Rabu, 18 November 2026
beritadisdik.com

beritadisdik.com mendukung upaya dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dadan Supardan

Terkini

DARI RUANG KELAS HINGGA ISTANA: INTEGRITAS GURU, MARWAH PRESIDEN, DAN MASA DEPAN INDONESIA EMAS 2045

I

Iskandar Azhari

Rabu, 18 November 2026 · 06:26 WIB

1 jam lalu 0 kali dibaca
DARI RUANG KELAS HINGGA ISTANA: INTEGRITAS GURU, MARWAH PRESIDEN, DAN MASA DEPAN INDONESIA EMAS 2045
Iskandar Azhari

 Oleh Iskandar Azhari

 

Pembangunan sebuah bangsa tidak pernah berjalan di atas ruang hampa. Ada korelasi erat yang sering kali luput dari pandangan makro kita: bahwa kualitas moral dan kesejahteraan seorang guru di ruang kelas, bahkan di desa terpencil, memiliki tali temali yang kuat dengan stabilitas politik, penegakan hukum di tingkat elite, hingga wibawa kepemimpinan nasional.

 

Ketika diskursus publik dihangatkan oleh dinamika hukum dan keamanan, mulai dari perdebatan batas kewenangan intelijen, kasus-kasus kontroversial yang menyeret pejabat tinggi penegak hukum seperti polemik penyadapan di era kepemimpinan institusi kepolisian, hingga perlunya menjaga marwah lembaga kepresidenan, sebenarnya kita sedang membicarakan satu hal yang sama yaitu kesehatan ekosistem bernegara.

 

Bagaimana keenam elemen, seperti peran guru, kasus penyadapan elite, marwah presiden, kedaulatan negara, Visi Indonesia Emas 2045, dan tantangan guru saling berkelindan?

Jawabannya terletak pada bangunan ketahanan nasional (national resilience) yang rapuh di hulu jika fondasinya keropos di hilir.

 

Halu dan Hilir Kedaulatan: Dari Penegakan Hukum hingga Etika Publik

Dalam sebuah negara hukum (rechtstaat), kedaulatan bukan sekadar pertahanan batas teritorial dari ancaman militer, melainkan juga kedaulatan hukum, informasi, dan kelembagaan. Institusi kepresidenan adalah simbol tertinggi dari kedaulatan tersebut. Marwah seorang presiden dan wibawa negara hanya akan tegak apabila supremasi hukum berdiri di atas segala kepentingan golongan.

 

Di sinilah letak urgensi transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Ketika instrumen negara seperti kewenangan intelijen atau penyadapan disorot publik karena potensi penyalahgunaannya, seperti riuhnya kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian, dampaknya tidak berhenti pada urusan hukum semata. Krisis kepercayaan publik pada institusi penegak hukum menggerus rasa aman warga dan melemahkan wibawa eksekutif.

 

Jika energi bangsa terus-menerus tersedot untuk meredam gejolak politik elite akibat buruknya tata kelola penegakan hukum, maka agenda-agenda besar pembangunan nasional akan kehilangan arah. Padahal, Indonesia sedang berpacu dengan waktu menuju Visi Indonesia Emas 2045.

 

Guru: "Perangkat Lunak" Peradaban Bangsa

Jika kedaulatan hukum dan marwah kepemimpinan adalah hardware (perangkat keras) yang menjaga sistem politik tetap stabil, maka guru adalah software (perangkat lunak) yang memberi nyawa pada peradaban tersebut.

 

Pemimpin masa depan, baik yang kelak memegang kendali penegakan hukum, memimpin lembaga negara, maupun menjadi warga negara kritis, lahir dari didikan seorang guru di ruang-ruang kelas hari ini. Ketika publik dikejutkan oleh krisis etika di kalangan pejabat publik atau penyalahgunaan kekuasaan, akar masalahnya sering kali berpulang pada seberapa kuat pendidikan karakter dan nalar kritis ditanamkan di masa lalu.

