DARI RUANG KELAS HINGGA ISTANA: INTEGRITAS GURU, MARWAH PRESIDEN, DAN MASA DEPAN INDONESIA EMAS 2045
Oleh Iskandar Azhari
Pembangunan sebuah
bangsa tidak pernah berjalan di atas ruang hampa. Ada korelasi erat yang sering
kali luput dari pandangan makro kita: bahwa kualitas moral dan kesejahteraan
seorang guru di ruang kelas, bahkan di desa terpencil, memiliki tali temali yang
kuat dengan stabilitas politik, penegakan hukum di tingkat elite, hingga wibawa
kepemimpinan nasional.
Ketika diskursus publik
dihangatkan oleh dinamika hukum dan keamanan, mulai dari perdebatan batas
kewenangan intelijen, kasus-kasus kontroversial yang menyeret pejabat tinggi
penegak hukum seperti polemik penyadapan di era kepemimpinan institusi
kepolisian, hingga perlunya menjaga marwah lembaga kepresidenan, sebenarnya
kita sedang membicarakan satu hal yang sama yaitu kesehatan ekosistem
bernegara.
Bagaimana keenam
elemen, seperti peran guru, kasus penyadapan elite, marwah presiden, kedaulatan
negara, Visi Indonesia Emas 2045, dan tantangan guru saling berkelindan?
Jawabannya
terletak pada bangunan ketahanan nasional (national resilience) yang
rapuh di hulu jika fondasinya keropos di hilir.
Halu dan Hilir
Kedaulatan: Dari Penegakan Hukum hingga Etika Publik
Dalam sebuah
negara hukum (rechtstaat), kedaulatan bukan sekadar pertahanan batas
teritorial dari ancaman militer, melainkan juga kedaulatan hukum, informasi,
dan kelembagaan. Institusi kepresidenan adalah simbol tertinggi dari kedaulatan
tersebut. Marwah seorang presiden dan wibawa negara hanya akan tegak apabila
supremasi hukum berdiri di atas segala kepentingan golongan.
Di sinilah letak
urgensi transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Ketika instrumen
negara seperti kewenangan intelijen atau penyadapan disorot publik karena
potensi penyalahgunaannya, seperti riuhnya kasus hukum yang melibatkan pejabat
tinggi kepolisian, dampaknya tidak berhenti pada urusan hukum semata. Krisis
kepercayaan publik pada institusi penegak hukum menggerus rasa aman warga dan
melemahkan wibawa eksekutif.
Jika energi bangsa
terus-menerus tersedot untuk meredam gejolak politik elite akibat buruknya tata
kelola penegakan hukum, maka agenda-agenda besar pembangunan nasional akan
kehilangan arah. Padahal, Indonesia sedang berpacu dengan waktu menuju Visi
Indonesia Emas 2045.
Guru:
"Perangkat Lunak" Peradaban Bangsa
Jika kedaulatan
hukum dan marwah kepemimpinan adalah hardware (perangkat keras) yang
menjaga sistem politik tetap stabil, maka guru adalah software
(perangkat lunak) yang memberi nyawa pada peradaban tersebut.
Pemimpin masa
depan, baik yang kelak memegang kendali penegakan hukum, memimpin lembaga
negara, maupun menjadi warga negara kritis, lahir dari didikan seorang guru di
ruang-ruang kelas hari ini. Ketika publik dikejutkan oleh krisis etika di
kalangan pejabat publik atau penyalahgunaan kekuasaan, akar masalahnya sering
kali berpulang pada seberapa kuat pendidikan karakter dan nalar kritis
ditanamkan di masa lalu.
Selain itu, di era
disrupsi informasi dan perang siber saat ini, kedaulatan negara diuji oleh
kemampuan literasi digital warganya. Guru berdiri di garis depan untuk
membekali generasi muda agar tidak mudah terpolarisasi, sehingga kedaulatan
ideologi dan informasi bangsa tetap terjaga dari dalam.
Ironi di Lapangan:
Beban Berat Sang Pendidik
Sayangnya, mandat
besar yang ditaruh di pundak guru untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sering
kali bertepuk sebelah tangan dengan realitas struktural di lapangan.
Berdasarkan potret
dunia pendidikan kita hari ini, guru masih bergelut dengan masalah klasik yang
menahun:
1. Kesejahteraan
yang Belum Merata: Keberadaan jutaan guru honorer dengan penghasilan jauh
di bawah standar kelayakan membuat konsentrasi pendidik terpecah antara
mengajar dan bertahan hidup.
2. Beban
Administratif: Alih-alih fokus berinteraksi dan membangun karakter siswa,
guru kerap terjebak dalam tumpukan birokrasi pelaporan digital yang melelahkan.
3. Kesenjangan
Infrastruktur dan Hukum: Disparitas mutu antara kota dan daerah tertinggal
(3T) masih nyata. Di sisi lain, kerentanan hukum—seperti risiko kriminalisasi
saat mendisiplinkan siswa—membuat ruang gerak guru kian dibatasi ketakutan
psikologis.
Bagaimana kita
bisa berharap banyak pada lahirnya generasi unggul 2045 jika arsitek
