Minggu, 22 November 2026
beritadisdik.com

beritadisdik.com mendukung upaya dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dadan Supardan

Terkini

Memeriksa Analisis Josh Kurlantzick pada Prabowo

A

Ade Munajat

Minggu, 22 November 2026 · 19:30 WIB

1 jam lalu 0 kali dibaca
Memeriksa Analisis Josh Kurlantzick pada Prabowo
Ade Munajat

Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

 

Saya bukan ahli ekonomi. Mengerti pun tidak soal rumus atau istilah rumit dalam Ilmu Ekonomi. Tapi apabila ada bahan  bacaan yang menggugah atau mendorong rasa ingin tahu dan rasanya penting, saya suka telusuri pelan-pelan sampai dapat gambaran mengapa ini begini dan itu begitu. Cukup untuk diri sendiri atau sekadar berbagi, agar tidak mudah terombang-ambing kabar.

Kali ini saya membaca pendapat Josh Kurlantzick yang mengagetkan, lalu menyimak video ceramah dosen UGM Wahyudi Askar, dan terakhir Chatib Basri. Semuanya tersedia di lini masa X. Ketiganya menyoroti tekanan sosial ekonomi masyarakat di bawah pemerintahan Prabowo, meski kadarnya masing-masing berbeda. Saya coba urai dari sudut analisis terhadap pandangan Josh, sekaligus memperdalam soal inflasi pangan lokal dan dampak kenaikan suku bunga agar lebih mudah dimengerti.

*Siapa Josh Kurlantzick?* 

Josh Kurlantzick adalah Senior Fellow for Southeast Asia and South Asia di Council on Foreign Relations (CFR), sebuah think tank terkemuka di Amerika Serikat. Ia sering menulis tentang politik, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pendapatnya biasanya muncul di media internasional seperti World Politics Review. Ia bukan pejabat, melainkan analis eksternal yang mengamati dari luar, dengan fokus pada risiko politik dan stabilitas.

*Pendapat Josh tentang Prabowo* 

Dalam tulisan terbarunya, Josh menyatakan Indonesia seolah berada di ambang keruntuhan (“on the verge of collapse”). Ia melihat Prabowo mendorong negara semakin dekat ke tepi jurang. Menurutnya, ekonomi dalam free fall, rupiah tertekan parah, pasar saham anjlok dengan ancaman penurunan status MSCI, kebakaran hutan yang buruk, turbulensi politik (termasuk pengunduran diri Gibran), serta sentralisasi kekuasaan yang membuat kebijakan kurang dapat diprediksi. Josh mengaitkan ini dengan potensi ketidakstabilan seperti akhir 1990-an. Pandangannya dramatis dan menekankan arah kebijakan di bawah Prabowo sebagai sumber utama tekanan.

Pendapat lain yang melengkapi Josh* 

Dosen UGM Media Wahyudi Askar (ahli kebijakan publik) lebih menekankan ketimpangan dan dampak moral. Ia mengkritik kebakaran hutan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap ratusan triliun, sementara gaji guru dan tenaga kesehatan tetap sulit. Ia melihat pertumbuhan lebih dinikmati oligarki, sementara masyarakat bawah merasakan beban berat. 

Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, lebih tenang. Ia menegaskan situasi sekarang berbeda jauh dari krisis 1998: nilai tukar fleksibel, pertumbuhan masih positif, dan tidak menuju resesi. Namun ia tetap waspada. Pelemahan rupiah bisa menaikkan harga dan paling menekan kelas menengah ke bawah. Karena itu ia sarankan efisiensi fiskal, termasuk pada anggaran MBG, supaya kepercayaan terjaga. Kenaikan suku bunga BI (menjadi 6%) dan tekanan MSCI juga bisa memperburuk aliran dana keluar jika kepercayaan tidak dijaga. Pandangan mereka ini membantu menyeimbangkan framing Josh yang lebih alarmis.

*Analisis: Inflasi pangan lokal dan dampaknya pada daya beli* 

Yang paling terasa di dapur dan pasar bukan angka inflasi umum, melainkan inflasi pangan lokal. Inflasi pangan adalah kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, sayuran, daging, dan bahan pokok lain yang diproduksi di dalam negeri. Sering kali inflasi pangan lebih tinggi daripada inflasi keseluruhan, karena pasokan bisa terganggu oleh cuaca, distribusi, atau biaya produksi yang naik. 

Contoh sederhana: dulu dengan Rp100.000 kita bisa membeli 10 butir telur, 2 kg beras, dan sebotol minyak. Sekarang dengan uang yang sama, mungkin hanya dapat 8 butir telur, 1,5 kg beras, dan minyak yang lebih sedikit. Uangnya sama, tapi barangnya berkurang. Itulah daya beli yang turun. Keluarga bawah biasanya menghabiskan 50–70% pengeluaran untuk makanan, sehingga kenaikan harga pangan langsung menggerus kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelemahan rupiah memperparah ini karena pakan ternak, pupuk, atau energi yang terkait impor menjadi lebih mahal, lalu harga telur, ayam, dan sayuran ikut naik. Program besar seperti MBG yang menyerap permintaan pangan dalam jumlah besar juga bisa menekan pasokan lokal jika rantai pasoknya tidak tertata baik.