 

Selain itu, di era disrupsi informasi dan perang siber saat ini, kedaulatan negara diuji oleh kemampuan literasi digital warganya. Guru berdiri di garis depan untuk membekali generasi muda agar tidak mudah terpolarisasi, sehingga kedaulatan ideologi dan informasi bangsa tetap terjaga dari dalam.

 

Ironi di Lapangan: Beban Berat Sang Pendidik

Sayangnya, mandat besar yang ditaruh di pundak guru untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sering kali bertepuk sebelah tangan dengan realitas struktural di lapangan.

 

Berdasarkan potret dunia pendidikan kita hari ini, guru masih bergelut dengan masalah klasik yang menahun:

1. Kesejahteraan yang Belum Merata: Keberadaan jutaan guru honorer dengan penghasilan jauh di bawah standar kelayakan membuat konsentrasi pendidik terpecah antara mengajar dan bertahan hidup.

2. Beban Administratif: Alih-alih fokus berinteraksi dan membangun karakter siswa, guru kerap terjebak dalam tumpukan birokrasi pelaporan digital yang melelahkan.

3. Kesenjangan Infrastruktur dan Hukum: Disparitas mutu antara kota dan daerah tertinggal (3T) masih nyata. Di sisi lain, kerentanan hukum—seperti risiko kriminalisasi saat mendisiplinkan siswa—membuat ruang gerak guru kian dibatasi ketakutan psikologis.

 

Bagaimana kita bisa berharap banyak pada lahirnya generasi unggul 2045 jika arsitek peradabannya sendiri masih didera oleh kecemasan ekonomi dan birokratis?

 

Sintesis Menuju Indonesia Emas

Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, tidak akan pernah menjadi kenyataan jika kita hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan angka-angka statistik makroekonomi, sementara fondasi manusianya diabaikan.

 

Penyelesaian masalah ini menuntut pendekatan dua arah yang simultan.

Di tingkat hulu (elite), negara wajib membersihkan institusi penegak hukum dari praktik penyalahgunaan wewenang, menegakkan transparansi, dan menjaga marwah kepemimpinan nasional dari skandal yang merusak kepercayaan publik.

Di tingkat hilir (akar rumput), negara harus memuliakan profesi guru, melalui perbaikan kesejahteraan yang nyata, penyederhanaan birokrasi, serta perlindungan hukum yang kuat.

 

Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh moncong senjata atau undang-undang pengamanan siber yang canggih, melainkan bermula dari ketegasan hukum para elite di Istana dan ketulusan seorang guru di ruang kelas, dalam menanamkan integritas. Tanpa keduanya berjalan seirama, Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan kosong di atas kertas.

 

Membangun Indonesia Emas 2045 bukan sekadar persoalan mengejar pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, menguasai teknologi digital, atau meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan manusia yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta memiliki kesadaran kuat terhadap tanggung jawab kebangsaan.

Dalam konteks tersebut, pendidikan dan peran guru memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, marwah Presiden, serta kedaulatan bangsa.

 

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat dihadapkan pada pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Perkembangan perkara tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan dan keterangan aparat penegak hukum, memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas kekuasaan, profesionalisme institusi negara, serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat.

Tentu, seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan adil. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati.

 

Namun, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut pelanggaran hukum oleh individu. Hal itu juga menjadi ujian bagi tata kelola kelembagaan, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

 

Marwah Presiden Bukan Sekadar Persoalan Kehormatan Jabatan

Dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto, apabila terbukti, merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kenegaraan dan kewibawaan kepala negara.

 

Presiden bukan sekadar individu yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

Karena itu, marwah Presiden harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap konstitusi, hukum, dan kepentingan nasional.

 

Namun, perlu dipahami bahwa menjaga marwah Presiden bukan berarti membangun budaya pemujaan terhadap kekuasaan atau menutup ruang kritik masyarakat. Presiden tetap harus terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan kontrol demokratis.