peradabannya sendiri masih didera oleh kecemasan ekonomi dan birokratis?
Sintesis Menuju
Indonesia Emas
Visi Indonesia
Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama
dunia, tidak akan pernah menjadi kenyataan jika kita hanya berfokus pada
pembangunan fisik dan pertumbuhan angka-angka statistik makroekonomi, sementara
fondasi manusianya diabaikan.
Penyelesaian
masalah ini menuntut pendekatan dua arah yang simultan.
Di tingkat hulu
(elite),
negara wajib membersihkan institusi penegak hukum dari praktik penyalahgunaan
wewenang, menegakkan transparansi, dan menjaga marwah kepemimpinan nasional
dari skandal yang merusak kepercayaan publik.
Di tingkat hilir
(akar rumput),
negara harus memuliakan profesi guru, melalui perbaikan kesejahteraan yang
nyata, penyederhanaan birokrasi, serta perlindungan hukum yang kuat.
Kedaulatan negara
tidak hanya dijaga oleh moncong senjata atau undang-undang pengamanan siber
yang canggih, melainkan bermula dari ketegasan hukum para elite di Istana dan
ketulusan seorang guru di ruang kelas, dalam menanamkan integritas. Tanpa
keduanya berjalan seirama, Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan kosong
di atas kertas.
Membangun
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar persoalan mengejar pertumbuhan ekonomi,
mempercepat pembangunan infrastruktur, menguasai teknologi digital, atau
meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Lebih dari itu, Indonesia
membutuhkan manusia yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta memiliki
kesadaran kuat terhadap tanggung jawab kebangsaan.
Dalam konteks
tersebut, pendidikan dan peran guru memiliki hubungan yang sangat erat dengan
kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, marwah Presiden, serta
kedaulatan bangsa.
Persoalan ini
menjadi semakin relevan ketika masyarakat dihadapkan pada pemberitaan mengenai
dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.)
Listyo Sigit Prabowo. Perkembangan perkara tersebut, sebagaimana disampaikan
dalam pemberitaan dan keterangan aparat penegak hukum, memunculkan pertanyaan
serius mengenai integritas kekuasaan, profesionalisme institusi negara, serta
mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat.
Tentu, seluruh
dugaan tersebut harus diuji melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan
adil. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tidak
bersalah harus tetap dihormati.
Namun, apabila
dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi
sekadar menyangkut pelanggaran hukum oleh individu. Hal itu juga menjadi ujian
bagi tata kelola kelembagaan, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat
terhadap negara.
Marwah Presiden
Bukan Sekadar Persoalan Kehormatan Jabatan
Dugaan penyadapan
ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto, apabila terbukti,
merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kenegaraan dan
kewibawaan kepala negara.
Presiden bukan
sekadar individu yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Presiden
merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang tanggung
jawab konstitusional dalam penyelenggaraan negara.
Karena itu, marwah
Presiden harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi,
hukum, dan kepentingan nasional.
Namun, perlu
dipahami bahwa menjaga marwah Presiden bukan berarti membangun budaya pemujaan
terhadap kekuasaan atau menutup ruang kritik masyarakat. Presiden tetap harus
terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan kontrol demokratis.
Justru, kewibawaan
Presiden akan semakin kuat apabila mampu memastikan bahwa seluruh pejabat
negara tunduk kepada hukum tanpa memandang pangkat, jabatan, kedekatan politik,
maupun pengaruh kekuasaan.
Presiden harus
menunjukkan bahwa tidak ada individu atau institusi yang memiliki kekebalan
hukum.
Dengan demikian,
ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki,
melainkan seberapa baik kekuasaan tersebut digunakan untuk melindungi rakyat,
menegakkan keadilan, dan menjaga kepentingan negara.
Kedaulatan Negara
Tidak Cukup Dijaga dengan Kekuatan Aparat
Selama ini,
kedaulatan negara sering dipahami sebatas kemampuan mempertahankan wilayah,
menjaga perbatasan, memperkuat pertahanan militer, serta menghadapi ancaman
dari negara lain.
Padahal, dalam
perkembangan zaman, kedaulatan juga mencakup keamanan informasi, perlindungan
