Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI/Komunitas Cinta Indonesia/KACI
#PASTI BISA#)
Ada sahabat dari Bengkulu bertanya, “Pak Dudung apakah TPG
di Jawa Barat sudah cair?” Saya jawab untuk jenjang menengah sudah. Ya faktanya
TPG di jenjang pendidikan menengah yang dikelola pemerintah provinsi Jawa Barat
jauh lebih cepat cair dibanding pemerintah kabupaten dan kota.
Pasca keluarnya UURI No 14 Tahun 2014 tatakelola pendidikan
mengalami perubahan. Pendidikan dasar dikelola pemerintah kota dan kabupaten,
pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi oleh
pemerintah (pusat).
Era alih kelola menghadirkan---terutama pendidikan menengah---nuansa
baru. Para GTK di pendidikan menengah menjadi perangkat pemerintah provinsi.
Dalam sejumlah tulisan di Pikiran Rakyat dan Republika, Saya sudah
beberapa kali menyoal terkait tatakelola pendidikan pra dan pasca alih
kelola.
Ada sejumlah harapan---khusus guru pendidikan menengah---agar
layanan pada guru jenjang pendidikan menengah lebih baik pasca alih kelola.
Faktanya hari ini TPG bagi guru pendidikan menengah jauh lebih cepat cair
dibanding guru-guru di pendidikan dasar. Dalam hal ini pemerintah provinsi jauh
lebih baik.
Judul di atas, “Terimasih Disdik Jawa Barat” adalah sebuah
apresiasi pada Kadisdik Dr. Hj. Dewi Sartika dan tentunya Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil. Mengapa mesti mengucapkan terimakasih? Sebagai pengurus
organisasi PGRI di tingkat pusat Saya tahu persis cairnya TPG tidak sama,
beragam. Hal ini melahirkan kegalauan periodik.
Guru inginnya TPG cair sama dan bareng di seluruh Indonesia.
Ketika Disdik Jawa Barat sudah mendahului mencairkan TPG dibanding pemerintah
kokab, tentu ini adalah sebuah prestasi layanan yang diharapkan. TPG, THR dan
gaji ke 13 selalu menjadi “prioritas issue” di kalangan internal para guru. Ini
sangat wajar dan akan selalu demikian.
Terimakasih Disdik Jawa Barat, selain sudah lebih cepat
cairkan TPG ada sejumlah prestasi lainnya. Hal yang dimaksud adalah :1)
perbaikan nasib guru honorer, hampir mendekati UMR dan dapat THR, 2) objektivitas
rekrutmen CPN, 3) objektivitas rekrutmen kepala sekolah akhir 2019, tinggal
nunggu pengangkatan, 4) maslahat lainnya yang didapatan para guru.
Semoga dengan adanya UURI No 14 Tahun 2014 ada “perlombaan”
layanan para ASN mulai dari tingkat kokab, provinsi dan pemerintah pusat.
Maksudnya adalah lomba memberikan layanan yang lebih memuaskan bagi para ASN.
Seperti bulan ini, Disdik Jawa Barat menjadi “juara” mencairkan TPG lebih cepat
dibanding pemerintah kokab di wilayah Jawa Barat.
Dahulu pernah ada pesismisme publik guru, mereka bertanya.
Apakah tatakelola guru di provinsi akan lebih baik? Para guru terbelah dua. Ada
yang optimis dan ada yang pesimis. Saya menyoal optimisme alih kelola di
Pikiran Rakyat dan koran grup Jawa Pos.
Mengapa Saya lebih optimis guru ditangani provinsi. Karena
Saya pengurus organisasi profesi guru, lebih banyak tahu dinamika negatif
layanan birokrasi pemerintah kokab pada para guru. Politisasi dan “semau gue”
para Bupati dan Walikota benar-benar terjadi di sejumlah daerah.
Mutasi, rotasi, promosi dan bahkan sanksi banyak yang penuh
dengan kongkalingkong politik. Semoga---setidaknya---guru jenjang menengah
lebih aman dikelola provinsi dalam berkarier dan berprestasi. Jabar juara lahir
bathin akan tercapai lebih cepat bila semua guru mendapatkan layanan terbaik.
Maaf bukan lebay, mengutamakan layanan terbaik pada guru
adalah “best practice” pemerintah Jepang saat bangkit dari kehancuran. Guru
adalah ASN terbanyak dan semuanya sarjana. Ini adalah modal suprastruktur untuk
digerakkan secara maksimal menuju Jabar Juara Lahir Bathin!