Justru, kewibawaan Presiden akan semakin kuat apabila mampu memastikan bahwa seluruh pejabat negara tunduk kepada hukum tanpa memandang pangkat, jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh kekuasaan.

Presiden harus menunjukkan bahwa tidak ada individu atau institusi yang memiliki kekebalan hukum.

 

Dengan demikian, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa baik kekuasaan tersebut digunakan untuk melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga kepentingan negara.

 

Kedaulatan Negara Tidak Cukup Dijaga dengan Kekuatan Aparat

Selama ini, kedaulatan negara sering dipahami sebatas kemampuan mempertahankan wilayah, menjaga perbatasan, memperkuat pertahanan militer, serta menghadapi ancaman dari negara lain.

Padahal, dalam perkembangan zaman, kedaulatan juga mencakup keamanan informasi, perlindungan data strategis, komunikasi kenegaraan, dan independensi pengambilan keputusan nasional.

 

Negara dapat memiliki aparat keamanan yang kuat, teknologi canggih, dan perangkat intelijen modern. Namun, semua itu kehilangan makna apabila kewenangan justru disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya menjaga keamanan negara.

Kedaulatan juga berarti memastikan bahwa institusi negara tidak menjadi alat kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kekuatan politik tertentu.

 

Negara yang kuat bukan negara yang membiarkan aparatnya menggunakan kekuasaan tanpa batas. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan setiap aparat bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan tunduk kepada konstitusi.

 

Oleh sebab itu, apabila perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan melalui proses hukum terhadap individu yang terlibat. Pembenahan sistem pengawasan, mekanisme penggunaan kewenangan penyadapan, perlindungan informasi negara, dan akuntabilitas kelembagaan harus menjadi agenda penting.

Jangan sampai sebuah kasus hanya berhenti pada penindakan pelaku, sementara kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tetap dibiarkan.

 

Guru: Penentu Kualitas Manusia dan Masa Depan Bangsa

 

Mengapa persoalan yang melibatkan Presiden, mantan Kapolri, dan kedaulatan negara harus dikaitkan dengan guru?

Jawabannya sederhana, tetapi mendasar: kualitas negara pada masa depan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan hari ini.

 

Guru bukan sekadar tenaga pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, mengejar target kurikulum, memberikan nilai, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian.

Guru merupakan pendidik yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter, membangun integritas, mengembangkan potensi, serta menanamkan kesadaran moral dan kebangsaan.

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan tujuh tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Menariknya, mendidik ditempatkan sebagai tugas pertama. Hal ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh direduksi menjadi kegiatan transfer pengetahuan semata.

Guru harus mampu menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap hukum.

Peserta didik juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi, dimanipulasi, atau menjadi penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.

 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada hafalan sila-sila Pancasila, pasal-pasal konstitusi, dan simbol negara. Peserta didik harus memahami makna negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kedaulatan rakyat, serta pembatasan kekuasaan.

 

Dengan demikian, mereka memahami bahwa menghormati Presiden bukan berarti tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga harus berdasarkan fakta, argumentasi, dan tanggung jawab.

Guru harus mempersiapkan generasi yang tidak hanya patuh, tetapi juga memiliki kesadaran untuk membedakan kebenaran dan kesalahan, kewenangan dan kesewenang-wenangan, serta kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi.

 

Tantangan Guru Indonesia: Tuntutan Besar, Dukungan Belum Memadai

Ironisnya, di tengah besarnya tanggung jawab guru dalam mempersiapkan Indonesia Emas, profesi guru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.

 

Persoalan kesejahteraan, ketidakpastian status sebagian guru, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas sekolah, beban administrasi, serta belum meratanya kesempatan peningkatan kompetensi masih menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan.

