dengan pihak industri seperti tahun tahun sebelumnya. Ditpsmk telah berusaha keras melalui Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri (Lasjurin) yang merupakan salah satu subdit yang menyelenggarakan fungsi “Penyusunan Bahan Perumusan, Koordinasi, dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Sekolah Menengah Kejuruan”. Secara khusus Seksi Lasjurin salah satu tugasnya pelaksanaan kebijakan bidang penyelarasan kejuruan bagi SMK”. Tugas dan fungsi seksi tersebut yaitu memperhatikan kebutuhan penyiapan SDM terampil yang mendukung pertumbuhan industri, optimalisasi layanan yang memfasilitasi partisipasi DUDI dalam mendukung terwujudnya penyelarasan kejuruan di SMK yang kita kenal dengan istilah link and match. Subdit Lasjurin ini sifatnya memobilisasi SMK agar bisa menjadi SMK bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri baik nasional maupun global.

Usaha lain yang dilakukan oleh pihak Ditpsmk dalam mengatasi masalah kebekerjaan adalah melalui program SMK Pencetak Wirausaha (SPW). Hasil kerja sama antara Subdirektorat Kurikulum Dit. PSMK dengan SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education Organization). Program Sekolah Pencetak Wirausaha ini ditujukan untuk mengintegrasikan konsep BMW yaitu bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Pendidikan kewirausahaan di SMK diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis, seperti Teaching Factory atau Technopark. Kegiatan ini merupakan praktik nyata dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK), Simulasi dan Komunikasi Digital.

SMK harus berusaha melakukan banyak kerja sama dengan pihak DUDI dan atau instansi lainnya yang bisa melakukan proses rekrutmen bagi lulusannya. Teknis penyelenggaraannya dapat mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

(1)        Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, dan yang terkait dengan usaha penempatan lulusan yang akan menjadi tenaga migran diatur melalui

(2)        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagaimana supaya SMK proaktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam usaha penempatan lulusan? Sebenarnya pemerintah sendiri sejak tahun 2017 lalu telah menitipkan biaya operasional bagi keperluan tersebut di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bagian (D) Komponen Pembiayaan BOS pada SMK point (12) mengenai Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

a.         Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMK, antara lain penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis pakai (ATK), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk pengembangan kerja sama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi.

b.         Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi peserta didik SMK, di antaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan peserta didik praktek.

c.         Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study), di antaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d.         Biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku. Magang guru ini dilaksanakan dalam bentuk:

1)         mengikuti pelatihan kerja di industri;

2)         magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk/jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;

3)         magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;

4)         mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;

5)         mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau

6)         mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.

Jadi tidak ada alasan bagi SMK untuk tidak proaktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak DUDI maupun instansi yang memiliki program dalam penempatan para pelamar kerja, maka sangat tepat apa yang disampaikan oleh Bapak M. Bakrun selaku Direktur Ditpsmk, bahwa SMK yang tidak bermitra dengan industri sebenarnya bukan SMK.

Semoga dengan dipahaminya dengan baik keinginan pemerintah supaya semua lulusan SMK dapat bekerja di dalam dan luar negeri, melakukan wirausaha mandiri dan atau melanjutkan (BMW) secara teknis di lapangan satuan pendidikan harus berada digaris depan dalam usaha penempatan para lulusan SMK agar semuanya dapat memperoleh kerja.