*Dampak kenaikan suku bunga dan hubungannya dengan inflasi pangan* 

Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 6% terutama untuk menahan pelemahan rupiah dan mencegah inflasi (termasuk inflasi pangan) makin naik. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal. Bagi UMKM, petani, atau pedagang yang butuh kredit untuk modal kerja, biaya bunga meningkat sehingga mereka bisa menunda ekspansi atau bahkan mengurangi produksi. Di sisi lain, pemerintah juga menanggung beban bunga utang yang lebih besar. 

Hubungannya dengan inflasi pangan bersifat dua arah. Kenaikan suku bunga membantu menstabilkan rupiah sehingga harga bahan impor tidak melonjak terlalu cepat, yang pada akhirnya bisa meredam tekanan harga pangan. Namun jika kredit macet atau produksi lokal melambat karena biaya pinjaman mahal, pasokan pangan justru bisa terganggu dan harga tetap naik. Chatib dan beberapa analis UGM mengingatkan trade-off ini: menjaga rupiah penting, tapi jangan sampai memperlambat pertumbuhan dan membebani pelaku usaha kecil yang justru menopang pasokan pangan lokal.

*Memeriksa Persamaan, perbedaan, teori, dan sejarah* 

Ketiganya melihat risiko dari program besar, pelemahan rupiah, dan tekanan pada daya beli masyarakat bawah. Josh paling alarmis, Wahyudi dosen UGM lebih pada ketimpangan dan keadilan, Chatib lebih teknis dan menolak narasi krisis total. 

Secara teori, ini terkait perbedaan nominal versus riil serta “inflation tax” yang paling membebani kelompok bawah. Kenaikan suku bunga adalah instrumen moneter untuk mengendalikan inflasi, tetapi dalam ekonomi yang masih bergantung pada kredit untuk produksi pangan, ia bisa menimbulkan trade-off. Dalam sejarah, krisis 1997-1998 jauh lebih parah (rupiah anjlok hingga 80%, inflasi melonjak, pertumbuhan negatif). Reformasi setelah itu membuat ekonomi lebih tahan. Yang terjadi sekarang lebih mirip erosi bertahap: daya beli tertekan pelan-pelan, terutama lewat harga pangan lokal, sementara pertumbuhan agregat masih positif.

*Simpulan dan bagaimana  kita seharusnya bersikap* 

Pandangan Josh memang berlebihan jika disebut “ambang keruntuhan”, karena pertumbuhan masih positif dan ketahanan lebih baik daripada 1998. Tapi sinyal tekanan daya beli lewat inflasi pangan lokal itu nyata dan perlu diwaspadai, terutama oleh masyarakat kecil. Kaum kaya pejabat penguasa yang memiliki banyak aset mungkin tidak merasakannya seberat itu. 

Bagi keluarga di bawah, orang-orang kecil,  bijak menyikapinya: jangan panik, tapi juga jangan mengabaikan. Atur pengeluaran dengan ketat, prioritaskan kebutuhan pokok, bandingkan harga di pasar lokal, dan manfaatkan sumber pangan yang lebih murah atau hasil kebun sendiri jika memungkinkan. Cari cara menambah penghasilan atau keterampilan yang lebih tahan terhadap kenaikan harga. Manfaatkan jaringan komunitas atau bantuan yang benar-benar sampai. Pantau pelaksanaan program di sekitar apakah efisien atau justru boros. Dukung efisiensi dan akuntabilitas tanpa harus menolak semua program. Daya tahan Indonesia sudah terbukti, asal kita menjaga daya beli yang paling lemah dengan bijak dan tidak membiarkan tekanan inflasi pangan serta biaya pinjaman terus menggerus kehidupan sehari-hari.

Jalani syukuri nikmati saja.

Referensi

Kurlantzick, J. (2026). Prabowo pushes Indonesia further toward the brink. World Politics Review. 

Askar, M. W. (2026). Pernyataan dalam dialog kebangsaan terkait kebijakan publik dan MBG. Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. 

Basri, M. C. (2026). Pernyataan terkait efisiensi anggaran MBG dan perbedaan kondisi dengan krisis 1998. Dewan Ekonomi Nasional. 

Laporan media terkait pelemahan rupiah, inflasi pangan, dan kenaikan BI Rate menjadi 6% (Reuters dan media lokal, 2026).

Bagikan WhatsApp Facebook X Telegram

Advertisement

Berita Terkait

Kaji lainnya

Advertisement