SPP GRATIS DAN POTRET MUTU PENDIDIKAN JAWA BARAT

 Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara Utama LPMP Jawa Barat/Anggota BAN SM/Anggota KACI)

Sebuah kejutan untuk dunia pendidikan di Jawa Barat datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil. Kang Emil dalam situasi pandemi covid-19 mengumumkan bahwa mulai tahun 2020 tepatnya mulai awal tahun ajaran baru SPP untuk SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat gratis. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi siswa sekolah negeri bagi siswa sekolah swasta  pun mendapat bantuan. Walaupun terlambat dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sudah terlebih dulu, namun kebijakan ini membawa berkah dan musibah. Berkah bagi orang tua siswa yang akan anaknya sekolah di jenjang SMA, SMK, dan SLB, musibah bagi sebagian kecil kepala sekolah.

Kebijakan pembebasan SPP merupakan salah satu upaya untuk membenahi pendidikan di Provinsi Jawa Barat terutama meningkatkan akses dan kesempatan belajar untuk semua anak sehingga mempunyai kesempatan anak menjadi juara. Berbicara Jabar Juara bisa diartikan sebagai Jabar yang unggul, Jabar yang meningkat atau pendidikan Jabar yang bermutu dalam pendidikan.

Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan yang baik dari segi pengelolaan maupun  proses pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input  seperti: besar sekolah, guru, buku pelajaran, situasi pelajaran dan kurikulum, manajemen sekolah dan keluarga untuk menghasilkan output setinggi-tingginya, sehingga perlu adanya penjaminan mutu pendidikan.

Terkait dengan peningkatan mutu ada dua payung hukum yang menjadi rujukan yaitu berdasarkan PP19/2005 yang mengatur delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar: kelulusan, isi, proses, penilaian, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana serta pembiayaan. SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan (UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas) serta Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sekolah yang secara sadar, mandiri dan berkesinambungan menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan SPMP untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. SPMP mempunyai fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari dua bagian yaitu 1). Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilakukan oleh sekolah dan, 2). Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh pihak di luar sekolah, seperti BAN SM dan LPMP.

Dari kegiatan SPME yang dilakukan oleh LPMP mengahasil rapot mutu pendidikan. Rapor mutu merupakan produk SPME yang menggambarkan sejauh mana capaian indicator-indikator SNP telah terpenuhi oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Dalam rapor mutu capaian indikator SNP dikatagorikan dengan menggunakan kriteria: nilai 0 – 2,04, katagori SNP 1, nilai 2,05-3,7, katagori SNP, nilai 3,71-5.06 katagori SNP 3, nilai 5,07-6,66 katagori SNP 4 serta  nilai 6,67-7 katagori SNP.

Berdasarkan hal tersebut untuk Provinsi Jawa Barat  diperoleh hasil hanya 16 persen sekolah SMA dan SMK termasuk katagori capaian sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, sedangkan capaian yang lain paling rendah adalah untuk standar sarana prasarana dengan nilai 2,98-3,3,42 dan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian 4,42 - 5,7. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa sarana prasarana sekolah serta pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat termasuk katagori capaian SNP 3. Artinya sekolah di SMA dan SMK di Jawa Barat belum mencapai standar nasional pendidikan. Hasil ini sama persis dengan hasil akreditasi ternyata kedua masalah itu merupakan nilai capaian yang paling rendah.

Dari capaian pemenuhan indikator, rapor mutu dan hasil akreditasi tersebut juga direkomendasikan agar dinas pendidikan/pemerintah daerah Jawa Barat melakukan kegiatan seperti: 1) melakukan pemetaan, analisis dan evaluasi ketercapaian indikator-indikator mutu pada 8 standar nasional pendidikan untuk jenjang SMA SMK. 2) Melakukan pemetaan, analisis kebutuhan serta memfasilitasi usulan kebutuhan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya guru, tata usaha, laboran dan pustakawan. 3) Melakukan pemetaan, analisis kebutuhan dan evaluasi sarana dan prasarana sesuai indikator-indikator mutu pada standar nasional Pendidikan. 4) Memfasilitasi peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, tata usaha dan komite sekolah dalam pengelolaan dan pembiayaan sekolah. 5) Melakukan pendampingan dan supervise terhadap satuan pendidikan dalam upaya pencapaian standar nasional Pendidikan. 6) Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan kepala sekolah termasuk pemetaan kompetensi dan fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalnya.

Data dari rapot mutu dan hasil akreditasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan atau Pemda Jawa Barat masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memenuhi capaian pada standar sarana prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun untuk standar pembiayaan termasuk katagori SNP 4 artinya masih di bawah pemenuhan standar nasional pendidikan.

Kebjiakan membebaskan SPP gratis nampaknya akan menjadi tantangan besar bagi kepala sekolah dan jajarannya karena sumber pemasukan untuk pengelolaan akan berkurang sebab  sebelumnya SPP yang diminta dari orang tua siswa diperhitungkan setelah dilakukan perhitungan kebutuhan operasional sekolah dalam satu tahun misalnya jatuh pada angka Rp250 ribu, nah sekarang dengan SPP yang digratiskan PEMDA menggantinya dengan jumlah 140-190 ribu per orang untuk SMA, sedangkan untuk SMK sebesar 150-170 ribu per orang.

Bagi sekolah yang terbiasa memungut lebih dari jumlah tersebut jelas merupakan tantangan karena harus kerja keras untuk melakukan penyesuaian. Namun jika merujuk kebijakan di Provinsi Jawa Timur, walaupun SPP gratis sekolah masih bisa memungut sumbangan sebesar kekurangan biaya berdasarkan perhitungan biaya operasional sekolah. Misalkan batuan dari pemerintah Rp160 ribu, sekolah menghitung Rp250 ribu, maka yang Rp90 ribu masih dibebankan kepada orang tua siswa. Di Jawa Timur terkenal dengan istilah TISTAS. Artinya gratis tapi berkualitas.

Berkurangnya biaya operasional akibat uang pengganti SPP lebih kecil dibandingkan kebutuhan sekolah merupakan suatu tantangan bagi sekolah dalam upaya pemenuhan indikator-indikator standar nasional pendidikan, tetapi juga merupakan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi-inovasi pengelolaan sekolah dengan dana yang terbatas. Hal ini sebagai konsekuensi ditegakkannya keadilan bagi semua anak bangsa untuk mengecap pendidikan. Namun alangkah bijaknya jika pola penyeragaman seperti kebijakan pembebasan SPP ini tidak mengabaikan partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pendidikan bisa terwadahi, sehingga pola subsidi silang antara yang kurang mampu dan yang mampu bisa diwujudkan.

Semoga pemilihan kebijakan ini tidak mengabaikan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Jawa Barat agar terwujud Jabar Juara.... Semoga ada keajaiban.