URGENSI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI KEPALA SEKOLAH

Oleh Suwandi Permana

(Pengurus MKPS SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Sekolah merupakan suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri yang kompleks dan unik, di mana terjadi proses pembelajaran, interaksi sosial dan budaya serta tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Sekolah sebagai suatu organisasi terbuka, maka kepala sekolah senantisa harus berupaya secara berkesinambungan untuk memahami aspirasi yang berkembang dan peka terhadap tuntutan siswa, masyarakat dan dunia kerja. Terlebih pada era industri 4.0, sekolah dituntut terus menjadi agen perubahan (agent of change) untuk mampu mempersiapkan para siswa menghadapi tantangan dan tuntutan zaman masa kini dan masa yang akan datang.

Dengan demikian, maka kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Kepala Sekolah, kepala sekolah wajib memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Hal ini sejalan dengan tugas pokok kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 15 Ayat 1 butir b Pasal 54 Ayat 1 bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Implementasi peraturan pemerintah tersebut lebih teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Bab VI Pasal 15 menjelaskan tugas pokok kepala sekolah sedang Bab VII Pasal 16 berkenaan dengan kepala sekolah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dimaksudkan agar kepala sekolah dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal. Menurut (Laura M. Desimone: 2009) PKB merupakan kunci penting dalam melakukan reformasi pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan hubungan timbal balik (reciprocal). Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2015 diperoleh hasil sebagai berikut; a) nilai rata-rata tertinggi adalah 55,90 dan; b) nilai rata-rata terendah adalah 45,92. Sedangkan untuk nilai rata-rata per-dimensi (UKKS) sebagai berikut; a) kepemimpinan pembelajaran: 43, 96; kewirausahaan: 48, 52; manajerial: 48, 87; supervisi: 36, 45, dan usaha pengembangan sekolah: 47, 67. Hasil UKKS perjenjang a) kepala: SMA 51, 75; b) kepala SMK: 50, 67; c) kepala SMP: 50, 26 dan kepala SD: 44, 43.

Berdasarkan berdasarkan kualifikasi pendidikan diperoleh sebagai berikut a) kepala sekolah kualifikasi S3: 54, 85; b) kepala sekolah kualifikasi S2: 51, 60; c) kepala sekolah kualifikasi S1: 45, 85 dan d) kepala sekolah kualifikasi di bawah S1 atau D4: 37, 67. Merujuk pada hasil UKKS, tidak dapat dinafikan lagi bahwa pendidikan dan pelatihan Kepala sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan struktur dan program yang dapat mendorong kepala sekolah dapat melakukan quantum dalam melakukan pengelolaan sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu (quality improvement based).

Permasalahan rendahnya kompetensi kepala Sekolah, masih merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut karena belum optimalnya pengelolaan instrumental input berupa program diklat yang masih berorientasi kepada proyek, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum optimal serta belum didukung pemanfaatan dana yang efektif dan efisien serta belum didukung oleh sumber daya (instruktur) yang qualified. Pada aspek environmental input pengendalian dan pengawasan kegiatan diklat dari pemangku kepenting belum optimal, meskipun kegiatan supervisi, seperti diklat penguatan kepala sekolah yang telah dilaksanakan tahun lalu. Sekolah masih belum merasakan perubahan yang signifikan terhadap hasil kegiatan penguatan kepala sekolah, terutama pada aspek kompetensi manajerial.

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Kemdikbud pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa 70% dari kurang lebih 250, 000 kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial dan supervisi yang rendah. Dalam kurun satu decade sejak diberlakukan Kurikulum 2013, masih belum menunjukan peningkatan kompetensi manajerial yang tinggi. Kompetensi manajerial kepala sekolah hasil Uji Kompetensi Kepala sekolah pada aspek manajerial hanya berkisar 48,87% (Kemdikbud: 2015).

Demikian paparan ini saya sampaikan semoga menjadi input bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi para kepala sekolah. Merdeka belajar sebagaimana menjadi program unggulan Kemendikbud sekarang ini akan berhasil bila sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang unggul, terutama kompetensi manajerial. Sebagimana disampaikan oleh W. Edward Demming bahwa 80% masalah muncul dalam organisasi karena manajemen dan 20% karena sumber daya manusia. #work from home. ***