YANG KEREN DAN YANG BEKEN! SMART ASN MENUJU SMART GOVERNANCE

Oleh Hendrius Candra, M.Si.

(Guru Biologi SMAN 1 Ciampea)

Harian Kompas (15 Maret 2022), menulis perbedaan kata “Government” dan “Governance” yang diambil dari Bahasa Inggris. Istilah government dalam Bahasa Indonesia berarti pemerintah. Sedangkan istilah governance memiliki arti pemerintahan.  Smart Governance sendiri diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pada dasarnya, Tata kelola pemerintahan cerdas ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik. Mengambil istilah orang-orang Betawi, ini berarti tata kelola wilayah dan tata pamongnya sudah menjadi “keren” dan “beken”. Keren berarti sangat menarik, mengesankan dan sangat bagus. Sedangkan Beken artinya terkenal dan popular di pandangan banyak orang. Seperti inikah rencana besar dalam manajemen Negara Indonesia yang sedang dalam proses ini ?

SMART Government, Whole of Government (WoG) dan E-Government

Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas (Smart Governance) antara lain :  menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik,  meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Contoh lain adalah   melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Selain itu juga penerapan dalam    mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya, dan menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan, adalah contoh penerapan lainnya.

Dalam konteks Indonesia, WoG hadir menjadi salah satu warna menuju Smart Governance. Definisinya adalah pendekatan penyelenggaraan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan.  Ide WoG dalam mengintegrasikan sector-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik Tony Blair dari Inggris, melalui gerakan modernisasi program pemerintahan ‘joined up”. Pendekatan ini dipandang sebagai respon terhadap paradigm New public management yang banyak menekankan aspek efisiensi.

Dalam konteks Indonesia, W0G juga menemukan kepentingannya untuk hadir mengawal tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI seperti, keberagaman latar belakang nilai budaya adat istiadat, adanya potensi disintegrasi bangsa dan keberagaman pendidikan dan kapasitas.

Salah satu bentuk aplikasi Smart Government adalah melakukan pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, yang dikenal dengan istilah E-Government. E-Government tak sekedar memasang teknologi seperti pusat data (Data Center), jaringan dan aplikasi, tetapi juga harus memikirkan orangnya, baik birokrat, penggunanya, maupun proses pemerintahannya. Diharapkan model ini dapat membuat sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan dan efektif.  Proses pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga penganggaran tak mesti tatap muka.  Semua dapat melalui aplikasi on-line. Proses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang.  Dalam Smart Govermenent, pelayanan publik dilakukan secara terpusat. Sistem pelayanannya sudah terintegrasi.  Dampaknya adalah bahwa sistem dalam Smart Government dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif.  Sistem E-Kios adalah salah satu contoh pelayanan satu pintu yang sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Surabaya dan Sleman.

PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

ASN adalah sumberdaya dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai profesinya. Pengaturan profesi pegawai diharapkan agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman.

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.  Mereka berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. PPPK harus bersikap ‘netral”.

Peran dan tugas PPPK adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.  PPPK juga berperan sebagai ASN yang bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PPPK Smart ASN

Smart ASN merupakan konsep modern dalam manajemen aparatur Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. PPPK adalah ASN. ASN Cerdas ini adalah konsep administrasi pegawai yang mengintegrasikan TIK untuk memudahkan birokrasi berupa pengelolaan data dan informasi, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ada 9 profil Smart ASN. Ada Nasionalisme, Integritas, Wawasan global, Hospitality, Networking, Penguasaan Tekonologi Informasi, Penguasaan bahasa asing, dan entrepreneuship.  Seorang ASN yang “Smart” juga diharapkan dapat berperan sebagai digital tallent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Usaha-usaha pemerintah dalam proses pembentukan profil Smart ASN menuju Smart Governance sepertinya rutin dilaksanakan. Bagi calon atau ASN baru (PNS dan PPPK), secara berkala akan mendapatkan pembekalan ilmu dalam sebuah diklat atau Masa orientasi. MOOC (Massive Open Online Course) dengan agenda Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN serta Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah merupakan salah satu contohnya.

Nasionalisme menurut Ernest Renan adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara.  Adapun dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa. Pada dasarnya, memiliki rasa nasionalisme bagi seorang ASN secara tidak langsung berdampak dengan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itulah , sangat penting bagi setiap ASN untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia.

Sesuai PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen , rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Seorang ASN yang memegang teguh integritas akan tercermin dari sikapnya dalam bekerja.  ASN itu akan bertindak secara jujur dan bertanggung jawab, menepis semua godaan untuk korupsi.  Integritas akan terpancar dari sikapnya. Tanpa integritas, motivasi seseorang untuk bekerja akan menjadi berbahaya.

Profil ketiga Smart ASN adalah Wawasan Global. Dengan memiliki wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif dan mendukung fleksibilitas dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya.

Hospitality atau Keramahan perlu dimiliki seorang ASN yang Smart dalam melayani masyarakat. Ini merupakan sifat yang baik hati dan menarik budi bahasanya, serta manis dalam tutur kata dan sikapnya dalam melaksanakan tugas.

Networking (membangun dan menjalin jaringan) dengan orang atau organisasi lain sangat penting dilakukan. Hal ini karena sinergi yang terjadi akan mempermudah aparat Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

ASN harus dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang dalam melakukan tugasnya. Dengan literasi digital, ASN dapat mengakses informasi secara cepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui platform teknologi digital, dan membantu berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi dari berbagai sumber.

ASN yang smart di ajak untuk meningkatkan kemampuan penguasaan berbahasa asing, salah satunya bahasa Inggris.  Ini merupakan modal awal untuk menuju pemerintahan berkelas dunia. Bahasa inggris adalah bahasa internasional yang harus dikuasai untuk memudahkan kita berkomunikasi kepada warga mancanegara yang berkunjung ke tempat ASN berada.

Entrepreneurship secara ringkas merupakan jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh ASN. Bentuknya berupa sikap yang berani, kreatif, inovatif, tidak mudah menyerah, dan cerdas dalam menciptakan peluang.  Hal ini juga harus diterapkan dalam pemikiran tentang masa depan masyarakat dan membawa kesejahteraan bagi mereka.

Seorang Smart ASN dapat menerapkan aksinya dalam mendukung terbentuknya sebuah Smart Government dengan melalui berbagai kegiatan berupa aksi nyatanya. Mereka dapat melakukan pengelolaan data dan informasi yang efektif. Kemudian dapat melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dapat melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dan melaksanakan juga monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat.  Terakhir dapat melakukan aksi penerapan strategi yang terintegrasi.

Untuk menciptakan seorang ASN PPPK khususnya yang Smart, dan berujung pada terbentuknya Smart Governance,sampai mata internasional berkata untuk Indonesia kita : wow keren ! wow beken !,  maka akan sangat perlu diperhatikan beberapa hal penting untuk dijadikan sebagai sebagai sebuah saran membangun.  Diperlukan dukungan infrastruktur dan SDM memadai dalam menciptakan ASN cerdas ini ; Pengembangan kompetensi kepegawaian juga merupakan sebuah keniscayaan ; Monev yang dilakukan berlangsung terus- menerus agar konsistensi; sampai akhirnya terus beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat! Smartphone aja bisa, masa Smart ASN gak bisa? Bisalah ya, semangat bersama kita bangun Smart Governance!

(Hendrius Candra, dari berbagai sumber).