Belum lagi persoalan perlindungan hukum dan marwah profesi guru ketika menghadapi kekerasan, intimidasi, intervensi, maupun konflik dengan berbagai pihak.

 

Guru juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan literasi dan numerasi, serta menghadapi persoalan sosial peserta didik yang semakin kompleks.

Di sisi lain, guru sering kali dibebani harapan untuk menyelesaikan berbagai persoalan moral dan sosial yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai pemerintah menuntut guru menghasilkan generasi unggul, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan, perlindungan, pemerataan, dan pengembangan profesional guru.

 

Kampanye Bangga Menjadi Guru tidak cukup diwujudkan melalui slogan, seremoni, atau ucapan penghargaan setiap peringatan Hari Guru Nasional.

Kebanggaan terhadap profesi guru harus dibuktikan melalui kebijakan nyata yang menghargai martabat, kompetensi, pengabdian, dan kesejahteraan pendidik.

Guru memang harus terus meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawabnya. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa guru memperoleh dukungan yang layak untuk menjalankan tugas tersebut.

 

Pemerintah Harus Memberikan Keteladanan

Pendidikan karakter tidak akan efektif apabila hanya dibebankan kepada guru dan sekolah, sementara lingkungan sosial dan penyelenggara negara tidak memberikan keteladanan.

 

Sulit mengajarkan kejujuran apabila ketidakjujuran dipertontonkan oleh pemegang kekuasaan.

Sulit mengajarkan ketaatan terhadap hukum apabila pejabat negara sendiri tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum.

Sulit membangun budaya tanggung jawab apabila penyalahgunaan jabatan tidak ditindak secara tegas dan adil.

Karena itu, pemerintah harus menjadi bagian terdepan dalam membangun budaya integritas nasional.

 

Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Reformasi institusi harus diarahkan pada penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Sementara itu, kebijakan pendidikan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembentukan karakter dan kualitas manusia.

 

Presiden dan seluruh penyelenggara negara harus menyadari bahwa keteladanan merupakan salah satu bentuk pendidikan publik yang paling kuat.

Masyarakat tidak hanya belajar dari apa yang disampaikan pemimpin, tetapi juga dari apa yang dilakukan pemimpin.

 

Dari Ruang Kelas Menuju Indonesia Emas 2045

Pada akhirnya, hubungan antara guru, marwah Presiden, kedaulatan negara, dan Indonesia Emas 2045 terletak pada satu kepentingan besar, yaitu membangun manusia dan institusi negara yang berintegritas.

 

Penyelesaian perkara dugaan penyadapan ilegal harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan tuntas. Perlindungan terhadap Presiden dan keamanan informasi negara harus diperkuat. Institusi penegak hukum harus memastikan kewenangannya tidak disalahgunakan.

 

Pada saat yang sama, pendidikan nasional harus diperkuat agar mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, kuat secara moral, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan.

 

Guru memang tidak memiliki kewenangan seperti Presiden, Kapolri, menteri, atau pejabat negara lainnya. Namun, guru memiliki peran strategis dalam mempersiapkan manusia yang kelak akan menduduki jabatan-jabatan tersebut.

Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan ruang kelas. Dari ruang kelaslah nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan cinta tanah air mulai ditanamkan.

 

Jika Presiden bertanggung jawab menjaga marwah negara, aparat bertanggung jawab menjaga keamanan dan kedaulatan, maka guru bertanggung jawab ikut membangun manusia yang akan menjaga masa depan bangsa.

Ketiganya harus berjalan seiring dan saling menguatkan.

 

Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan orang-orang pintar. Indonesia Emas harus dibangun oleh orang-orang pintar yang berakhlak, berkarakter, dan berintegritas.

 

Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin negara hari ini, tetapi juga oleh bagaimana guru mendidik generasi yang akan memimpin negara esok hari.

 

Bagikan WhatsApp Facebook X Telegram

Advertisement

Berita Terkait

Kaji lainnya

Advertisement