Penulis: Vera Syahfitri, S.Pd.

Vera Syahfitri, S.Pd.
Oleh Vera Syahfitri,
S.Pd.
(Guru SMAN 1
Megamendung)
Selama
11 tahun saya mengabdi menjadi guru honorer memiliki suka duka, dengan iklim
kerja yang berbeda antara guru honorer dan PNS terutama perbedaan penghasilan yang diterima guru honorer, sedangkan guru PNS merupakan guru yang dijamin pemerintah. Dan saya mencoba mengikuti tes
CPNS sebanyak 5 kali.
Tes
pertama sampai ketiga saya mendaftarkan diri di pemerintahan Kab. Bogor.
Keempat di tahun 2018 kembali dibuka pendaftaran CPNS Provinsi Jawa Barat dan
memilih formasi di SMAN 1 Megamendung dengan formasi 1 guru yang dibutuhkan.
Pertama kalinya saya mengikuti CPNS dengan sistem CAT. Dengan seleksi sistem
CAT untuk menjamin pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, sehingga
menghilangkan potensi kecurangan yang sering terjadi pada pola konvensional. Dan
saya pun bisa melihat hasil secara langsung dengan nilai TWK: 105; TIU:
110 dan TKP: 125 namun ke empat kali pun saya tidak lulus karena
nilai TWK di bawah nilai ambang batas, di mana yang telah diatur oleh Permenpan No 37 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas
seleksi kompetensi dasar pengadaaan CPNS tahun 2018. Nilai ambang batas
ditetapkan sebesar 298 dengan rincian Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143, Tes
Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75. Dan
terakhir yang ke lima kalinya di tahun 2019 saya mengikuti Tes CPNS dengan
pengamalan sebelumnya, membuat saya lebih intens untuk belajar. Hasilnya pun TWK:
85; TIU: 125 dan TKP: 143
ya nilai saya pun di atas ambang batas. Namun saya tidak memenuhi 3 besar dalam
mengikuti ujian selanjutnya yaitu Tes SKB.
Tahun 2021 merupakan tahun yang
menggembirakan bagi saya seorang guru honorer. Saat itu saya membaca salah satu
media online, tersiar kabar dari Mendikbudristek
Nadiem Makarim menyampaikan bahwa di tahun 2021 ini pemerintah pusat
menyediakan 1.002.616 formasi guru PPPK dan Kedudukan PPPK sebagai ASN
sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017,
PP Nomor 49 Tahun 2018.
Seleksi guru PPPK dilaksanakan
dalam 3 tahap. Tahap
pertama pada bulan September boleh diikuti oleh peserta dari kelompok guru
honorer THK-II dan guru honorer di sekolah negeri. Dan saya berhasil lulus di
tahap 2 di bulan Desember, bersaing
dengan guru di sekolah swasta dan lulusan PPG.
Semoga dengan banyaknya guru
yang lulus PPPK, mengubah status dari honorer ke PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan
ekonomi bagi guru dan peningkatan karier jangka panjang bagi guru, serta
kualitas pengajaran yang diterima oleh peserta didik menjadi semakin baik.