data strategis, komunikasi kenegaraan, dan independensi pengambilan keputusan
nasional.
Negara dapat
memiliki aparat keamanan yang kuat, teknologi canggih, dan perangkat intelijen
modern. Namun, semua itu kehilangan makna apabila kewenangan justru
disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya menjaga keamanan negara.
Kedaulatan juga
berarti memastikan bahwa institusi negara tidak menjadi alat kepentingan
pribadi, kelompok, ataupun kekuatan politik tertentu.
Negara yang kuat bukan
negara yang membiarkan aparatnya menggunakan kekuasaan tanpa batas. Negara yang
kuat adalah negara yang mampu memastikan setiap aparat bekerja secara
profesional, bertanggung jawab, dan tunduk kepada konstitusi.
Oleh sebab itu,
apabila perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, pemerintah tidak
cukup hanya menyelesaikan persoalan melalui proses hukum terhadap individu yang
terlibat. Pembenahan sistem pengawasan, mekanisme penggunaan kewenangan
penyadapan, perlindungan informasi negara, dan akuntabilitas kelembagaan harus
menjadi agenda penting.
Jangan sampai
sebuah kasus hanya berhenti pada penindakan pelaku, sementara kelemahan sistem
yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tetap dibiarkan.
Guru: Penentu
Kualitas Manusia dan Masa Depan Bangsa
Mengapa persoalan
yang melibatkan Presiden, mantan Kapolri, dan kedaulatan negara harus dikaitkan
dengan guru?
Jawabannya
sederhana, tetapi mendasar: kualitas negara pada masa depan sangat ditentukan
oleh kualitas manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan hari ini.
Guru bukan sekadar
tenaga pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, mengejar target kurikulum,
memberikan nilai, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian.
Guru merupakan
pendidik yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter, membangun integritas,
mengembangkan potensi, serta menanamkan kesadaran moral dan kebangsaan.
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan tujuh tugas utama guru,
yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik.
Menariknya,
mendidik ditempatkan sebagai tugas pertama. Hal ini mengingatkan bahwa
pendidikan tidak boleh direduksi menjadi kegiatan transfer pengetahuan semata.
Guru harus mampu
menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian
sosial, dan penghormatan terhadap hukum.
Peserta didik juga
perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi,
dimanipulasi, atau menjadi penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada hafalan sila-sila
Pancasila, pasal-pasal konstitusi, dan simbol negara. Peserta didik harus
memahami makna negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan
berpendapat, kedaulatan rakyat, serta pembatasan kekuasaan.
Dengan demikian,
mereka memahami bahwa menghormati Presiden bukan berarti tidak boleh mengkritik
kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga harus
berdasarkan fakta, argumentasi, dan tanggung jawab.
Guru harus
mempersiapkan generasi yang tidak hanya patuh, tetapi juga memiliki kesadaran
untuk membedakan kebenaran dan kesalahan, kewenangan dan kesewenang-wenangan,
serta kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi.
Tantangan Guru
Indonesia: Tuntutan Besar, Dukungan Belum Memadai
Ironisnya, di
tengah besarnya tanggung jawab guru dalam mempersiapkan Indonesia Emas, profesi
guru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Persoalan
kesejahteraan, ketidakpastian status sebagian guru, ketimpangan distribusi
tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas sekolah, beban administrasi, serta
belum meratanya kesempatan peningkatan kompetensi masih menjadi pekerjaan rumah
dunia pendidikan.
Belum lagi
persoalan perlindungan hukum dan marwah profesi guru ketika menghadapi
kekerasan, intimidasi, intervensi, maupun konflik dengan berbagai pihak.
Guru juga dituntut
mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan,
meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan literasi dan numerasi, serta
menghadapi persoalan sosial peserta didik yang semakin kompleks.
Di sisi lain, guru
sering kali dibebani harapan untuk menyelesaikan berbagai persoalan moral dan
sosial yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan
pemerintah.
Kondisi tersebut
harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai
