Access to authority(Akses terhadap kekuasaan): Sebagai Ukuran Keberhasilan Kolaborasi Ke-5

Oleh Ahmad Rusdiana

(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Access to authority (Akses terhadap kekuasaan) merupakan salah satu dari delapan bentuk ukuran keberhasilan sebuah kolaborasi, yang di gagas DeSeve (2009), bahwa tipe. merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

Baca:https://beritadisdik.com/news/kaji/apa-dan bagaimana-ukuran-keberhasilan-kolaboratif.

Tersedianya standar-standar ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas, bagi kebanyakan network, mereka harus memberi kesan kepada salah satu anggotanya untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusannya. Akses terhadap kekuasaan ini akan mempengaruhi jalannya kolaborasi yang dibangun antar stakeholders (DeSeve, 2009).

Otoritas ditentukan oleh status relatif dalam konteks kelembagaan di mana pihak yang berpartisipasi terlibat. Sementara wewenang dapat dicapai secara paksa, paling sering hasil dari kesepakatan sosial untuk mendelegasikan kekuasaan atas wilayah yang ditentukan ke organisasi atau peran tertentu (Purdy,2012). Lebih lanjut, Purdy menjelaskan bahwasanya tanpa wewenang, masalah bersama atau tujuan bersama yang membawa peserta bersama dalam proses tata kelola kolaboratif mungkin tidak dapat dipecahkan atau dicapai bahkan jika kelompok tersebut mencapai konsensus.

Selain melihat dari indikator kewenangan, untuk mengkaji akses terhadap kekuasaan, perlu sebuah desain proses dalam jaringan kolaborasi. Sullivan, Williams&Jeffares (dalam Doberstein, 2015) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif penuh dengan kesulitan, sehingga memerlukan desain dan manajemen yang cermat dan yang terpenting, sangat bergantung pada faktor makro dan mikro yang terkait dengan kolaborasi. Desain proses menggambarkan bagaimana, kapan, dan bagaimana tata kelola kolaboratif, mempengaruhi sifat interaksi dan mode yang digunakan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan (Purdy, 2012).

Mendiskusikan akses terhadap kekuasaan, ditilik dari susut pandang Teori Elit; Pareto (dalam Varma,2010), menyatakan bahwa “setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil (penguasa) orang elit, yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat”. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: (1) lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (Governing Elit) dan elit yang tidak memerintah (Non-Governing Elit) sepeti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dsb.; (2) lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umummnya, petani dan lain sebagainya.

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elit satu dengan yang lainnya, yaitu kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelompok elit yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut menunjukkan kecakapannya dalam masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelompok elit yang berkuasa saat itu akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas elit yang baru (Varma, 2010). Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru dalam masyarakat tersebut.

Untuk hal itu, Robert.D.Putnam (dalam Jurdi, 2010:17), menyatakan ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu: (1) kekuasaan poitik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata. (2) pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya. (3) secara internal, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran. (4) elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas. (5) kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom.

Untuk memahami elit pada kondisi tertentu (akses terhadap kekuasaan semisal pemerintahan desa/terendah) dan bagaimana suatu keputusan kolektif dalam suatu pemerintahan dilaksanakan secara bersama. Putnam (dalam Jurdi, 2010:20); menyakan setidaknya ada tiga model analisis/pengukuran elit yang dapat digunakan dalam sebuah kolaborasi diantranya:

Pertama, analisis posisional; yang menempatkan elit berada dalam posisi struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam masyarakat.

Kedua, analisis reputasional; yang yang mempunyai pengaruh atas meskipun ia tidak berada dalam memposisikan elit sebagai orang keputusan-keputusan organisasi, struktur organisasi tersebut atau berada dalam posisi informal dalam masyarakat.

Ketiga, analisa keputuasan; yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh dalam organisasi sehingga ide-ide dan gagasan pemikirannya menjadi sumber referensi keputusan organisasi.

Dengan kata lain, elit diyakini sebagai kemampuan yang dominan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif/kolabboratif.

Wallahu A’lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis. Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui:

(1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators.

(2) https://www.google.com/search?q=buku+a.rusdiana+ shopee& source

(3) https://play.google.com/ store/books/author?id.