Tunjangan Profesi Bentuk Pengakuan Guru Profesional

Oleh Budi Hermawan, S.Pd., M.Phil. SNE.

(Kasi Kesejahteraan GTK Disdik Jabar)

Persoalan kekurangan guru adalah persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap Provinsi di Indonesia, termasuk di dalmnya adalah Jawa Barat. Hal ini terjadi diakibatkan oleh dilakukannya moratorium pengangkatan guru selama kurun waktu 10-11 tahun ke belakang. Kebijakan moratorium ini berdampak panjang terhadap ketersediaan guru PNS pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah seiring dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun padahal ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi tentang penjaminan bahwa pelaksanaan Proses Pendidikan dan pembelajaran harus berjalan terus.

Kondisi kekurangan guru inilah yang memaksa Kepala Sekolah Negeri dari mulai SMA, SMK, dan SLB Negeri untuk mengangkat guru pengganti dalam rangka penjaminan terhadap keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran bermutu di sekolah. Pada ujungnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipaksa oleh keadaan untuk menyisihkan sebagian besar anggaran pendidikannya sebagai bagian komitmen mewujudkan SMA, SMK, dan SLB Juara, untuk membayarkan insentif bagi guru bukan PNS yang jumlahnya cukup fantastik yaitu sampai data terakhir per-Januari 2020 sebanyak +18.000 guru bukan PNS sebagai bagian dari Guru Juara. Sekitar +14.600 guru bukan PNS telah dibayarkan honornya setiap bulan dengan jumlah besaran perguru sebesar Rp 85.000,- * 24 Jam atau sebesar Rp 2.040.000,-/bulannya.

Apabila ditotal secara keseluruhan jumlah anggaran pendidikan yang didedikasikan untuk membayar guru sebesar +Rp 530.000.000.000,-. Dari total pembiayaan pendidikan yang didedikasikan untuk membayar honorarium guru tersebut ternyata masih terdapat sejumlah 3.000-an guru belum terbayarkan melalui anggaran tersebut dan selama ini dibayarkan melalui alokasi anggaran dari Komite Sekolah. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan DIY yang besaran pembayaran honor gurunya sebesar Rp 1.700.000,- dan Rp 850.000,- per-bulannya Jawa Barat terhitung lebih tinggi dalam membayarkan honorarium tersebut.

Di samping itu Gubernur Jawa Barat melalui komitmennya yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu melalui peningkatan kesejahteraan guru SMA, SMK, dan SLB yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi menerbitkan SK Penetapan Guru bukan PNS pada SMA, SMK, dan SLB Negeri se Jawa Barat yang berjumlah 1.461 guru. SK Gubernur bagi guru bukan PNS pada SMA, SMK, dan SLB Negeri tersebut dapat digunakan proses pengusulan Pemeritah/Kemendikbud untuk melakukan pencairan Tunjangan Profesi terhitung mulai Januari 2020. Untuk proses pencairan TPG ini merupakan kewenangan penuh dari Kemendikbud yang mensyaratkan bahwa seorang guru dapat dibayarkan tunjangan profesinya apabila guru tersebut: (1) berijazah S1 atau D4, (2) Bersertifikat Pendidik, (3) Mapel linier, (4) Jumlah JP minimal 24 jam pada satminkalnya (satu satminkal), dan (5) Memiliki SK Penetapan dari Kepala Daerah. Ternyata dari 1461 guru tersebut yang jumlah JP nya minimal 24 jam sebanyak 1240 guru. Sehingga masih terdapat 221 orang guru yang perlu dipenuhi jumlah JP nya oleh pihak sekolah yang menjadi satminkalnya atau dipindahkan ke SMA/SMK/SLB Negeri yang jumlah Jam Pelajaranya memungkinkan untuk dilakukan proses pencairannya.

Semoga Jawa Barat Juara Lahir Batin yang ditopang oleh Guru Juara (Guru Profesional yang terbayarkan tunjangan Profesinya). Amiiien.