pemerintah menuntut guru menghasilkan generasi unggul, tetapi belum sepenuhnya
menghadirkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan, perlindungan, pemerataan,
dan pengembangan profesional guru.
Kampanye Bangga
Menjadi Guru tidak cukup diwujudkan melalui slogan, seremoni, atau ucapan
penghargaan setiap peringatan Hari Guru Nasional.
Kebanggaan
terhadap profesi guru harus dibuktikan melalui kebijakan nyata yang menghargai
martabat, kompetensi, pengabdian, dan kesejahteraan pendidik.
Guru memang harus
terus meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawabnya. Namun, pemerintah
juga harus memastikan bahwa guru memperoleh dukungan yang layak untuk
menjalankan tugas tersebut.
Pemerintah Harus
Memberikan Keteladanan
Pendidikan
karakter tidak akan efektif apabila hanya dibebankan kepada guru dan sekolah,
sementara lingkungan sosial dan penyelenggara negara tidak memberikan
keteladanan.
Sulit mengajarkan
kejujuran apabila ketidakjujuran dipertontonkan oleh pemegang kekuasaan.
Sulit mengajarkan
ketaatan terhadap hukum apabila pejabat negara sendiri tidak memberikan contoh
kepatuhan terhadap hukum.
Sulit membangun
budaya tanggung jawab apabila penyalahgunaan jabatan tidak ditindak secara
tegas dan adil.
Karena itu,
pemerintah harus menjadi bagian terdepan dalam membangun budaya integritas
nasional.
Penegakan hukum
harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Reformasi
institusi harus diarahkan pada penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Sementara itu, kebijakan pendidikan harus memberikan perhatian yang lebih besar
terhadap pembentukan karakter dan kualitas manusia.
Presiden dan
seluruh penyelenggara negara harus menyadari bahwa keteladanan merupakan salah
satu bentuk pendidikan publik yang paling kuat.
Masyarakat tidak
hanya belajar dari apa yang disampaikan pemimpin, tetapi juga dari apa yang
dilakukan pemimpin.
Dari Ruang Kelas
Menuju Indonesia Emas 2045
Pada akhirnya,
hubungan antara guru, marwah Presiden, kedaulatan negara, dan Indonesia Emas
2045 terletak pada satu kepentingan besar, yaitu membangun manusia dan
institusi negara yang berintegritas.
Penyelesaian
perkara dugaan penyadapan ilegal harus dilakukan melalui proses hukum yang adil
dan tuntas. Perlindungan terhadap Presiden dan keamanan informasi negara harus
diperkuat. Institusi penegak hukum harus memastikan kewenangannya tidak
disalahgunakan.
Pada saat yang
sama, pendidikan nasional harus diperkuat agar mampu melahirkan generasi yang
cerdas secara intelektual, matang secara emosional, kuat secara moral, dan
memiliki tanggung jawab kebangsaan.
Guru memang tidak
memiliki kewenangan seperti Presiden, Kapolri, menteri, atau pejabat negara
lainnya. Namun, guru memiliki peran strategis dalam mempersiapkan manusia yang
kelak akan menduduki jabatan-jabatan tersebut.
Oleh karena itu,
jangan pernah meremehkan ruang kelas. Dari ruang kelaslah nilai kejujuran,
keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan cinta tanah air mulai ditanamkan.
Jika Presiden
bertanggung jawab menjaga marwah negara, aparat bertanggung jawab menjaga
keamanan dan kedaulatan, maka guru bertanggung jawab ikut membangun manusia
yang akan menjaga masa depan bangsa.
Ketiganya harus
berjalan seiring dan saling menguatkan.
Indonesia Emas
2045 tidak cukup dibangun dengan orang-orang pintar. Indonesia Emas harus
dibangun oleh orang-orang pintar yang berakhlak, berkarakter, dan
berintegritas.
Sebab, masa depan
Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin negara hari ini,
tetapi juga oleh bagaimana guru mendidik generasi yang akan memimpin negara
esok hari.
Advertisement
Berita Terkait
Kaji lainnya
Konsep dan Dimensi Literasi Keagamaan Digital
MAKAN GEPUK, JADI KEPALA SEKOLAH (Sepenggal Kisah Persahabatan, Perjuangan, dan Kenangan Masa Muda)

Asesmen Guru Sekolah Manusia Unggul: Bukan untuk Menghukum, Tapi untuk Memetakan

Ketika Presiden Mencari Wakil, dan MPR yang Akan Memilihnya

Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Agama Islam bagi Guru dan Murid: Apa, Mengapa, Bagaimana?

Menjembatani Dunia Pendidikan dan Dunia Industri, Melalui Program Link and Match di SMK Negeri 1 Bojongpicung

DARI GERBANG SEKOLAH MENUJU DUNIA KERJA: BUDAYA KERJA YANG DIBIASAKAN DI SMK NEGERI 1 BOJONGPICUNG

Memaknai Hari Guru Nasional

Advertisement
