TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JABAR HARAPAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN BARU

Oleh Dr. Drs. Asep Tapip Yani, M.Pd.

(Ketua Umum DPP AKSI/Kepala SMK Negeri 4 Kota Bandung/KACI #PASTI BISA#)

Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ujung tombak (meminjam istilah pandemi covid: Garda Terdepan) untuk melaksanakan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah guru dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya, guru dan tenaga kependidikan menjadi bagian integral yang sangat penting diatur dalam delapan (8) standar nasional pendidikan, dan sepantasnya yang terdepan dimampukan serta diberdayakan dalam pembangunan pendidikan.

Pembangunan pendidikan berskala nasional dan lokal, dari pusat sampai daerah atau sebaliknya, sejatinya harus terintegrasi dan memiliki kohesivitas hierarki yang saling menguatkan. Upaya memajukan pendidikan nasional harus menjadi upaya memajukan daerah sekaligus, dan sebaliknya upaya memajukan pendidikan daerah adalah juga dalam rangka memajukan pendidikan nasional. Otonomi pengelolaan pendidikan di daerah-daerah haruslah menjadi upaya pembagian kualitas layanan secara efektif-efisien dan menjaga kohesivitas hierarki untuk menjaga ruh pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pembangunan pendidikan Jawa Barat, dari beberapa aspek seperti APK, APM dan IPM memang ada pergerakan ke atas alias naik menuju lebih baik dari tahun ke tahun, seperti yang dilansir BPS Jabar 2020. Namun jika diukur dari capaian 8 standar nasional pendidikan, secara kasat mata saja dapat diketahui betapa di sana sini masih ada yang jomplang. Salah dua contohnya yang dengan mudah diketahui adalah masalah standar sarana prasarana dan standar guru dan tenaga kependidikan.

Sarana prasarana pendidikan di beberapa daerah memang sudah ada yang jauh melampaui standar nasional, tetapi itu masih sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan begitu banyaknya jumlah sekolah dan luasnya wilayah Jawa Barat. Justru masih amat sangat banyak sekolah dan daerah di Jawa Barat yang jangankan melampaui batas standar, mencapai standar saja masih sedikit, bahkan lebih banyak lagi yang di bawah standar.

Pun demikian, kondisi guru dan tenaga kependidikan saat ini di Jawa Barat masih belum memenuhi standar nasional pendidikan secara menyeluruh. Secara kuantitas pun juga secara kualitas masih banyak yang di bawah standar. Secara kuantitas, akibat dari gelombang besar pensiun PNS dan tiadanya formasi pengangkatan baru, kekurangan guru dan tenaga kependidikan terus menyeruak seolah tanpa solusi satu dasa warsa terakhir ini. Dan akibatnya, banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang dipekerjakan sekolah tanpa status yang tegas. Dan selanjutnya, kondisi ketidaktegasan status ini akan menjadi bom waktu yang bisa menambah semakin ruwetnya masalah pendidikan.

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah, izinkan saya berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang baru untuk menetapkan prioritas dan fokus pada masalah krusial pendidikan. Dan menurut hemat kami adalah penting bila Kepala Dinas Pendidikan fokus pada pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat secara menyeluruh. Kondisi kepala sekolah di Jawa Barat saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas masih memerlukan energi sangat besar untuk dapat memenuhinya. Diketahui bahwa banyak SMK dan SMA negeri yang tidak memiliki kepala sekolah. Dan setiap tahun, bahkan boleh dibilang setiap bulan ada kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.

Sebagai tenaga kependidikan, kepala sekolah bertugas mewujudkan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menjelaskan bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa pengembangan karier kepala sekolah merupakan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi dan pola karier PNS.

Manajemen karier PNS meliputi pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi yang harus dilakukan dengan prinsip merit system. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, kondisi kecacatan, dan kebutuhan instansi pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan kepala sekolah untuk saat ini dan periode tertentu ke depan memerlukan perencanaan yang sangat baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas kepala sekolah yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan dan beban kerja memegang peranan yang penting untuk pengadaan kepala sekolah yang berkualitas dengan tepat, misalnya perekrutan, pendistribusian, dan pemindahan juga pemberhentian sesuai dengan kebutuhan. Jika perencanaan kebutuhan tidak dilakukan dengan baik dan benar, pemenuhan kebutuhan kepala sekolah tidak dapat terealisasi dengan baik.

Demikian pandangan dan harapan kami dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. AKSI siap berkolaborasi dan menjadi mitra produktif bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pembangunan pendidikan menuju Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan kolaborasi dan inovasi.

Terima kasih. ***